Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan

29 March 2019, 08:33 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pembangunan bendungan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).


Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Sumber foto: Dok PUPR

Pembangunan infrastruktur pertanian mutlak dilakukan bila bangsa ini ingin mewujudkan mimpi adanya swasembada pangan. Pasalnya, infrastruktur yang ada selama ini tak mendukung tekad tersebut. Pemerintahpun menyadari persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa secara serta-merta. Butuh proses yang berkesinambungan dan holisme. Infrastruktur pertanian tidak hanya masalah irigasi, melainkan juga harus menyangkut optimalisasi lahan, alat mesin pertanian, dan peranti pendukung lainnya.

Salah satu komitmen pembangunan infrastruktur pertanian adalah penyediaan infrastruktur bendungan. Adanya infrastruktur bendungan sangat penting bagi sumber air irigasi. Tidak itu saja, bendungan juga bisa menjadi sumber air baku, pengendalian banjir dan sumber energi (PLTA).

Dalam konteks ini, pemerintah tetap berencana menggenjot pembangunan sebanyak 9 bendungan tahun ini. Ke-9 bendungan itu merupakan bagian dari 65 bendungan yang telah dicanangkan sejak 2015. Per Desember 2018, sebanyak 14 bendungan telah rampung dibangun dan sebanyak 15 bendungan bakal rampung tahun ini.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun sembilan bendungan itu sekitar Rp21 triliun dengan skema multiyear selama 4-5 tahun dengan daya tampung sebanyak 1,30 miliar meter kubik.

Kesembilan bendungan itu adalah bendungan Mbay Nagekeo, NTT (34,14 juta meter kubik), Jenelata, Sulsel (224,72 juta meter kubik), Pelosika, Konawe, Sultra (590 juta meter kubik), Jragung, Jateng (129 juta meter kubik), dan Riam Kiwa, Kalsel (110,57 juta meter kubik).

Berikutnya, bendungan Tiro, NAD (41,44 juta meter kubik), Budong-Budong, Sulbar (65,18 juta meter kubik), Ameroro, Sultra (55,12 juta meter kubik), Tiu Suntuk (55,9 juta meter kubik).

Rencana pembangunan sembilan bendungan itu diyakini bakal menambah pasokan air irigasi menjadi 19%--20%. Berbeda dengan proyek bendungan sebelumnya, pemerintah berencana melibatkan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau juga dikenal dengan nama public private patnership. Minimal ada satu atau dua bendungan yang ikut didanai swasta melalui skema KPBU.

"Saat ini, skema KPBU sudah ada untuk air minum, di Umbulan, Lampung, dan Semarang Barat. Untuk bendungan, kami menjajaki 1-2 bendungan dibangun oleh pihak swasta," ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, di sela-sela peringatan Hari Air Dunia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Butuh Dana Besar

Pertanyaannya, mengapa pemerintah merencanakan penerapan skema KPBU untuk proyek tersebut? Yang jelas, di tengah-tengah kebutuhan dana yang besar untuk kebutuhan membangun infrastruktur, pemerintah mau tidak mau harus membuka semua peluang penggalian dana demi memenuhi kebutuhan itu.

Salah satu instrumen itu adalah melalui skema KPBU atau juga melibatkan swasta dalam proyek pembangunan. Memang banyak manfaat yang bisa diraih melalui KPBU.

Salah satunya adalah dengan pelibatan swasta, ada pihak kedua yang ikut mengelola atau mengawasi sehingga diharapkan proyek bisa lebih efisien. Dengan adanya pihak ketiga, mereka pun ikut bertanggung jawab dalam konteks pemeliharaan sehingga infrastruktur berdaya tahan lebih lama lagi.

Dan yang terakhir, pemerintah juga terbatas dananya. Sehingga opsi pelibatan swasta di proyek tersebut adalah bagian dari ikut melibatkan swasta untuk berbagi risiko dalam proyek strategis nasional.

Proyek bendungan memang salah satu bagian dari proyek strategis nasional. Dalam satu kesempatan di Istana Kepresidenan di akhir 2018, atau tepatnya pada Selasa (11/12/2018), Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menetapkan 10 proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU atau private public partnership (PPP) yang akan dikerjakan sepanjang 2019.

Skema KPBU sendiri merupakan regulasi yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Munculnya regulasi ini didasari pemikiran agar pembangunan infrastruktur tak melulu menggunakan APBN atau utang. Adanya skema ini, pemerintah dan badan usaha bisa berbagi risiko dalam pembiayaan investasi.

