Bahasa | English


PINDAH SEKOLAH

Prosedur Pindah Sekolah dari Luar Negeri bagi WNI

12 November 2019, 04:12 WIB

Terkadang, ada situasi yang membuat seseorang yang sebelumnya bersekolah di luar negeri, harus kembali ke Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosedurnya.


Prosedur Pindah Sekolah dari Luar Negeri bagi WNI Ilustrasi. Foto: Kemdikbud

Ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu:

  • Prosedur penyetaraan ijazah dan penyaluran siswa
  • Pengurusan nomor induk siswa nasional

1. Penyetaraan Ijazah (PI) dan Penyaluran Siswa (PS)

  • Layanan Penyetaraan Ijazah (PI) adalah layanan penilaian kesetaraan terhadap dokumen hasil belajar (ijazah/diploma/sertifikat/transkrip nilai/rapor) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan luar negeri/dalam negeri yang tidak menganut kurikulum pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

PI diperlukan sebagai pengganti ijazah (Ijazah SD, SMP atau SMA) jika yang bersangkutan tidak memiliki dikarenakan perbedaan kurikulum.

  • Layanan Penyaluran Siswa (PS) adalah layanan penilaian untuk penyaluran siswa yang belajar di luar negeri atau yang belajar di luar kurikulum nasional Indonesia dan akan mengikuti kurikulum nasional.

PS diperlukan untuk mengetahui siswa akan dimasukkan ke tingkat pendidikan yang sesuai di kurikulum nasional. PS diperlukan bagi semua siswa pindahan, termasuk siswa pindahan di tingkat SD meskipun yang bersangkutan tidak memerlukan PI.

Kedua layanan tersebut kini dapat dilakukan secara daring melalui tautan: http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/.

A. Persyaratan Pelayanan PI

  • Mengisi formulir permohonan pelayanan secara daring;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
  1. Pasfoto pemohon ukuran 4×6;
  2. Paspor;
  3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/surat keterangan dari sekolah asal;
  4. Ijazah/Diploma/Sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah);
  5. Transkrip nilai;
  6. Struktur Program Kurikulum. Dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan (sekolah asal) menyediakan dokumen ini di situs resminya;
  7. Akta kelahiran/surat kenal lahir;
  8. Raport kelas 1,2 dan 3 (SMP/SMA/SMK) dan scan raport 3 tahun terakhir (SD).

B. Prosedur PI

  1. Pemohon mendaftar layanan penyetaraan ijazah secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Tim Penilai melakukan verifikasi formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapannya, memberikan penilaian dan persetujuan;
  4. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui dan menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  5. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  7. ULT (Unit Layanan Terpadu) menerima dan menyerahkan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  8. Pemohon menerima surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  9. Fotokopi paspor;
  10. Fotokopi surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/ Fotokopi surat keterangan dari sekolah asal;
  11. Fotokopi Ijazah/Diploma/Sertifikat. Untuk ijazah/ diploma/sertifikat yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  12. Fotokopi Transkrip Nilai. Untuk transkrip yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  13. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan/atau Kartu Keluarga;
  14. Fotokopi rapor kelas 1, 2, dan, 3 jenjang SMA/SMK/sederajat. Untuk rapor yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

Catatan layanan PI:

  • Jangka waktu penyelesaian: 5 hari kerja sejak dokumen lengkap
  • Biaya /tarif: Tidak dipungut biaya
  • Produk layanan: Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

C. Persyaratan Pelayanan PS

  • Mengisi formulir permohonan secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
  1. Paspor dan Akte Lahir;
  2. Surat keterangan pindah dari sekolah asal atau sekolah sebelumnya;
  3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat (KBRI); dan
  4. Transkrip Nilai/ Rapor kelas terakhir.

D. Prosedur PS

  1. Pemohon mendaftar layanan penyaluran siswa secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  4. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani surat rekomendasi penyaluran siswa, kemudian mengirimkan ke Pemohon atau melalui ULT;
  6. Pemohon menerima surat rekomendasi penyaluran siswa.
  7. ULT menerima dan menyerahkan surat rekomendasi penyaluran siswa;

Catatan layanan PS:

  • Jangka waktu penyelesaian: 5 hari kerja
  • Biaya /tarif: Tidak dipungut biaya
  • Produk layanan: Surat rekomendasi penyaluran siswa luar negeri atau siswa dari sekolah SPK

2. Pengurusan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika siswa pindahan dari luar negeri yang belum memiliki NISN, diwajibkan untuk mendaftarkan yang akan diperlukan untuk pengurusan nomor Ujian Sekolah.

Langkah-langkah mendapatkan NISN untuk SD dan SMP:

  1. Melakukan pengecekan di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data.
  2. Orang tua murid menanyakan langsung sekolah, operator sekolah yang memiliki akses ke sistem NISN dan memastikan data siswa sudah dimasukkan dalam sistem.
  3. NISN akan dibuat secara otomatis dalam sistem.

Langkah-langkah mendapatkan NISN untuk SMA:

  1. Melakukan pengecekan secara online di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
  2. Menghubungi pihak PDSP dengan mengirim email ke alamat pdsp@kemdikbud.go.id dengan subject: Pengajuan NISN Baru untuk siswa kelas 12
  3. Mengisi formulir pengajuan NISN baru untuk kelas 12 secara lengkap, dengan format Excel sesuai yang disarankan oleh operator
  4. Mengirim formulir tersebut ke pdsp dan melakukan pengecekan secara berkala, menanyakan status ke email pdsp@kemdikbud.go.id secara berkala.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

  1. NISN dapat diakses/dilihat di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
  2. Tidak semua sekolah memerlukan bantuan orang tua murid untuk mencari NISN, karena pengajuan NISN secara normal sudah dilakukan oleh sekolah
  3. Untuk kasus tertentu, pengurusan oleh sekolah memakan waktu yang cukup lama dan terkadang tidak berhasil. Disarankan mengurus sendiri dengan secara aktif berkomunikasi dengan pdsp@kemdikbud.go.id dan dalam waktu 2 minggu NISN baru sudah tersedia dan tidak ada biaya sama sekali.
  4. Untuk tingkat SD dan SMP, hanya dengan bantuan operator sekolah data siswa dapat dimasukkan ke dalam sistem. PDSP akan membantu memasukkan data untuk siswa kelas 12.
Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mengisi SPT Pajak Online 2019
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para wajib pajak. Kelalaian seperti telat lapor dapat berakibat penjat...
Mau Meraih KIP Kuliah? Ini Syaratnya
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memberikan KIP Kuliah bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi mulai tahun ini. Kartu sakti ini memiliki banyak kelebihan. ...
Cara Mengikuti Sensus Penduduk Online 2020
Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Sensus Penduduk.  Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat  melakukan...
Syarat dan Ketentuan Menurunkan Kelas Rawat BPJS Kesehatan
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No.75/2019. Jumlah peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...
e-Layanan Dikdasmen Kemendikbud untuk Siswa dari Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) telah membuatkan layanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik dalam pelayanan izin belajar dan penyetaraan ij...
Satpam Mantap, Aplikasi Tindak Kejahatan Khusus Satpam
Aplikasi Satpam Mantap ini mendata anggota satpam yang sudah terlatih dan mempunyai sertifikat. Selain itu, melalui aplikasi ini kedekatan antara Polri dan satpam akan semakin dekat. ...
Aplikasi SIPUKAT Memetakan Kawasan Transmigrasi
Pada 11 Oktober 2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi). ...
Cara Mengurus Surat Pindah Domisili
Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mil...