Bahasa | English


OSS-Q

OSS-Q KKP

23 September 2019, 02:04 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan inovasi pelayanan publik yang menerapkan One Stop Service Quarantee (OSS-Q), yang masuk dalam Top 99 kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).


OSS-Q KKP One Stop Service Quarantee. Foto: O-SSQ
  • Tujuan OSS-Q

Inovasi pelayanan satu pintu ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor komoditas perikanan.

Hasilnya, inovasi itu bisa memangkas waktu pelayanan karantina ikan dari delapan hari menjadi empat hari sehingga terjadi efisiensi biaya logistik kontainer sebesar 50 persen.

  • Layanan karantina ikan ekspor

Layanan Karantina Ikan Ekspor adalah layanan Sertifikasi Kesehatan ikan/hasil perikanan yang akan diekspor sesuai persyaratan ke/oleh negara tujuan.

Sertifikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa ikan/hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit ZOONOSIS (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Persyaratan

1. Ikan Hidup

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
  • Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.
  • Dilengkapi izin/rekomendasi SAT-LN dari Direktorat Jenderal PHKA – Kementerian Kehutanan, bagi Ikan yang dikategorikan dilindungi/dibatasi sesuai Appendix CITTIES.

2. Ikan Non Hidup (segar/beku)

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan; apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

3. Pakan - Bahan baku pakan Ikan

  • Dilengkapi Sertifikat Kesehatan; apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
  • Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Pengenaan ketentuan persyaratan kesehatan/karantina dilakukan terhadap ikan/hasil perikanan yang diekspor dalam bentuk:

  • Barang Bawaan
  • Barang Muatan dalam bentuk ikan hidup;
  • Barang muatan dalam bentuk ikan mati;
  • Kiriman Pos;
  • Moda lalulintas/pengiriman: udara, laut ataupun darat.
Layanan
Layanan Terpopuler
Prosedur Pengumpulan Limbah
Bahaya dari radionuklida bergantung pada toksisitas terhadap manusia, bentuk fisika dan kimia, dan kemampuannya untuk mencemari lingkungan. ...
Cara Penanganan Limbah Nuklir
Penanganan limbah radioaktif perlu kecermatan dan kehati-hatian. Ada beberapa proses penanganan limbah radioaktif. ...
Cara Mengurus Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan bahan nuklir wajib mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir termasuk mencabut izinnya. ...
Segera Cek Keaslian Perangkat Telepon Seluler Anda
Pengecekan perangkat ponsel legal atau ilegal bakal diterapkan mulai 18 April. Dua mekanisme bakal digunakan untuk mengecek kelegalan perangkat seluler kita ...
Cara Mengisi SPT Pajak Online 2019
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para wajib pajak. Kelalaian seperti telat lapor dapat berakibat penjat...
Mau Meraih KIP Kuliah? Ini Syaratnya
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memberikan KIP Kuliah bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi mulai tahun ini. Kartu sakti ini memiliki banyak kelebihan. ...
Cara Mengikuti Sensus Penduduk Online 2020
Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Sensus Penduduk.  Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat  melakukan...
Syarat dan Ketentuan Menurunkan Kelas Rawat BPJS Kesehatan
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disesuaikan sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No.75/2019. Jumlah peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke...
Cara Registrasi ISBN untuk Penerbit Baru
ISBN berfungsi sebagai identitas sebuah buku yang akan diterbitkan. Selain itu, ISBN juga bisa menjadi bukti bahwa penerbit merupakan perusahaan sah dan terverifikasi. ...
Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah layanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. ...