Bahasa | English


LAYANAN BPJS

Cara Mengurus BPJS Setelah Resign Kerja

29 August 2019, 10:26 WIB

BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil ketika karyawan memutuskan untuk resign dari perusahaan.


Cara Mengurus BPJS Setelah Resign Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Foto: BPJS

Kesehatan merupakan aset yang tak bernilai harganya dalam kehidupan. Termasuk bagi para pekerja kantoran di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang merekrut karyawan baru biasanya memasukkan tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang mungkin menimpa sang karyawan.

BPJS ada dua jenis, yakni Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Askes) (Persero). Tugas BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Sementara BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang nonformal.

BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil ketika karyawan memutuskan untuk resign dari perusahaan. Resign karyawan yang dimaksud dapat berarti 2 hal, karyawan tersebut memang mengundurkan diri dari perusahaan Anda atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena beberapa alasan. Atau, bisa juga BPJS Ketenagakerjaan dilanjutkan di tempat kerja yang baru. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan ketika ingin mengurus BPJS Karyawan yang telah resign.

  • Karyawan Langsung Bekerja di Perusahaan Lain

Jika hal ini terjadi, Divisi Human Resource (HR) di perusahaan lama harus berkoordinasi dengan karyawan yang resign tersebut mengenai pengurusan pembaruan data-data BPJS, meskipun perusahaan yang baru mungkin akan lebih proaktif. Jika perusahaan yang baru belum menggunakan layanan BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah resign harus berpindah ke program BPJS mandiri atau perorangan.

  • Karyawan Tidak Melanjutkan Kerja

Jika karyawan tidak melanjutkan kerja lagi, semisal karyawan tersebut pensiun dini atau beralih profesi sebagai pengusaha, harus memindahkan status peserta BPJS menjadi peserta mandiri (perorangan). BPJS mandiri berarti mereka akan membayar semua iuran BPJS sendiri untuk bulan-bulan berikutnya. Artinya, karyawan yang resign tersebut tak lagi dibantu oleh perusahaan untuk membayar iuran BPJS tiap bulan.

Di bawah ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan setelah resign:

  • Anda harus menyiapkan format surat referensi kerja yang resmi dari perusahaan. Setiap karyawan yang akan mengurus pembaruan data BPJS harus membawa surat referensi kerja atau pernyataan resmi yang menyatakan mereka sudah keluar dari perusahaan. Surat tersebut biasanya berisi tentang data pokok BPJS karyawan, lama bekerja, laporan saldo BPJS terakhir, dan sebagainya.
  • Siapkan foto ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar, kartu BPJS sebelumnya, dan fotokopi KTP, KK, dan akta kelahiran serta membawa dokumen aslinya untuk ditunjukkan kepada¬† petugas kantor BPJS.
  • Selanjutnya, karyawan harus datang ke kantor BPJS untuk mengisi formulir pengubahan data diri dan perusahaan.

Terkadang ada kasus khusus seperti karyawan yang keluar dari perusahaan tapi belum tahu akan meneruskan bekerja atau tidak dan jika bekerja, akan bekerja di mana. Pada dasarnya, perusahaan tak lagi menanggung iuran BPJS karyawan yang telah resign dari perusahaan tersebut. Sehingga, ketika karyawan masih belum memutuskan melanjutkan bekerja di mana, karyawan tersebut harus membayarkan iuran BPJS yang tertunggak secara mandiri.

Karyawan yang keluar karena  akan beralih profesi pada sektor nonformal, misal pengusaha, harus segera mengubah status kepesertaan BPJS. Jika tidak, bisa jadi karyawan akan lupa dan tunggakan iuran BPJS malah semakin membengkak. Mungkin karyawan tidak merasakan kerugian jika mereka menunggak, tapi secara tidak langsung hal tersebut merugikan negara sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Layanan
Layanan Terpopuler
Tata Cara Mengajukan Keringanan Cicilan
Sejumlah bank dan finance telah melakukan restruksturisasi atau keringanan pinjaman bagi mereka yang terdampak Covid-19. Bagaimana cara pengajuannya? ...
Token Listrik Gratis bagi Masyarakat
PLN memberikan diskon pembayaran separuh harga selama tiga bulan kepada 24 juta pelanggan listrik bersubsidi 450 VA dan 7 juta 900 VA. Berikut syarat dan caranya mendapatkannya. ...
Kartu Sembako dan Cara Mendapatkannya
Corona tak hanya berakibat pada kesehatan tapi juga ekonomi. Pemerintah menggulirkan paket jaring pengaman sosial agar masyarakat bawah terlindungi. ...
Tak Sekadar Pemakaman Biasa
Sejumlah warga kebingungan memperlakukan jenazah orang yang berstatus PDP dan positif Covid-19. MUI dan Dirjen Bimas Katolik turun tangan mengeluarkan pedoman. ...
Kenali Stunting, Cegah Sekarang Juga
Stunting pada anak dapat dicegah jika orang tua mengambil langkah-langkah penting dalam dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Prioritas pencegahan dimulai saat ibu hamil, dengan menjaga kecukupan ...
Mengenali dan Mencegah Demam Berdarah Dengue
Musim hujan adalah saat rawan wabah demam berdarah dengue (DBD). Kenali gejala dan tanda-tanda awal DBD agar tak salah membedakan dengan demam biasa. ...
Menjaga Rahasia Pasien
Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien. ...
Manfaat dan Ketentuan Izin Panel Surya Atap
Pemanfaatan energi surya untuk kelistrikan mandiri telah menjadi alternatif bagi masyarakat. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) A...
Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan sebagai keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. ...
Pedoman Kesehatan Hadapi Covid-19
Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait kesehatan dalam upaya menghadapi Covid-19? ...