Bahasa | English


PP MANAJEMEN PPPK

Jalur Non-PNS Menuju ASN

5 December 2018, 19:44 WIB

Presiden menerbitkan PP yang mengatur  pegawai honorer menjadi ASN lewat jalur Perjanjian Kerja (PPPK).  Tak ada lagi jalan mudah jadi PNS.


Jalur Non-PNS Menuju ASN Sumber foto: Antara Foto

Karena  ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersedian tenaga, munculah pegawai honorer. Mereka adalah tenaga sukarela, berstatus pegawai tidak tetap, dengan imbalan ala kadarnya yang biasa disebut  honor. Kehadirannya sudah puluhan tahun di banyak instansi pemerintah. Jumlah mereka saat ini sudah melampaui satu juta, sebagian besar guru. Sekitar 87% pegawai honorer bekerja di daerah.

Tentu, tak mudah mengangkat mereka  semua menjadi PNS. Belanja pegawai kini sudah terlalu tinggi. Belum lagi, tidak semua mereka punya jenjang dan jenis pendidilkan yang sesuai. Sudah menjadi rahasia umum pula, sebagian mereka masuk sebagai tenaga wiyatabakti, begitu istilah lain dari honorer, karena  koneksi atau jalur berbayar. Sebagian besar  mereka diangkat oleh pejabat daerah atau kepala sekolah.

Dari tes calon PNS bulan lalu, hanya sebagian kecil saja pegawai honorer yang lolos jadi CPNS. Masih banyak yang akan menyandang pegawai honorer. Kondisi ini tentu tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sebagian besar mereka menerima imbalan yang tidak  pantas dan bekerja tanpa proteksi hukum. Di depan kondisi inilah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 diteken oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu.

PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu merupakan peraturan pelaksanaan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain memberi jalan bagi tenaga honorer menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), PP ini juga membukakan pintu bagi orang-orang swasta untuk menjadi pejabat level tertentu di pemerintahan tanpa persyaratan usia yang ketat. Yang diutamakan adalah kepemimpinan dan kompetensi.

Menurut UU 5/2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai BUMN dan BUMD tidak lagi termasuk PNS, begitu halnya dengan anggota TNI/Polri. UU tentang ASN itu juga menjamin adanya kesetaraan antara PNS dan PPPK di level yang sama. Jika sama-sama Golongan 3A dengan masa kerja 1 tahun misalnya, menerima gaji pokok sekitar Rp2,5 juta ditambah tunjangan-tunjangan.

Namun berbeda dari PNS, PPPK itu dievaluasi setiap tahun. Jika kinerjanya baik dan tenaganya diperlukan, perjanjian kerja itu diperpanjang. Hal itulah yang mengundang keberatan dari para pegawai honorer, khususnya di kelompok guru honorer. Perlakuan tersebut dianggap tidak adil.

Maklum, mereka tahu betul bahwa para seniornya pernah mendapatkan kemudahan menjadi PNS. Antara 2006 -2012 pemerintah mengangkat lebih dari 860.000 ribu guru honorer menjadi PNS, dari 920 ribu orang yang menjalami validasi dan verifikasi. Tanpa tes kompetensi. Tahun 2013 dilakukan tes CPNS untuk guru honorer, dan 210 ribu dinyatakan lulus.

Dengan begitu antara 2006-2014 sekitar 1.070.000 PNS diangkat dari pegawai honorer. Jumlah ini mencakup 24% dari seluruh PNS saat itu. Kemudahan seperti itu memang tidak diberikan oleh PP 49/2018 itu. Bahkan, untuk menjadi PPPK pun pegawai honorer harus menjalani seleksi yang berbasis  merit untuk menjamin kompetensinya. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan, prasyarat itu tidak perlu dipersoalkan. ‘’Seleksi di TNI-Polri juga begitu,’’ katanya.

