Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


PENYESUAIAN HARGA

Keadilan Sosial Lewat BBM Satu Harga

Thursday, 26 July 2018

Ada sebuah kebijakan revolusioner yang diterapkan pemerintah sekarang : BBM satu harga. Luas wilayah Indonesia yang terbentang jauh sebelumnya merupakan hambatan serius sehingga harga BBM berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya.


Keadilan Sosial Lewat BBM Satu Harga Sumber foto: Antara Foto

Dalam penghitungan harga BBM di luar Jawa, Madura, dan Bali biasanya digunakan rumusan harga patokan ditambah ongkos distribusi dan keuntungan. Rumus itulah yang menyebabkan adanya disparitas harga antarsatu wilayah dibanding wilayah lainnya.

Wilayah-wilayah terjauh dan tentu saja paling terpencil dan miskin justru harus membayar harga BBM jauh lebih mahal dibanding penduduk di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Padahal jika menggunakan ukuran kemampuan daya beli, penduduk di wilayah terpencil justru memiliki daya beli yang lebih rendah dibanding penduduk Jawa.

Coba bandingkan antara Jawa dan Papua. Pulau Jawa yang luasnya 128.297 km persegi memiliki 58% total kapasitas kilang Indonesia tersebar di 3 tempat, yaitu Kilang Balongan di Indramayu, Kilang Cilacap, dan Kilang Cepu, sehingga ongkos distribusi di Pulau Jawa, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur relatif kecil.

Sedangkan Pulau Papua yang luasnya 459.412 km persegi hanya memiliki Kilang Kasim yang hanya memproduksi 1% dari total kapasitas kilang di Indonesia. Itupun letaknya Kabupaten Sorong di bagian kepala burung pulau ini saja. Bayangkan, jika BBM ingin disalurkan ke Kabupaten Yahukimo yang berjarak 1000 km via jalan darat. Atau melalui Kapal Perintis yang seringkali terganggu akibat surutnya Sungai Brasa. Hal itu menyebabkan harga bensin mencapai Rp100.000 per liter.

Wilayah Yahukimo memang menjadi titik dimulainya kebijakan BBM satu harga. Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan menjalankan program ini berusaha memenuhi dengan membangun titik distribusi di berbagai wilayah terpencil. Sampai akhir 2019, direncanakan akan dibangun 150 titik di seluruh Indonesia. Sepanjang 2017 ditargetkan mampu mencakup 54 titik lokasi. Sisanya, sebanyak 50 titik akan dibangun pada 2018 dan 46 titik lainnya pada 2019. Setiap titik bisa berbentuk SPBU maupun APMS.

Pemerintah memang mengambil jalan untuk tidak langsung membadi APBN dalam menjalankan program BBM satu harga. Beban biaya diserahkan kepada Pertamina sebagai BUMN yang mengurusi soal BBM. Pada 2017 misalnya, BUMN tersebut menganggarkan Rp1 triliun untuk program BBM satu harga. Seturut pada keuntungan Pertamina tahun lalu Rp40 triliun, setidaknya biaya tersebut diperkirakan tidak akan memberatkan kantong Pertamina.

Program BBM Satu Harga dilaksanakan berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, juga Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

Pertamina
Narasi Terpopuler
Sektor Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif
Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4%. ...
Adu Panjang Jalan Tol
Presiden Jokowi telah meresmikan beroperasinya beberapa ruas tol di Sumatra. Bagian dari tol trans-Sumatra ini akan menjadi jalan tol dipanjang di Indonesia. ...
Bergerak Naik Tanpa Guncangan
Kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS Golongan IIa tak menimbulkan guncangaan pada APBN. Pos pengeluaran itu selama ini telah ditanggung dari pos alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan...
Titik Fokus APBN 2019
Berbagai pendekatan baru untuk melaksanakan program pembangunan mulai diterapkan pemerintah pada 2019. Sebetulnya bukan hal yang baru juga, tapi kini tingkat penerapannya jauh lebih konsisten dan seri...
Konsistensi Anggaran di Tahun Politik
APBN 2019 tidak banyak terganggu dengan riuh rendahnya politik pemilihan. Pemerintah tetap fokus menjalankan agenda-agenda besarnya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun membangunan kualitas su...
Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi
Tren pertumbuhan positif industri fintech P2P Lending ini tentunya diharapkan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. ...
Terowongan Kembar Curug Jompong
Presiden jokowi meminta terowongan kembar di ruas Curug Jompong selesai 2019. Pada situasi hujan ekstrem, terowongan bisa bisa mengamankan 700 ha kawasan banjir di Bandung Selatan. ...
Penundaan BK, Saatnya Produsen CPO Genjot Ekspor
Pemerintah memutuskan menunda pengenaan pungutan alias masih menerapkan pungutan USD0 per ton, setidaknya sampai satu bulan ke depan. ...
Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba
Beleid baru berupa perpres ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan. ...
Tiga Kartu Baru Pembawa Harapan Baru
Tiga kartu baru ada di tangan presiden. Bantuan sosial terbukti efektif menekan angka kemiskinan, mendorong indeks pembangunan manusia, dan membawa harapan baru. ...