Bahasa | English


PERATURAN BPOM

Peraturan BPOM Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus

22 October 2018, 00:00 WIB

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) belum lama ini mengeluarkan Peraturan No.1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK). 


Peraturan BPOM Tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus Ilustrasi. Sumber foto: Dok BPOM

Lalu apa yang dimaksud dengan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus dan siapa saja yang memerlukan jenis PKGK tersebut. Berikut ini penjelasan BPOM RI.

Dalam Pasal 1 peraturan tersebut antara lain yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Kedua, Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus, yang selanjutnya disingkat PKGK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik/fisiologis dan penyakit/ gangguan tertentu.

"Ketiga, Pangan Olahan untuk Diet Khusus, yang selanjutnya disingkat PDK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu karena kondisi fisik atau fisiologis tertentu," bunyi Peraturan BPOM No.1/2018.

Keempat adalah Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus, yang selanjutnya disingkat PKMK, adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/ gangguan tertentu.

Peraturan ini juga memuat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Keenam, Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.

Ketujuh Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Kedelapan, Iklan Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, audio, audiovisual atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan. (Keterangan lebih lengkap bisa diunduh dalam laman resmi BPOM RI)

Sementara dalam Pasal 2 dijelaskan JENIS PKGK yang dikelompokkan menjadi PDK dan PKMK.

Info selengkapnya: pom.go.id

Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Darurat 112
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan call center tanggap darurat 112. ...
Fungsi dan Cara Mendapatkan e-FIN
Sistem pelaporan pajak e-Filing ini ternyata belum banyak dimengerti wajib pajak. Karena itu, antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahun masih saja ramai. Padahal, dengan menggunakan layanan...
Single Sign On pada SNMPTN 2020
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah satu dari tiga jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) perguruan tinggi negeri (PTN). ...
Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan
Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. ...
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan p...
OSS 1.1 dan Kamus OSS
Sejak 11 November 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik generasi baru dengan nama generik Online Single Submission ...
Cara Urus STNK Hilang atau Rusak
STNK merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap kendaraan wajib memiliki STNK sebagai tanda kendaraan tersebut legal. ...
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) atau Kartu Diaspora
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada...
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) Kemendag
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri, selanjutnya disebut SIPT PDN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan penerbitan izin di lingkungan Direktorat Jenderal Perdaganga...
Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah, dalam perannya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, memiliki program berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ...