Bahasa | English


LAYANAN BPJS

Cara Mengurus BPJS Setelah Resign Kerja

29 August 2019, 10:26 WIB

BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil ketika karyawan memutuskan untuk resign dari perusahaan.


Cara Mengurus BPJS Setelah Resign Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Foto: BPJS

Kesehatan merupakan aset yang tak bernilai harganya dalam kehidupan. Termasuk bagi para pekerja kantoran di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang merekrut karyawan baru biasanya memasukkan tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang mungkin menimpa sang karyawan.

BPJS ada dua jenis, yakni Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) (Persero). Tugas BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Sementara BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal.

BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil ketika karyawan memutuskan untuk resign dari perusahaan. Resign karyawan yang dimaksud dapat berarti 2 hal, karyawan tersebut memang mengundurkan diri dari perusahaan Anda atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena beberapa alasan. Atau, bisa juga BPJS Ketenagakerjaan dilanjutkan di tempat kerja yang baru. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan ketika ingin mengurus BPJS Karyawan yang telah resign.

  • Karyawan Langsung Bekerja di Perusahaan Lain

Jika hal ini terjadi, Divisi Human Resource (HR) di perusahaan lama harus berkoordinasi dengan karyawan yang resign tersebut mengenai pengurusan pembaruan data-data BPJS, meskipun perusahaan yang baru mungkin akan lebih proaktif. Jika perusahaan yang baru belum menggunakan layanan BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah resign harus berpindah ke program BPJS mandiri atau perorangan.

  • Karyawan Tidak Melanjutkan Kerja

Jika karyawan tidak melanjutkan kerja lagi, semisal karyawan tersebut pensiun dini atau beralih profesi sebagai pengusaha, harus memindahkan status peserta BPJS menjadi peserta mandiri (perorangan). BPJS mandiri berarti mereka akan membayar semua iuran BPJS sendiri untuk bulan-bulan berikutnya. Artinya, karyawan yang resign tersebut tak lagi dibantu oleh perusahaan untuk membayar iuran BPJS tiap bulan.

Di bawah ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan setelah resign:

  • Anda harus menyiapkan format surat referensi kerja yang resmi dari perusahaan. Setiap karyawan yang akan mengurus pembaruan data BPJS harus membawa surat referensi kerja atau pernyataan resmi yang menyatakan mereka sudah keluar dari perusahaan. Surat tersebut biasanya berisi tentang data pokok BPJS karyawan, lama bekerja, laporan saldo BPJS terakhir, dan sebagainya.
  • Siapkan foto ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar, kartu BPJS sebelumnya, dan fotokopi KTP, KK, dan akta kelahiran serta membawa dokumen aslinya untuk ditunjukkan kepada¬† petugas kantor BPJS.
  • Selanjutnya, karyawan harus datang ke kantor BPJS untuk mengisi formulir pengubahan data diri dan perusahaan.

Terkadang ada kasus khusus seperti karyawan yang keluar dari perusahaan tapi belum tahu akan meneruskan bekerja atau tidak dan jika bekerja, akan bekerja di mana. Pada dasarnya, perusahaan tak lagi menanggung iuran BPJS karyawan yang telah resign dari perusahaan tersebut. Sehingga, ketika karyawan masih belum memutuskan melanjutkan bekerja di mana, karyawan tersebut harus membayarkan iuran BPJS yang tertunggak secara mandiri.

Karyawan yang keluar karena  akan beralih profesi pada sektor nonformal, misal pengusaha, harus segera mengubah status kepesertaan BPJS. Jika tidak, bisa jadi karyawan akan lupa dan tunggakan iuran BPJS malah semakin membengkak. Mungkin karyawan tidak merasakan kerugian jika mereka menunggak, tapi secara tidak langsung hal tersebut merugikan negara sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mengisi SPT Pajak Online 2019
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para wajib pajak. Kelalaian seperti telat lapor dapat berakibat penjat...
Mau Meraih KIP Kuliah? Ini Syaratnya
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memberikan KIP Kuliah bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi mulai tahun ini. Kartu sakti ini memiliki banyak kelebihan. ...
Cara Mengikuti Sensus Penduduk Online 2020
Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Sensus Penduduk.  Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat  melakukan...
Syarat dan Ketentuan Menurunkan Kelas Rawat BPJS Kesehatan
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No.75/2019. Jumlah peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...
e-Layanan Dikdasmen Kemendikbud untuk Siswa dari Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) telah membuatkan layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ij...
Satpam Mantap, Aplikasi Tindak Kejahatan Khusus Satpam
Aplikasi Satpam Mantap ini mendata anggota satpam yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikat. Selain itu, melalui aplikasi ini kedekatan antara Polri dan satpam akan semakin dekat. ...
Aplikasi SIPUKAT Memetakan Kawasan Transmigrasi
Pada 11 Oktober 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). ...
Cara Mengurus Surat Pindah Domisili
Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mil...