Bahasa | English


VAKSIN COVID-19

Jalur Diplomasi Ganda Memboyong Vaksin Covid-19

30 October 2020, 08:07 WIB

Indonesia dijanjikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia.


Jalur Diplomasi Ganda Memboyong Vaksin Covid-19 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) bergegas usai memberikan keterangan pers hasil rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Skema vaksinasi Covid-19 kini telah memasuki fase finalisasi. Dalam konteks pengadaan, pemerintah sangat serius untuk memenuhinya bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Ada dua jalur yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan vaksin virus corona yang cukup bagi masyarakat. Pertama, melalui pendekatan multilateral yang dikoordinasikan oleh WHO. Kedua, pendekatan bilateral. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan vaksin virus corona melalui kerja sama dengan perusahaan vaksin.

Presiden Joko Widodo pun telah meminta jajarannya untuk membuat detail rencana vaksinasi dengan tenggat dua pekan. Presiden mendesak pembuatan skema lengkap, mulai dari perencanaan detail rentang proses vaksinasi, siapa saja pihak pemberi vaksin, dan siapa saja pihak penerima vaksin.

Sehubungan dengan itu, WHO bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) dan The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) telah membentuk asosiasi multilateral bernama Covax, sebuah program fasilitas vaksin Covid-10 Global yang dipimpin WHO. Mereka berencana memasok vaksin secara merata dan adil ke seluruh dunia.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya dengan judul “Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi” pada Sabtu (24/10/2020) mengatakan, Indonesia dijanjikan WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Pada tahap pertama, WHO akan memberikan vaksin untuk tenaga medis yang secara rata-rata jumlahnya mencapai 3 persen penduduk. Selanjutnya diberikan pasokan vaksin untuk 20 persen penduduk yang dianggap mewakili jumlah rata-rata populasi penderita penyakit kritis (critical illness population).

 

Bayar Patungan

Budi pun berharap, vaksin tersebut bisa dibeli dari WHO dengan harga yang murah. Pasalnya, dalam kerja sama multilateral itu, seluruh negara akan patungan untuk membayar vaksin.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengiriman kandidat vaksin dan pelaksanaan vaksinasi tergantung dari hasil uji klinis yang dilakukan masing-masing produsen vaksin.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memastikan keselamatan dan efektivitas kandidat vaksin tersebut untuk digunakan di Indonesia. Tentunya dengan mengacu pada kaidah ilmiah keilmuan dan etis, sesuai pedoman WHO. 

Vaksinasi massal tentunya dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari BPOM. “Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Itu yang kita utamakan,” ujar Menko Airlangga dalam acara yang digelar di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (23/10/2020).

Tentu saja, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan multilateral untuk mendapatkan pasokan vaksin tersebut. Pemerintah juga berupaya memenuhi kebutuhan vaksin corona dengan pendekatan bilateral, yakni melalui kerja sama dengan perusahaan vaksin.

Sebanyak tujuh perusahaan yang sudah didekati untuk mendapatkan vaksin, seperti Astrazeneca, Sinovac, Sinoparm, Cansino, dan perusahaan lainnya.

Meski begitu, vaksin yang digunakan di Indonesia dipastikan hanya yang sudah memenuhi persyaratan keamanan (safety), efektif (bisa menginduksi antibody yang diperlukan), dan punya dapak efikasi (kemanjuran) yang tinggi. Untuk memastikan hal tersebut, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan organisasi kesehatan lainnya.

"Kami itu prinsipnya mengedepankan agar standar safety dan efikasi terpenuhi. Ini tugasnya Menteri Kesehatan, BPOM, dan ITAGI. Jika sudah lolos, akan sebanyak-banyaknya kami dapatkan untuk rakyat Indonesia," ujar Airlangga.

Memborong vaksin adalah keniscayaan karena kebutuhannya cukup besar. Dalam rangka itu, seperti disampaikan Airlangga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 99/2020 terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). “Metode pengadaanya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, waktu, dan jumlah,” ujarnya.

Selain mempersiapkan vaksinasi, pemerintah berupaya menjalankan tiga rekomendasi WHO dalam menangani pandemi corona. Salah satunya yaitu meningkatkan diagnostik. Bahkan, pemerintah terus mengejar jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosa pasien Covid-19.

Pemerintah juga berupaya membuat reagen di dalam negeri agar jumlah tes bisa lebih cepat. Langkah lainnya yaitu upaya perawatan. Pemerintah telah menempuh berbagai cara agar pasien Covid-19 mendapatkan perawatan terbaik. Salah satunya dengan mencari obat-obatan yang pas untuk mempercepat kesembuhan pasien.

Di sisi lain, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo mengatakan, vaksin terbaik bagi masyarakat saat ini yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Protokol kesehatan tersebut bisa ditambah dengan meningkatkan imunitas. Caranya dengan berolahraga secara teratur, beristirahat cukup 6-8 jam sehari, makan-makanan sehat, dan minum vitamin.

"Hal lainnya yang penting yaitu tidak boleh panik. Hati harus gembira," ujar Doni dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (22/10/2020).

 

 

Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Cegah Covid-19
Covid-19
LawanCovid19
Pandemi Covid-19
Penanganan Covid-19
Penanggulangan Covid-19
Peraturan Presiden No. 99/2020
Vaksin Covid-19
WHO
Narasi Terpopuler
Di Sana-Sini Masih Menjadi-Jadi
Kasus Covid-19 di dunia masih melonjak-lonjak. Sebagian Eropa lockdown. Di Benua Amerika pekan kedua November Covid-19 melesat 41%. Di Asia Selatan-Tenggara telah melandai. ...
Pertanian Tumbuh Subur, Ekspor Moncer
Kinerja ekspor membuat neraca perdagangan kembali mencetak surplus besar pada Oktober 2020 mencapai USD3,61 miliar ...
Perlu Tindakan, tak Cukup Imbauan
Presiden Joko Widodo minta aparat melakukan tindakan hukum bila terjadi kerumunan. Efek long weekend sangat nyata pada penularan Covid-19. Di Jateng positivity rate langsung naik dari 13,5% ke 17,4%. ...
Menuju Kawasan Damai, Stabil, Sejahtera
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional Asean+ akan memberi ruang ekspor dan investasi yang lebih besar. Asean+ ini mewakili 30 persen ekonomi dunia. ...
Tekfin Melejit di saat Sempit
Industri teknologi finansial (tekfin) di Indonesia diprediksi akan tumbuh paling kencang di Asean dalam lima tahun ke depan. Perlu regulasi yang terintegrasi untuk menekan risiko. ...
Joglo Semar Berurat Nadi Jalan Beton
Ruas tol Bawen-Yogyakarta dipastikan dibangun pada 2021. Di akhir 2023 diharapkan dua ruas tol, yakni dari arah Semarang dan Solo, akan bertemu di Gamping, Yogyakarta Barat. ...
Industri Mebel Bising Kembali
Kendati permintaan dalam negeri belum sebaik pasar ekspor, industri mebel Indonesia siap memenuhi perubahan pola konsumen di masa adaptasi kebiasaan baru. ...
Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres
Pemerintah sedang menyusun 40 rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja. Pintu terbuka bagi semua elemen masyarakat menyampaikan...
UMKM Mengincar Pasar Global di Tengah Pandemi
Di tengah pandemi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia masih mampu menembus pasar Eropa, Asia, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah. ...
Geliat di Jalur Pemulihan
Menko Airlangga menyebut apa yang dilakukan pemerintah, sudah berada pada jalur yang benar, atau on the right track. ...