Selain melalui skema KPBU, Sri Mulyani juga membuka opsi pembiayaan infrastruktur dari dana himpunan filantropis melalui skema blended financing. “Kami akan mengembangkan sumber pembiayaan, bukan hanya dari dana publik dan utang.”

Berkaitan dengan pelibatan swasta di proyek bendungan, Basuki Hadimuljono mengakui, di sub sektor itu selama ini belum pernah melibatkan pihak swasta, dan hanya disokong anggaran negara. “Oleh karena itu, kami menjajaki kemungkinan melibatkan swasta,” tandasnya.

Salah satu bukti besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, termasuk bendungan sebagai bagian dari infrastuktur pertanian, Presiden Joko Widodo pun sampai perlu terjun langsung melihat proses pengerukan tanah Bendungan Passeloreng.  Bahkan, Kepala Negara pun perlu masuk ke bilik utama bendungan yang terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018).

Kelebihan Bendungan Passeloreng mampu mengairi 7.000 hektare sawah. Bendungan ini adalah satu dari delapan bendungan yang telah tuntas dibangun pada 2018. Tahun ini, ada tambahan sebanyak  29 bendungan yang selesai tahun ini.

Ke delapan bendungan yang selesai itu mampu memberikan pasokan air 2,15 miliar kubik untuk 258.902 hektare lahan.Di samping itu, tambahan debit air juga bisa menambah pasokan air baku sebanyak 24,86 juta meter kubik dan potensi listrik 150 megawatt (MW).

Terlepas dari itu semua, masalah manajemen air memang masih menjadi salah satu masalah bangsa ini sebagai bagian penguatan di sektor pertanian, yang perlu segera dituntaskan.

Namun, dengan selesainya sejumlah pembangunan bendungan sebagai bagian infrastruktur pertanian, tentu sangat bermanfaat untuk mendongkrak ketahanan pangan negara ini di masa depan. (F-1)

Infrastruktur
Perairan
Sosial
Narasi Terpopuler
Mengejar ketertinggalan dari Negeri Tetangga
Nilai ekspor Indonesia kalah dibandingkan dengan negara tetangga. Ke depan ekspor tak lagi bertumpu pada sumber daya alam. Tapi harus memperkuat ekspor produk industri manufaktur. ...
Minyak Alami Defisit, Potensi Panas Bumi Melimpah
Potensi energi baru terbarukan di Indonesia sangat tinggi. Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 11 giga watt (GW) dengan realisasi baru 1,9 GW atau 0,44 persen. Di energi dari air, Indonesia...
Situasi Lesu, Komoditas Indonesia Butuh Pasar Baru
Pemerintah butuh strategi yang matang melalui pemilihan pasar nontradisional untuk dongkrak ekspor. ...
Busana Fungsional Menuju Pasar Global
Industri tekstil Indonesia menggeliat bangkit. Tumbuh 19% di kuartal I 2019, bahkan 29% untuk pakaian jadinya. Ada peluang mengisi pasar AS di masa Perang Dagang ini. Perlu insentif khusus. ...
Mobile Payment Kian Ngetren
Volume transaksi mobile payment di Indonesia diperkirakan bisa mencapai USD16,4 miliar pada 2019. ...
Kinclong Berkat Kantong Para Pelancong
Di tengah ketidakpastian global, pariwisata diharapkan jadi penopang ekonomi nasional. Destinasinya beragam, wisatasport berkembang dan destinasi wisata halal pun nomor satu. Perlu jaminan kemudahan i...
Angin Segar dari Pertemuan G20 Fukuoka
Digital ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai diprediksi mencapai USD100 miliar pada 2025 dari sebelumnya USD27 miliar pada 2018. ...
Mengoptimalkan Aspal Buton Mengurangi Ketergantungan Impor
Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal di Indonesia yang terbaik dan terbesar di dunia. Sejak 2015, pemerintah RI juga mengarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan aspal Buton untuk pembangunan jalan...
Peluang Investasi di Indonesia semakin Menarik
Indonesia kini memiliki peringkat kredit BBB/Outlook stable, meningkat dibandingkan periode sebelumnya di posisi BBB-/Outlook stable. ...
Menunggu Investasi Setelah Naik Kelas
Berbagai Lembaga survei menempatkan ekonomi Indonesia dalam kacamata positif. Kini waktunya Indonesia lebih giat menebarkan jalan untuk menarik investasi langsung ke dalam negeri. ...