Bahasa | English


OSS-Q

OSS-Q KKP

23 September 2019, 02:04 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan inovasi pelayanan publik yang menerapkan One Stop Service Quarantee (OSS-Q), yang masuk dalam Top 99 kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).


OSS-Q KKP One Stop Service Quarantee. Foto: O-SSQ
  • Tujuan OSS-Q

Inovasi pelayanan satu pintu ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor komoditas perikanan.

Hasilnya, inovasi itu bisa memangkas waktu pelayanan karantina ikan dari delapan hari menjadi empat hari sehingga terjadi efisiensi biaya logistik kontainer sebesar 50 persen.

  • Layanan karantina ikan ekspor

Layanan Karantina Ikan Ekspor adalah layanan Sertifikasi Kesehatan ikan/hasil perikanan yang akan diekspor sesuai persyaratan ke/oleh negara tujuan.

Sertifikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa ikan/hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit ZOONOSIS (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Persyaratan

1. Ikan Hidup

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
  • Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.
  • Dilengkapi izin/rekomendasi SAT-LN dari Direktorat Jenderal PHKA – Kementerian Kehutanan, bagi Ikan yang dikategorikan dilindungi/dibatasi sesuai Appendix CITTIES.

2. Ikan Non Hidup (segar/beku)

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan; apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

3. Pakan - Bahan baku pakan Ikan

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan; apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
  • Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Pengenaan ketentuan persyaratan kesehatan/karantina dilakukan terhadap ikan/hasil perikanan yang diekspor dalam bentuk:

  • Barang Bawaan
  • Barang Muatan dalam bentuk ikan hidup;
  • Barang muatan dalam bentuk ikan mati;
  • Kiriman Pos;
  • Moda lalulintas/pengiriman: udara, laut ataupun darat.
Layanan
Layanan Terpopuler
Cara Mengenali Uang Palsu dan Pelaporannya
Masyarakat dalam hal ini perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) memiliki peran penting dalam mencegah dan menekan jumlah peredaran uang palsu. ...
Pengaduan BRTI Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telek...
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri
Situs resmi Puja Indah merupakan hasil pengkajian, perekayasaan, pendataan, adopsi dan modifikasi, serta replikasi berbagai inovasi daerah menjadi sebuah inovasi berskala nasional untuk mendorong inov...
Cara Lapor Tindak Pidana kepada Polisi
Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan und...
Aplikasi Insiden BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) mengembangkan sebuah aplikasi yang diberi nama Integrated System for Traffic Accidents (Insiden). ...
Cara Gunakan PCare BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan punya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Salah satu kemudahan yang ditawarkan BPJS Kesehatan adalah premi asuransi yang lebih terjangkau. ...
Layanan Patwal
Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak uta...
WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan situs data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan akses terhadapi data dan informasi geospasial secara muda...
E-Licensing Pos dan Telekomunikasi
E-Licensing bertujuan untuk mengintegrasikan penyelenggara sistem telekomunikasi di Indonesia sekaligus mengatur spektrum frekuensi yang digunakan untuk berkomunikasi. ...
Cara Reservasi Fasilitas di Gelora Bung Karno (GBK)
Sebagai warga negara Indonesia, satu dari sekian banyak hal yang bisa kita banggakan dan patut disyukuri adalah adanya Kawasan Gelora Bung Karno. ...