Bahasa | English


INFRASTRUKTUR

Bangun 1.000 KM Jalan Tol Selama Lima Tahun

30 September 2019, 05:55 WIB

Sepertinya pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.000 kilometer dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo bakal tercapai. Walaupun, beberapa ruas mengalami pemunduran jadwal sehingga baru bisa diselesaikan pada 2020.


Bangun 1.000 KM Jalan Tol Selama Lima Tahun Terowongan kembar Jalan Tol Cisumdawu di Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (8/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa target pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.000 kilometer merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah 2015—2019. Hingga akhir 2019 nanti, target jalan tol yang dioperasikan secara kumulatif diharapkan mencapai 1.852 kilometer atau jika dibagi rata-rata per hari setidaknya 1 kilometer jalan tol terbangun.

Dalam 3 bulan di sisa tahun 2019 ini, beberapa jalan tol baru siap dioperasikan. Misalnya jalan Tol Kunciran--Serpong (11,14 kilometer) bakal beroperasi pada Oktober 2019. Begitupun dengan jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung atau Terpeka (185 kilometer) dijadwalkan beroperasi di bulan yang sama.

Namun, sejumlah ruas juga mengalami pemunduran jadwal, antara lain, jalan tol Cengkareng—Kunciran (14,20 kilometer) dan jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (61 kilometer). Jadwal pengoperasian molor karena persoalan lahan belum tuntas. Juga di ruas Cengkareng—Kunciran, misalnya, masalah administrasi lahan masih mengganjal.

Persoalan-persoalan yang menghambat rencana akan dituntaskan pada pekan ini. "Ada perubahan alokasi anggara setelah disetujui KPPIP [Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas] dan LMAN [Lembaga Manajeme Aset Negara], di mana investor menalangi lebih dahulu dan segera dibayarkan dan akan segera konstruksi."

Bisnis Indonesia pernah mencatat ada 20 ruas jalan tol baru sepanjang 1.222 kilometer yang beroperasi sejak era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dimulai pada Oktober 2015. Kemudian, 11 ruas dan seksi lanjutan sepanjang 533,80 kilometer juga dijadwalkan beroperasi hingga akhir 2019.

Jalan tol yang selesai dibangun di periode tersebut tidak seluruhnya memulai pembangunan selepas Oktober 2015. Beberapa jalan tol yang selesai di periode itu sudah memulai pembangunan sebelum Oktober 2015, misalnya, jalan tol Akses Tanjung Priok dibangun sejak 2009. Ada juga jalan tol yang sebagian beroperasi sebelum 2015 dan baru beroperasi secara keseluruhan selepas 2015 seperti jalan tol Surabaya—Mojokerto.

Selain di Jawa, pembangunan jalan tol di Sumatra juga terbilang pesat. Koridor Bakauheni—Palembang bakal terhubung jalan tol setelah pengoperasian jalan tol Terpeka dan Kayu Agung—Palembang seksi 1 (33,50 kilometer). Kedua ruas itu menyusul pengoperasian jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar. Selain itu, jalan tol Pekanbaru—Dumai yang dijadwalkan beroperasi akhir 2019 juga memiliki panjang 131 kilometer.

Pada RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp419,2 triliun. Besaran anggaran tersebut naik 4,9 persen dari alokasi anggaran infrastruktur tahun 2019 yang hanya Rp399,7 triliun.

Alokasi anggaran ini bakal digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 837 kilometer. Angka itu naik lebih dari dua kali lipat dari target pembangunan jalan pada tahun 2019 yang sepanjang 406 kilometer. Akselerasi pembangunan infrastruktur itu dilakukan untuk mendukung transformasi industrialisasi dalam merespons revolusi industri keempat. Anggaran itu juga dialokasikan ke pembangunan sejumlah jembatan.

Pemerintah merencanakan pembangunan jembatan dengan total panjang 6,9 kilometer pada 2020. Untuk melengkapi akses transportasi darat, pada tahun depan, pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api dengan total panjang 238,8 kilometer. Target pembangunan jalur kereta api itu tercatat lebih kecil dibandingkan yang dicanangkan oleh pemerintah pada 2019, yakni hanya sepanjang 269,45 kilometer.  

Infrastruktur lain yang akan dibangun adalah tiga bandara baru, 49 bendungan, serta 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah. Karena kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih besar,  pemerintah terus mengajak pihak swasta untuk ikut memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek.

Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dirancang untuk memperlebar keterlibatan swasta. Pemerintah menargetkan ada 11 proyek infrastruktur yang bisa dibangun lewat skema KPBU pada tahun 2020. Nilai proyek yang dibangun dengan skema KPBU bisa mencapai Rp19,7 triliun. (E-2)

Infrastruktur
Narasi Terpopuler
Panen Raya Tak Terkendala Corona
Puncak panen raya padi akan berlangsung di bulan April. Stok beras aman. Serapan KUR cukup tinggi. Pemerintah membuka jalur pemasaran online guna memangkas rantai pemasaran. ...
Ventilator Bekerja Laiknya Helaan Nafas
Bila pandemi Covid-19 tak kunjung usai, Indonesia memerlukan ribuan unit ventilator. BPPT telah menyiapkan desainnya. Gaikindo dan AISI siap memproduksinya secara massal. Pasien Covid-19 akan tertolon...
Tabung Listrik Mungil untuk Daerah Terpencil
Masih ada 433 desa (0,42 persen) yang belum teraliri listrik. Wilayahnya berada di daerah sulit dijangkau di Papua, Papua Barat, dan NTT. PLN akan memakai teknologi listrik tabung. ...
Trafik Melonjak Pedagang Online Kena Pajak
Transaksi online merupakan satu-satunya yang tetap tumbuh di tengah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi. Trafiknya meningkat di tengah pandemi Covid-19. ...
Berlomba Melawan Virus Corona
Peneliti di sejumlah negara berlomba membuat vaksin antivirus corona. Vaksin yang mujarab diharapkan bisa ditemukan sebelum virus memakan lebih banyak korban. ...
Pandemi Tanpa Resesi, Tanpa Inflasi
Bank Dunia mempediksi Indonesia tumbuh 2,1 persen pada 2020. Perkiraan ADB 2,5 persen. Tapi, BI yakin 4,2-4,6 persen. Tak ada resesi dan inflasi. Sawit dan batu bara masih laku. ...
Payung Hukum Relaksasi dan Bantalan Sosial
Wabah Corona mengguncang sisi penerimaan dan belanja APBN. Defisit APBN bisa di atas 5 persen. Ada tambahan budget Rp405,1 triliun untuk relaksasi usaha dan bantuan sosial. Perppu 01/2020 jadi payung ...
Paket Bantuan untuk Pejuang Tanpa Majikan
Ribuan pekerja Indonesia dideportasi dari Malaysia. Mereka umumnya terbelit masalah keimigrasian. Pandemi Covid-19  bisa membuat pekerja Indonesia kehilangan pekerjaannya dan memicu arus eksodus ...
Tiga Jurus Darurat Melawan Pandemi Covid-19
Sebuah Perppu, Keppres, dan PP diterbitkan sekaligus untuk pedoman menanggulangi wabah Covid-19. Pemberlakuan darurat sipil tidak masuk pertimbangan. ...
Jibaku Pemerintah Melawan Corona
Pengesahan anggaran senilai Rp405,1 triliun untuk berperang melawan virus mematikan, corona, tentu bukan hal mudah. ...