PP 49/2018 itu tak mustahil memantik kehebohan baru. Namun, Presiden Joko Widodo tak ragu akan keputusannya, bahkan ingin proses seleksi PPPK itu pun bukan hanya menjadi basa-basi. ‘’Rekrutmen PPPK harus berjalan baik, profesional dan berkualitas,’’ ujarnya. Presiden Jokowi pun berharap, skema PPPK itu bisa diterima semua kalangan sebagai instrumen kebijakan untuk menyelesaikan tenaga honorer.

Dengan lebih dari sejuta tenaga honorer yang ada saat ini, pemerintah sepertinya sudah cukup puyeng. Agar kerumitan tak menjadi-jadi, Presiden Jokowi memerintahkan supaya seluruh instansi baik di daerah  maupun pusat tidak lagi merekrut tenaga honorer. Tidak ada lagi pejabat daerah atau kepala sekolah mengangkat pegawai honorer.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentu harus beradaptasi dengan skema Presiden Jokowi ini. Muhadjir yang harus mengelola sekitar 730 ribu guru honorer yang tak henti-henti berharap diangkat menjadi PNS. Tahun 2018 ini ada jatah pengangkatan 100 ribu guru PNS, namun tak seluruhnya dari guru honorer karena ditentukan hasil CPNS. Sementara itu, belum ketahuan berapa jatah PPPK yang bisa diraihnya dalam waktu dekat ini. (P-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Saatnya Coklat Bercita Rasa Nusantara Go Global
Bila kualitas dan perluasan perkebunan kakao ditingkatkan, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar biji kakao dunia. ...
Penggunaan Panel Surya Terus Didorong
Penggunaan energi berbasis surya ternyata baru di bawah 100 megawatt (MW). Padahal dari sisi potensinya bisa mencapai 207 gigawatt (GW). ...
Penyesuaian Dengan Tarif Dunia
Pemerintah berniat menaikkan tarif cukai 23 persen. Dimaksudkan membendung prevalensi perokok di Indonesia yang mencapai 33,9 persen, tertinggi di dunia. Di Thailand cukainya 80 persen. ...
Tanah Tabi Calon Provinsi Paling Siap di Papua
Bahkan telah ditentukan Kota Jayapura yang kelak menjadi ibu kota provinsi baru nanti. Sedangkan nama DOB yang sempat muncul, yaitu Provinsi Papua Tabi, Tabi Papua, atau Provinsi Tanah Tabi. ...
Usaha Berbasis Kayu Tetap Jalan, Hutan Pun Tetap Lestari
Industri pengolahan kayu kini tidak lagi kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Mereka banyak menyerap kayu dari hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. ...
Penerimaan Pajak dan Cukai Terus Tumbuh Positif
APBN 2020 diketok di angka Rp2,528,8 triliun, naik tipis 2,75 persen dari 2019. Defisit pun terjaga di posisi 1,76 persen. PNBP terus menguat. ...
Provinsi Baru Papua, Sebangun dengan Wilayah Adat
Masyarakat Papua minta pemekaran provinisi Papua dan Papua barat menjadi tujuh wilayah adat. Tapi Presiden RI Joko Widodo hanya menyetujui beberapa. Itu pun masih harus ada kajian terlebih dulu. ...
Kota Karet Dulu, Kota Hijau Kemudian
Forum Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand melakukan percepatan program penguatan kerja sama subregional itu. Jalur multimoda Dumai-Malaka akan beroperasi 2020. Arus barang lebih efisien. ...
Warisan Sang Maestro
Berkat sentuhan Habibie-Habibie muda, pesawat CN-235, N 212, dan N 219, juga kapal korvet, dan kereta listrik, tampil dengan eksterior yang elegan dan aeerodinamis.  Ekonomi berbasis teknologi pe...
Garis Bawah Presiden untuk Iklim Investasi Indonesia
Indonesia akan segera merevisi puluhan undang-undang dan aturan yang berkait dengan investasi. Hal itu dipentingkan untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur sebagai salah satu daya tarik investasi...