Bahasa | English


PINDAH SEKOLAH

Prosedur Pindah Sekolah dari Luar Negeri bagi WNI

12 November 2019, 04:12 WIB

Terkadang, ada situasi yang membuat seseorang yang sebelumnya bersekolah di luar negeri, harus kembali ke Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosedurnya.


Prosedur Pindah Sekolah dari Luar Negeri bagi WNI Ilustrasi. Foto: Kemdikbud

Ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu:

  • Prosedur penyetaraan ijazah dan penyaluran siswa
  • Pengurusan nomor induk siswa nasional

1. Penyetaraan Ijazah (PI) dan Penyaluran Siswa (PS)

  • Layanan Penyetaraan Ijazah (PI) adalah layanan penilaian kesetaraan terhadap dokumen hasil belajar (ijazah/diploma/sertifikat/transkrip nilai/rapor) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan luar negeri/dalam negeri yang tidak menganut kurikulum pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

PI diperlukan sebagai pengganti ijazah (Ijazah SD, SMP atau SMA) jika yang bersangkutan tidak memiliki dikarenakan perbedaan kurikulum.

  • Layanan Penyaluran Siswa (PS) adalah layanan penilaian untuk penyaluran siswa yang belajar di luar negeri atau yang belajar di luar kurikulum nasional Indonesia dan akan mengikuti kurikulum nasional.

PS diperlukan untuk mengetahui siswa akan dimasukkan ke tingkat pendidikan yang sesuai di kurikulum nasional. PS diperlukan bagi semua siswa pindahan, termasuk siswa pindahan di tingkat SD meskipun yang bersangkutan tidak memerlukan PI.

Kedua layanan tersebut kini dapat dilakukan secara daring melalui tautan: http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/.

A. Persyaratan Pelayanan PI

  • Mengisi formulir permohonan pelayanan secara daring;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
  1. Pasfoto pemohon ukuran 4×6;
  2. Paspor;
  3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/surat keterangan dari sekolah asal;
  4. Ijazah/Diploma/Sertifikat (apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah);
  5. Transkrip nilai;
  6. Struktur Program Kurikulum. Dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan (sekolah asal) menyediakan dokumen ini di situs resminya;
  7. Akta kelahiran/surat kenal lahir;
  8. Raport kelas 1,2 dan 3 (SMP/SMA/SMK) dan scan raport 3 tahun terakhir (SD).

B. Prosedur PI

  1. Pemohon mendaftar layanan penyetaraan ijazah secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Tim Penilai melakukan verifikasi formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapannya, memberikan penilaian dan persetujuan;
  4. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui dan menyiapkan konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  5. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  6. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani konsep surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  7. ULT (Unit Layanan Terpadu) menerima dan menyerahkan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  8. Pemohon menerima surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri;
  9. Fotokopi paspor;
  10. Fotokopi surat keterangan dari Perwakilan RI setempat dan/atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/ Fotokopi surat keterangan dari sekolah asal;
  11. Fotokopi Ijazah/Diploma/Sertifikat. Untuk ijazah/ diploma/sertifikat yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  12. Fotokopi Transkrip Nilai. Untuk transkrip yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah;
  13. Fotokopi Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan/atau Kartu Keluarga;
  14. Fotokopi rapor kelas 1, 2, dan, 3 jenjang SMA/SMK/sederajat. Untuk rapor yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris, agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

Catatan layanan PI:

  • Jangka waktu penyelesaian: 5 hari kerja sejak dokumen lengkap
  • Biaya /tarif: Tidak dipungut biaya
  • Produk layanan: Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

C. Persyaratan Pelayanan PS

  • Mengisi formulir permohonan secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  • Melampirkan dokumen persyaratan antara lain:
  1. Paspor dan Akte Lahir;
  2. Surat keterangan pindah dari sekolah asal atau sekolah sebelumnya;
  3. Surat keterangan dari Perwakilan RI setempat (KBRI); dan
  4. Transkrip Nilai/ Rapor kelas terakhir.

