Bahasa | English


PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

26 June 2019, 12:00 WIB

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat menggunakan suatu alat atau perlengkapan komunikasi, tentu kita ingin mendapat perlindungan dari kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan perkakas tersebut, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.


Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ilustrasi. Foto: Istimewa

Alat telekomunikasi adalah alat-alat perlengkapan yang dimanfaatkan dalam bertelekomunikasi, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya proses telekomunikasi.

Adapun alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Permen Kominfo No. 29 Tahun 2008 terdiri dari empat kelompok, yaitu kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan, serta kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.

  • Kelompok jaringan adalah kelompok alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang ditempatkan dalam jaringan utama (core network).
  • Kelompok akses adalah kelompok alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang ditempatkan di antara jaringan utama dan terminal serta antar jaringan utama.
  • Kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat-alat serta perangkat telekomunikasi yang ditempatkan di ujung jaringan akses. Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah kelompok alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang dimanfaatkan sebagai pendukung pada berbagai alat dan perangkat telekomunikasi.

Mengapa perlu dilakukan pengujian? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan bahwa "perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Terkait alat dan perlengkapan komunikasi ini, ada tahapan proses pengujian sebelum kedua hal tersebut memang layak untuk digunakan, yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) lewat Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Perangkat-perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT di antaranya adalah antena BTS, antena satelit, bluetooth earphone, bluetooth headphone, electronic data capture (EDC), handy talky), head unit with BT, laptop, NFC Reader, radio maritim, pesawat telepon analog, smart TV, smartphone, wireless access point, wireless CCTV, dan wireless microphone.

Pengujian perangkat telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mengenai dampak pengelolaan spektrum dan pengujian perangkat terhadap keselamatan, Dirjen SDPPI mencontohkan pengaturan di dunia penerbangan.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat atau perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat atau perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Tata Cara dan Persyaratan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Adapun alur tata cara proses pengujian perangkat telekomunikasi yakni pemohon atau vendor datang ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dengan membawa syarat-syarat kelengkapan pengujian sebagai berikut:

  1. Bukti bayar asli, setelah mendapat Surat Perintah Pembayaran (SP2) dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)
  2. Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3)
  3. Customer Premises Equipment (CPE)
  4. Dokumen teknis (buku manual, spesifikasi teknis,dsb)
  5. Sampel perangkat; CPE 2 unit dan Non CPE 1 unit

Tahapan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

  1. Membawa SP3 asli dan sampel uji
  2. Pembuatan SP2 berdasarkan SP3 dan spesifikasi teknis sampel uji
  3. Membayar biaya pengujian ke bank
  4. Bukti bayar asli (salah satu persyaratan)
  5. Membawa kelengkapan persyaratan:
  • Bukti bayar asli yang divalidasi bank
  • SP3 asli
  • Dokumen teknis (buku manual, spesifikasi, dsb)
  • Sampel uji: CPE 2 Unit - Non CPE 1 unit
  • Fotokopi SP2 pengujian
  1. Penerimaan dan pengecekan kelengkapan persyaratan pengujian
  2. Pengujian sampel uji di laboratorium (21 hari kerja)
  3. Pembuatan hasil uji (RHU)
  4. Pengiriman hasil uji ke direktorat standardisasi

Setelah pemohon membawa persyaratan-persyaratan tersebut di atas selanjutnya dilakukan pengecekan dan kelengkapan persyaratan pengujian, kemudian setelah persyaratan tersebut lengkap baru dilakukan pengujian perangkat di Laboratorium BBPPT yang waktu pelaksanaan pengujian maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja. Pemohon/vendor juga dapat melihat secara online Hasil Uji pada Website Ditjen SDPPI (www.postel.go.id). 

Jenis Layanan Pengujian

  1. Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio
  2. Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio
  3. Pengujian Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi
  4. Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi
  5. Jasa Penyewaan Alat

TARIF PENGUJIAN PADA BBPPT SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009

Biaya Uji Kategori I

Biaya Uji Kategori II

Pengujian Electromagnetic Compability (EMC)

Kalibrasi

Jasa Penyewaan Alat

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Jl. Bintara Raya No.17A, Bekasi Barat 17134

Telepon : (021) 86614233, (021) 8631754 Fax : (021) 86611068

Layanan
Sosial
Layanan Terpopuler
Layanan Legalisasi Dokumen Kemenlu
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android. Layanan ...
SaPa Kemendagri
SaPa Kemendagri merupakan aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dioperasikan oleh Kemendagri. Melalui SaPa, masyarakat dapat membuat pengaduan dan menyatakan aspirasi terhadap layanan yang diberikan ol...
Cara Pasang Sambungan Sementara Listrik PLN
Tak perlu khawatir karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan layanan penyambungan sementara untuk kebutuhan daya listrik yang besar. ...
Izin Memelihara Hewan Langka
Hewan langka wajib dijaga dan dilestarikan. Secara umum, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Balai Konservasi atau pun Suaka Margasatwa. ...
Call Center Polri 110
Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif, Polri pun memiliki layanan Call Center Polri 110. ...
Serempak, Seputar Perempuan dan Anak, Kementerian PPPA
Serempak merupakan media interaktif sebagai wadah kerja sama multi-stakeholder dan untuk Meningkatkan akses perempuan pada TIK (teknologi informasi dan komunikasi). ...
Izin Memiliki Senjata
Warga sipil boleh memiliki senjata api (senpi) sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senjata api ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indon...
Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)
Perjanjian perdagangan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi, misalnya untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industr...
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kem...
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur a...