Bahasa | English


KARANTINA

Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan

28 November 2019, 08:20 WIB

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama.


Karantina Ekspor Hewan dan Produk Hewan Badan Karantina Pertanian. Foto: Dok. BKP

Pengertian karantina hewan ekspor

Secara harfiah, karantina berarti tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan (pengaruh dan lain-lain) penyakit dan sebagainya.

Dalam konteks karantina hewan ekspor, hal tersebut dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat pula dilakukan tindakan seperti disinfeksi.

Jika anda hendak membawa hewan dari Indonesia, maka komoditas tersebut wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai kebijakan yang diberlakukan oleh negara tujuan.

Prosedur karantina hewan ekspor

Prosedur tersebut diperlukan untuk melalulintaskan komoditas hewan dan produk hewan keluar wilayah Republik Indonesia. Prosedur ini berlaku untuk semua komoditas, baik berupa hewan hidup maupun hasil olahannya.

Berikut prosedurnya:

1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan ekspor atau rencana ekspor kepada petugas karantina tentang akan dikirim/diekspornya suatu Media Pembawa dari pelabuhan/Bandar udara dari wilayah RI dengan mengisi formulir KH-1 yaitu, Permohonan Pemeriksaan Karantina dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.

2. Terhadap media pembawa ekspor dapat dikenakan tindakan pemeriksaan di tempat–tempat pengeluaran di pelabuhan laut/bandar udara atau gudang pemilik/IKHS (Instalasi Karantina Hewan).

Kemudian, petugas karantina melakukan pencatatan/penomoran dalam buku agenda dan diserahkan kepada koordinator fungsional, setelah menerima laporan dari pemilik Media Pembawa.

Koordinator fungsional melakukan pengelolaan penugasan Medik dan Paramedik Veteriner dalam kelompok/individu, dengan Surat Tugas Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuknya, melalui penerbitan form KH-2: Surat Tugas, yang berisi penugasan dalam unit/tim untuk melakukan pemeriksaan:

  1. Kelengkapan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  2. Keabsahan dokumen persyaratan karantina negara tujuan dan atau persyaratan pengeluaran pemerintah Republik Indonesia.
  3. Fisik komoditas ekspor di lapangan:
  • Daerah asal/farm (peternakan, instalasi lain); dan atau
  • Tempat pemrosesan (pabrik), unit pengolahan; dan atau
  • Tempat pengemasan; dan atau
  • Tempat penyimpanan; dan atau
  • Pelabuhan pengeluaran;
  • Tempat khusus lainnya.
  1. Pemeriksaan kebenaran jenis, volume, jumlah media pembawa HPHK (hama dan penyakit hewan karantina).
  2. Pengamatan/pemeriksaan gejala serangan HPHK.
  3. Pengamatan/pemeriksaan makroskopis HPHK dan laboratorium.

Untuk kepentingan dokumentasi bukti–bukti hasil pemeriksaan karantina oleh petugas karantina, koordinator fungsional juga membagi tugas pelaksanaan intersepsi temuan–temuan HPHK dengan melakukan:

  1. Pengumpulan dan mengidentifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi.
  2. Pembuatan koleksi media pembawa HPHK.
  3. Koleksi secara sederhana.
  4. Koleksi secara komplek.

Sertifikat kesehatan hewan dibuat oleh dokter hewan karantina berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan kesehatan dan dinyatakan sehat/bebas dari HPHK.

Semua tindakan karantina mengakibatkan kewajiban pemilik untuk membayar jasa karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Terpopuler
Layanan Imunisasi di Tengah Pandemi
Pada pandemi Covid-19 saat ini,  imunisasi sebagai pelayanan kesehatan esensial tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Itu karena anak harus terlindungi dari penyakit berbahaya. ...
Panduan New Normal di Lingkungan Kerja
Tak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Pemerintah berkewajiban menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi ini. ...
Prosedur Izin Keluar Masuk DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan ketentuan bagi masyarakat yang keluar dan masuk wilayah ibu kota selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dapat diurus secar...
Protokol Kepulangan WNI dari Luar Negeri
Di tengah pandemi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sejumlah pekerja Indonesia di luar negeri mulai berdatangan. Pemerintah tak mau kecolongan. ...
Bijak Kelola THR di Era Pandemi
Perlu menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) sewajarnya dan tidak boros. Di samping itu, jangan biarkan pendapatan tambahan ini berlalu tanpa makna. ...
Fatwa Salat Idulfitri dari MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang salat Idulfitri di musim pandemi Covid-19 ini. Umat Muslim bisa melakukan salat sendiri di rumah. ...
Aplikasi 10 Rumah Aman Agar Betah di Rumah
Pemerintah meluncurkan sejumlah aplikasi untuk membendung penyebaran corona. Aplikasi 10 Rumah Aman bisa menjadi teman agar Anda tetap betah di rumah. ...
Kapan Nikah? Cek di siapnikah.org
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan situs siapnikah.org. Situs ini untuk menyiapkan warga negara yang akan membangun rumah tangga. ...
Mesin Pintar Dukung Penerapan PSBB
Di sejumlah daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diketahui warganya masih belum patuh. Untuk mendukung penerapan PSBB, pemerintah meluncurkan mesin pintar bernama &ldqu...
Cara Melindungi Lansia dari Virus Corona
Orang lanjut usia (lansia) lebih rentan terinfeksi virus corona dibanding dewasa maupun anak-anak. ...