Bahasa | English


PROGRAM PRIORITAS

15 Jawaban bagi Tantangan Ekonomi

20 November 2019, 08:02 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menggagas 15 program prioritas untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Semuanya merupakan terjemahan teknis dan visi dan misi presiden bidang perekonomian.


15 Jawaban bagi Tantangan Ekonomi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dalam enam bulan ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana menggulirkan lima belas program prioritas yang diyakini mampu menjawab tantangan ke depan. Kita tahu, ketidakpastian global telah membuat banyak negara terkena dampaknya. Demikian juga Indonesia.

Semua program prioritas ini ditetapkan sebagai peta jalan kebijakan ekonomi Indonesia. Sepertinya soal investasi dan pembukaan lapangan kerja akan menjadi titik fokus andalan kebijakan.

Wajar saja langkah itu dilakukan. Ini untuk menjawab bonus demografi yang sedang berlimpah di Indonesia. Penduduk dengan usia produktif harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa menjadi daya dorong pertumbuhan ke depan. Untuk mendorongnya dibutuhkan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga tenaga-tenaga muda yang menjadi aset bangsa bisa masuk dalam pusaran kemajuan secara maksimal.

Kelimabelas program itu adalah mandatori kebijakan B30 sebagai salah satu langkah untuk mengurangi impor BBM yang semakin tinggi dan memberatkan neraca pembayaran kita. Program ini maknanya meningkatkan kandungan BBM terbarukan dalam komposisi penggunaan BBM. Dengan penggunaan CPO atau minyak lain sebagai campuran BBM sekaligus membuat hasil CPO kita tidak bergantung lagi pada pasar dunia. Indonesia bisa memanfaatkan sendiri hasil olahan CPO untuk bahan bakarnya.

Kedua, adalah perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di mana antara pekerja dan pengusaha diusahakan tercipta hubungan mutualisme yang saling memberikan manfaat secara maksimal. Bukan hanya itu, peningkatan kesejahteraan pekerja harus didukung juga dengan peningkatan produktivitas. Pemerintah sendiri perlu menyiapkan tenaga-tenaga terampil pada lulusan sekolah agar ketika masuk ke dunia kerja mereka sudah punya daya tawar yang cukup.

Ketiga adalah jaminan produk halal sebagai cerminan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam. Melalui jaminan produk halal ini, negara meletakkan perhatian agar masyarakatnya bisa menjalankan kehidupan dengan baik dengan tidak melanggar normal agama yang dipercayainya.

Keempat adalah penelitian dan pengembangan industri farmasi. Sebagai negara tropis bahan baku alami untuk farmasi sangat banyak di Indonesia. Oleh sebab itu, industri farmasi kita perlu didorong agar tidak hanya mengandalkan hasil-hasil riset dari luar. Tapi, bisa mengembangkan sendiri risetnya demi menciptakan produk-produk obat yang dibutuhkan. BUMN-BUMN farmasi bisa menjadi lokomotif untuk memaksimalkan divisi riset dan pengembangannya.

Selanjutnya yang juga akan menjadi program prioritas adalah berkenaan dengan pembaruan UU Perpajakan yang menekankan sisi keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha. Sementara itu, dari sisi kredit bagi pengusaha kecil, program KUR akan lebih dimaksimalkan, baik dari sisi besaran maupun cakupannya.

Program kartu prakerja yang ditawarkan Presiden Jokowi dalam kampanyenya juga akan menjadi titik tolak peningkatan kualitas pekerja Indonesia. Selain itu, pembangunan Indonesia dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi juga menjadi perhatian. Setiap kawasan akan dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Pemerintah juga akan memaksimalkan gasifikasi batubara dan pengembangan holtikultura berorientasi ekspor dengan memperkuat kemitraan pertanian berbasis teknologi.

Bukan hanya itu, untuk lebih mengefisienkan anggaran pemerintah, perlu terus memacu percepatan elektronifikasi sistem keuangan daerah. Ini untuk menghindari berbagai inefisiensi anggaran di daerah. Sudah jadi rahasia umum, kemampuan daerah dalam mengelola anggaran sangat memprihatinkan. Banyak pejabat daerah yang salah kelola anggaran yang menyebabkan alokasi program tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu fokus pemerintah dalam membenahi ekonomi adalah dengan menciptakan omnibus law, khususnya untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja. Payung hukum ini diperkirakan akan mampu memangkas segala restriksi yang menjadi hambatan investasi yang pada akhirnya menjadi penghalang terbukanya lapangan pekerjaan buat rakyat.

Semua program yang menjadi prioritas Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan terjemahan dari visi dan misi Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan.

Tujuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Sasaran dari program prioritas ini salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kemudian meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif), mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainibilty), danĀ meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness).

Ada beberapa kriteria program yang akan dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Pertama, bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua, bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja kementerian/lembaga lain. Ketiga, berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. KeempatĀ atau terakhir, menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech. (E-1)

Ekonomi
Program Prioritas
Narasi Terpopuler
Robot Menantang Dunia Kerja
Perkembangan automatisasi serta kecerdasan buatan merupakan tantangan baru bagi para pekerja. Akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Para pekerja perlu meningkatkan kemampuan...
Perang Dagang Masih Akan Berlanjut
Kebijakan proteksionis ala Donald Trump menjadi faktor utama terjadinya perang dagang dunia, yang memicu instabilitas ekonomi. Jikapun dalam Pemilu AS Oktober nanti Trump tidak terpilih, tak otomatis ...
Ketika Rezim Cost Recovery Jadi Opsi Lagi
Menteri ESDM mempertimbangkan kembali hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...