D. Prosedur PS

  1. Pemohon mendaftar layanan penyaluran siswa secara daring melalui tautan http://e-layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id/elayanan/;
  2. Subbagian Kerja Sama dan Humas memverifikasi dan memproses formulir pemohon dan kelengkapannya (Pemohon yang melakukan pendaftaran secara daring wajib datang untuk memverifikasi scan dokumen persyaratan yang dilampirkan secara daring dengan dokumen asli);
  3. Kepala Subbagian Kerja Sama dan Humas menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  4. Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerja Sama menelaah dan menyetujui/memaraf konsep surat rekomendasi penyaluran siswa;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Dikdasmen menandatangani surat rekomendasi penyaluran siswa, kemudian mengirimkan ke Pemohon atau melalui ULT;
  6. Pemohon menerima surat rekomendasi penyaluran siswa.
  7. ULT menerima dan menyerahkan surat rekomendasi penyaluran siswa;

Catatan layanan PS:

  • Jangka waktu penyelesaian: 5 hari kerja
  • Biaya /tarif: Tidak dipungut biaya
  • Produk layanan: Surat rekomendasi penyaluran siswa luar negeri atau siswa dari sekolah SPK

2. Pengurusan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika siswa pindahan dari luar negeri yang belum memiliki NISN, diwajibkan untuk mendaftarkan yang akan diperlukan untuk pengurusan nomor Ujian Sekolah.

Langkah-langkah mendapatkan NISN untuk SD dan SMP:

  1. Melakukan pengecekan di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data.
  2. Orang tua murid menanyakan langsung sekolah, operator sekolah yang memiliki akses ke sistem NISN dan memastikan data siswa sudah dimasukkan dalam sistem.
  3. NISN akan dibuat secara otomatis dalam sistem.

Langkah-langkah mendapatkan NISN untuk SMA:

  1. Melakukan pengecekan secara online di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
  2. Menghubungi pihak PDSP dengan mengirim email ke alamat pdsp@kemdikbud.go.id dengan subject: Pengajuan NISN Baru untuk siswa kelas 12
  3. Mengisi formulir pengajuan NISN baru untuk kelas 12 secara lengkap, dengan format Excel sesuai yang disarankan oleh operator
  4. Mengirim formulir tersebut ke pdsp dan melakukan pengecekan secara berkala, menanyakan status ke email pdsp@kemdikbud.go.id secara berkala.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

  1. NISN dapat diakses/dilihat di laman: http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
  2. Tidak semua sekolah memerlukan bantuan orang tua murid untuk mencari NISN, karena pengajuan NISN secara normal sudah dilakukan oleh sekolah
  3. Untuk kasus tertentu, pengurusan oleh sekolah memakan waktu yang cukup lama dan terkadang tidak berhasil. Disarankan mengurus sendiri dengan secara aktif berkomunikasi dengan pdsp@kemdikbud.go.id dan dalam waktu 2 minggu NISN baru sudah tersedia dan tidak ada biaya sama sekali.
  4. Untuk tingkat SD dan SMP, hanya dengan bantuan operator sekolah data siswa dapat dimasukkan ke dalam sistem. PDSP akan membantu memasukkan data untuk siswa kelas 12.
Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Darurat 112
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan call center tanggap darurat 112. ...
Fungsi dan Cara Mendapatkan e-FIN
Sistem pelaporan pajak e-Filing ini ternyata belum banyak dimengerti wajib pajak. Karena itu, antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tahun masih saja ramai. Padahal, dengan menggunakan layanan...
Single Sign On pada SNMPTN 2020
SNMPTN merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah satu dari tiga jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) perguruan tinggi negeri (PTN). ...
Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan
Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. ...
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan p...
OSS 1.1 dan Kamus OSS
Sejak 11 November 2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan uji coba layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik generasi baru dengan nama generik Online Single Submission ...
Cara Urus STNK Hilang atau Rusak
STNK merupakan singkatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap kendaraan wajib memiliki STNK sebagai tanda kendaraan tersebut legal. ...
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) atau Kartu Diaspora
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang populer disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada...
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri (SIPT PDN) Kemendag
Sistem Informasi Perizinan Terpadu Perdagangan Dalam Negeri, selanjutnya disebut SIPT PDN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan penerbitan izin di lingkungan Direktorat Jenderal Perdaganga...
Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah, dalam perannya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu, memiliki program berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ...