Bahasa | English


LAYANAN OSS

OSS 1.1 dan Kamus OSS

28 November 2019, 02:32 WIB

Sejak 11 November 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik generasi baru dengan nama generik Online Single Submission Versi 1.1 (OSS v1.1).


OSS 1.1 dan Kamus OSS Ilustrasi OSS. Foto: OSS

Pelaku usaha bisa mengujicoba OSS v1.1 dengan mengakses laman ujicoba.oss.go.id.  Bagi yang sudah memiliki NIB dan izin usaha melalui OSS v1.0 bisa mengakses OSS v1.1 dengan akun yang telah mereka miliki untuk mengecek data perusahaan yang bermigrasi.

Dalam OSS v.1.1 terdapat perubahan format izin usaha.

  • Izin usaha yang memiliki lebih dari satu KBLI 5 digit dan lokasi akan memiliki lampiran berupa tabel. Isinya: informasi kegiatan usaha untuk masing-masing KBLI dan lokasi.
  • Izin usaha juga dilengkapi dengan QR code yang berisi data kegiatan usaha yang lebih rinci dan bisa dicetak.
  • Terdapat fitur untuk mencetak per jenis izin usaha, seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP), serta per lokasi kegiatan.

Kamus OSS

Sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan, BKPM juga meluncurkan Kamus OSS yang berisikan daftar pertanyaan beserta jawabannya yang sering pelaku usaha dan pengguna layanan lainnya ajukan. Kamus OSS bisa diakses lewat oss.go.id di menu Kamus OSS.

Kamus tersebut terdiri dari 3 bagian besar, yaitu:

1. Online Single Submission, terdapat 350 solusi jawaban, yang terkait ketentuan umum, hak akses, akun, dan teknis OSS dalam dua versi. Misalnya solusi jawaban untuk:

  • Apakah semua usaha wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL?
  • Untuk izin lokasi, apakah hanya berlaku bagi lokasi yang dimiliki oleh perusahaan (SHM, SHGB)? Bagaimana dengan yang menyewa?
  • Kalau tidak memenuhi komitmen apakah NIB juga dicabut?
  • Jika seluruh aset kita sewa, bagaimana perhitungan nilai investasinya?
  • Apakah dalam sistem OSS bisa mengakomodir jika Perusahaan ingin menambah investasi ?
  • Bagaimana jika saya ingin melakukan pencabutan izin/likuidasi?
  • Bisakah akun Non Perseorangan di buat Permohonan usaha perorangan?
  • Didalam pembuatan perizinan oss kenapa hanya perizinan NIB saja yg terbit?
  • Bagaimana solusinya utk izin yg tidak ada/ dihapus di OSS namun masih dibutuhkan?
  • Bagaimana mengulang proses penerbitan NIB yang sudah terlanjur salah input?

2. Sektor Tertentu, terdapat 100 solusi jawaban, yang berkaitan dengan izin usaha berdasarkan serktor. Contoh pertanyaan, misalnya:

  • Apakah pelaku usaha industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI), wajib mendaftarkan gudang?
  • Bagaimana proses pengajuan dan pengefektifan SIUPAL?
  • Siapa yang wajib mendaftarkan gudangnya?
  • Di mana proses Tanda Daftar Gudang (TDG)?
  • Apa syarat untuk pemenuhan komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)?
  • Apa sanksi jika tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG)?
  • Apakah bangunan kosong bisa dianggap gudang?
  • Apakah untuk proses alih jabatan perlu rekomendasi dari BKPM?
  • Peraturan apa yang menjadi referensi untuk pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  • Di mana diatur kriteria atau jenis jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA)?

3. Penanaman Modal, terdapat 175 solusi jawaban, kebanyakan yang berkaitan dengan cara dan prosedur tentang investasi. Contoh pertanyaan, misalnya:

  • Apakah kegiatan aktivitas penunjang kelistrikan (KBLI 35104) terbuka untuk investasi asing?
  • KBLI apa yang tepat untuk kegiatan penyediaan jasa-jasa penunjang tenaga listrik melalui sistem pendistribusian pendistribusian untuk baterai terutama untuk pengguna kendaraan tenaga listrik?
  • Di mana bisa didapatkan formulir pengisian SPPL?
  • Kegiatan apa saja yang wajib SPPL?
  • Apa yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup atas permohonan dokumen SPPL?
  • Ke instansi mana harus mengajukan atau mengurus SPPL?
  • Berapa batasan saham asing untuk bidang usaha hulu migas?
  • Apakah KPPA perlu mengajukan TDP di ptsp setempat?
  • Apa dasar hukum sebagai referensi untuk permohonan izin limbah B3?

Jika pelaku usaha dan pengguna layanan lainnya tidak menemukan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan, daftar pertanyaan bisa disampaikan melalui tautan http://bit.ly/FAQKamusSolusiBKPM sebagai bahan pengembangan.

Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Darurat 112
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan call center tanggap darurat 112. ...
Fungsi dan Cara Mendapatkan e-FIN
Sistem pelaporan pajak e-Filing ini ternyata belum banyak dimengerti wajib pajak. Karena itu, antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahun masih saja ramai. Padahal, dengan menggunakan layanan...
Single Sign On pada SNMPTN 2020
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah satu dari tiga jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) perguruan tinggi negeri (PTN). ...
Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan
Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. ...
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan p...
OSS 1.1 dan Kamus OSS
Sejak 11 November 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik generasi baru dengan nama generik Online Single Submission ...
Cara Urus STNK Hilang atau Rusak
STNK merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap kendaraan wajib memiliki STNK sebagai tanda kendaraan tersebut legal. ...
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) atau Kartu Diaspora
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada...
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) Kemendag
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri, selanjutnya disebut SIPT PDN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan penerbitan izin di lingkungan Direktorat Jenderal Perdaganga...
Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah, dalam perannya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, memiliki program berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ...