Bahasa | English


NILAI TUKAR PETANI

Buah dan Sayur Makin Menjanjikan

12 June 2019, 00:00 WIB

Nilai tukar petani (NTP) Januari-Mei 2019 mencatat yang tertinggi  selama enam tahun. Ada harapan beberapa bulan ke depan akan terus bergerak positif. Namun, subsektor perkebunan rakyat masih belum pulih.


Buah dan Sayur Makin Menjanjikan Petani memanen buah cabai di Pelompek, Gunung Tujuh, Kerinci, Jambi, Sabtu (4/5/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Setelah tiga bulan berturut-turut melemah, kinerja ekonomi para petani bangkit pada Mei lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat , pada Mei 2019 secara nasional  terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP) sebesar 0,38% ke level 102,61%. Angka  tersebut menunjukkan peningkatan indeks harga hasil pertanian lebih tinggi dibanding kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani atau untuk keperluan produksi pertanian.

Pada Januari 2019, NTP itu masih  bertengger di angka 103,33 persen. Namun, sepanjang tiga bulan berikutnya,  skor ini merosot hingga ke level 102,23% pada April silam. Kenaikan di NTP pada Mei itu diharapkan akan terus berlanjut sampai beberapa bulan ke depan karena buah dan sayur (hortikultura) cenderung akan terus menguat harganya. Prospek jangka panjangnya menjanjikan.

Dalam pengamatan BPS, yang mendongkrak kenaikan NTP itu adalah hortikultura, peternakan, dan perkebunan rakyat. Subsektor tanaman pangan, utamanya padi, melandai saja. Toh, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara rata-rata NPT antara Januari-Mei 2019 yang tercatat 102,77% ini sebuah catatan yang terbaik selama enam tahun terakhir untuk periode bulan yang sama.

Dengan predikat sebagai komoditas strategis, produk  pertanian utamanya beras, gula tebu, jagung,  indeks harganya tidak bisa leluasa bergerak. Pemerintah menerapkan harga tertinggi (plafon) selain harga terendah (harga dasar). Dengan begitu, indeks harga subsektor tanaman pangan itu memang tak  dibiarkan bergejolak. Walhasil, kenaikan NTP tanaman pangan itu jarang melesat naik. Kenaikan kesejahteraan petani lebih diupayakan dengan penambahan produktivitas.

Kementerian Pertanian sendiri memang turut  menjaga fluktuasi harga pangan pada kisaran wajar, agar tetap terkangkau oleh masyarakat secara umum. Hasilnya cukup nyata. Inflasi  sektor pangan pada 2018 ada di kisaran 3%. Inflasi tinggi yang mendekati 10 persen pada 2017 dijaga tidak berulang.

Dengan segala fluktuasinya, indeks harga yang diterima petani (IT) terus meningkat  dari tahun ke tahun, baik di subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan rakyat, maupun perikanan. Namun, lonjakan-lonjakan sering muncul dari sektor peternakan (baik unggas maupun ruminansia), hortikultura serta perkebunan. Bahkan, kisaran pergerakannya di sekitar 105%. Daya beli mereka relatih lebih tinggi.

Meski ada kecenderungan menguat, nilai tukar petani subsektor perkebunan rakyat secara umum masih belum pulih. NTP-nya masih tertahan di sekitar  95%.  Kondisi muram ini telah berlangsung sejak 2016 lalu, tidak lepas dari melemahnya ekspor nasional akibat pelambatan ekonomi global. Beban atas rendahnya indeks harga produk perkebunan rakyat itu pada akhirnya membebani NPT untuk melomcat ke level di atas 105%.

Namun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan catatan, bahwa mengukur keluaran pembangunan pertanian tak cukup hanya ditinjau dari sisi term of trade (nilai tukar petani). Andi Amran juga menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di kawasan pedesaan yang lebih nyata dibanding di perkotaaan, hal yang dikatakannya tak bisa lepas  dari usaha tani di pedesaan.

Lebih jauh, Andi Amran juga memperlihatkan adanya kecenderungan kuat bahwa kontribusi dari sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang terus menguat. Bila pada 2014, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB masih sebatas Rp880 trilyun,  pada 2018 kontribusinya sudah mencapai Rp1.100 trilyun. Pada 2018, sektor pertanian mencatat pertumbuhan 3,7%. (P-1)

Ekonomi
Komoditas
Perkebunan
Narasi Terpopuler
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...
Humanisasi Peradaban Dunia
Jauh hari sebelum Jokowi jadi presiden, saat masih menjabat Wali Kota Solo, ia sebagai pemimpin daerah tercatat sebagai pionir yang mempelopori kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Ya,...
Arus Liar Di Balik Agenda Amandemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amandemen yang melebar. Amandemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsodilasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Omnibus Law: Solusi dan Terobosan Hukum
Tantangan era masyarakat digital telah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Sebuah terobosan kebijakan haruslah segera dil...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Pentingnya Reformasi Birokrasi di Zaman Digital Informasi
Kritik Gus Dur terhadap kinerja Kementerian Agama tentu harus disikapi dengan terbuka. Kementerian Agama di Indonesia, sebagai salah satu dari lima kementerian terbesar berdasarkan alokasi anggaran be...