Bahasa | English


PERATURAN BPOM

Peraturan BPOM Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus

22 October 2018, 00:00 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) belum lama ini mengeluarkan Peraturan No.1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK). 


Peraturan BPOM Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus Ilustrasi. Sumber foto: Dok BPOM

Lalu apa yang dimaksud dengan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus dan siapa saja yang memerlukan jenis PKGK tersebut. Berikut ini penjelasan BPOM RI.

Dalam Pasal 1 peraturan tersebut antara lain yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Kedua, Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, yang selanjutnya disingkat PKGK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.

"Ketiga, Pangan Olahan untuk Diet Khusus, yang selanjutnya disingkat PDK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu," bunyi Peraturan BPOM No.1/2018.

Keempat adalah Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus, yang selanjutnya disingkat PKMK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/ gangguan tertentu.

Peraturan ini juga memuat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Keenam, Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.

Ketujuh Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Kedelapan, Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, audio, audiovisual atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan. (Keterangan lebih lengkap bisa diunduh dalam laman resmi BPOM RI)

Sementara dalam Pasal 2 dijelaskan JENIS PKGK yang dikelompokkan menjadi PDK dan PKMK.

Info selengkapnya: pom.go.id

Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mengurus Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) Online
Aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id. ...
Cara Mengurus Akta Nikah
Akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah diny...
Cara Mendirikan Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas a...
Cara Mengurus BPJS Setelah Resign Kerja
BPJS Ketenagakerjaan bisa diambil ketika karyawan memutuskan untuk resign dari perusahaan. ...
Mendaftarkan Pernikahan Yang Berlangsung di Luar Negeri
Ada beberapa syarat atau prosedur yang mesti dipenuhi dan dilengkapi agar momen sakral pernikahan itu bisa memiliki garis hukum yang jelas. ...
Cara Urus Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)
Beragam cara dapat dilakukan seseorang untuk menjalankan usahanya. Termasuk di antaranya adalah dengan menjalankan usahanya di rumah (usaha rumahan) atau disebut juga dengan industri rumah tangga. ...
Cara Membuat KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA)
Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus berbenah terkait perekaman data dan identitas. Kini, selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga usia 17 tahun ke atas, juga ada Kart...
Cara Mengurus KTP Hilang atau Rusak
Semua penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah atau pernah menikah, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). ...
Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Indonesia
Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. ...
Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan
Asuransi Jasa Raharja merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk korban kecelakaan lalu lintas. ...