Bahasa | English


INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan

29 March 2019, 08:33 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pembangunan bendungan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).


Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Sumber foto: Dok PUPR

Pembangunan infrastruktur pertanian mutlak dilakukan bila bangsa ini ingin mewujudkan mimpi adanya swasembada pangan. Pasalnya, infrastruktur yang ada selama ini tak mendukung tekad tersebut. Pemerintahpun menyadari persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa secara serta-merta. Butuh proses yang berkesinambungan dan holisme. Infrastruktur pertanian tidak hanya masalah irigasi, melainkan juga harus menyangkut optimalisasi lahan, alat mesin pertanian, dan peranti pendukung lainnya.

Salah satu komitmen pembangunan infrastruktur pertanian adalah penyediaan infrastruktur bendungan. Adanya infrastruktur bendungan sangat penting bagi sumber air irigasi. Tidak itu saja, bendungan juga bisa menjadi sumber air baku, pengendalian banjir dan sumber energi (PLTA).

Dalam konteks ini, pemerintah tetap berencana menggenjot pembangunan sebanyak 9 bendungan tahun ini. Ke-9 bendungan itu merupakan bagian dari 65 bendungan yang telah dicanangkan sejak 2015. Per Desember 2018, sebanyak 14 bendungan telah rampung dibangun dan sebanyak 15 bendungan bakal rampung tahun ini.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun sembilan bendungan itu sekitar Rp21 triliun dengan skema multiyear selama 4-5 tahun dengan daya tampung sebanyak 1,30 miliar meter kubik.

Kesembilan bendungan itu adalah bendungan Mbay Nagekeo, NTT (34,14 juta meter kubik), Jenelata, Sulsel (224,72 juta meter kubik), Pelosika, Konawe, Sultra (590 juta meter kubik), Jragung, Jateng (129 juta meter kubik), dan Riam Kiwa, Kalsel (110,57 juta meter kubik).

Berikutnya, bendungan Tiro, NAD (41,44 juta meter kubik), Budong-Budong, Sulbar (65,18 juta meter kubik), Ameroro, Sultra (55,12 juta meter kubik), Tiu Suntuk (55,9 juta meter kubik).

Rencana pembangunan sembilan bendungan itu diyakini bakal menambah pasokan air irigasi menjadi 19%--20%. Berbeda dengan proyek bendungan sebelumnya, pemerintah berencana melibatkan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau juga dikenal dengan nama public private patnership. Minimal ada satu atau dua bendungan yang ikut didanai swasta melalui skema KPBU.

"Saat ini, skema KPBU sudah ada untuk air minum, di Umbulan, Lampung, dan Semarang Barat. Untuk bendungan, kami menjajaki 1-2 bendungan dibangun oleh pihak swasta," ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, di sela-sela peringatan Hari Air Dunia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Butuh Dana Besar

Pertanyaannya, mengapa pemerintah merencanakan penerapan skema KPBU untuk proyek tersebut? Yang jelas, di tengah-tengah kebutuhan dana yang besar untuk kebutuhan membangun infrastruktur, pemerintah mau tidak mau harus membuka semua peluang penggalian dana demi memenuhi kebutuhan itu.

Salah satu instrumen itu adalah melalui skema KPBU atau juga melibatkan swasta dalam proyek pembangunan. Memang banyak manfaat yang bisa diraih melalui KPBU.

Salah satunya adalah dengan pelibatan swasta, ada pihak kedua yang ikut mengelola atau mengawasi sehingga diharapkan proyek bisa lebih efisien. Dengan adanya pihak ketiga, mereka pun ikut bertanggung jawab dalam konteks pemeliharaan sehingga infrastruktur berdaya tahan lebih lama lagi.

Dan yang terakhir, pemerintah juga terbatas dananya. Sehingga opsi pelibatan swasta di proyek tersebut adalah bagian dari ikut melibatkan swasta untuk berbagi risiko dalam proyek strategis nasional.

Proyek bendungan memang salah satu bagian dari proyek strategis nasional. Dalam satu kesempatan di Istana Kepresidenan di akhir 2018, atau tepatnya pada Selasa (11/12/2018), Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menetapkan 10 proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU atau private public partnership (PPP) yang akan dikerjakan sepanjang 2019.

Skema KPBU sendiri merupakan regulasi yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Munculnya regulasi ini didasari pemikiran agar pembangunan infrastruktur tak melulu menggunakan APBN atau utang. Adanya skema ini, pemerintah dan badan usaha bisa berbagi risiko dalam pembiayaan investasi.

Selain melalui skema KPBU, Sri Mulyani juga membuka opsi pembiayaan infrastruktur dari dana himpunan filantropis melalui skema blended financing. “Kami akan mengembangkan sumber pembiayaan, bukan hanya dari dana publik dan utang.”

Berkaitan dengan pelibatan swasta di proyek bendungan, Basuki Hadimuljono mengakui, di sub sektor itu selama ini belum pernah melibatkan pihak swasta, dan hanya disokong anggaran negara. “Oleh karena itu, kami menjajaki kemungkinan melibatkan swasta,” tandasnya.

Salah satu bukti besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, termasuk bendungan sebagai bagian dari infrastuktur pertanian, Presiden Joko Widodo pun sampai perlu terjun langsung melihat proses pengerukan tanah Bendungan Passeloreng.  Bahkan, Kepala Negara pun perlu masuk ke bilik utama bendungan yang terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018).

Kelebihan Bendungan Passeloreng mampu mengairi 7.000 hektare sawah. Bendungan ini adalah satu dari delapan bendungan yang telah tuntas dibangun pada 2018. Tahun ini, ada tambahan sebanyak  29 bendungan yang selesai tahun ini.

Ke delapan bendungan yang selesai itu mampu memberikan pasokan air 2,15 miliar kubik untuk 258.902 hektare lahan.Di samping itu, tambahan debit air juga bisa menambah pasokan air baku sebanyak 24,86 juta meter kubik dan potensi listrik 150 megawatt (MW).

Terlepas dari itu semua, masalah manajemen air memang masih menjadi salah satu masalah bangsa ini sebagai bagian penguatan di sektor pertanian, yang perlu segera dituntaskan.

Namun, dengan selesainya sejumlah pembangunan bendungan sebagai bagian infrastruktur pertanian, tentu sangat bermanfaat untuk mendongkrak ketahanan pangan negara ini di masa depan. (F-1)

Infrastruktur
Perairan
Sosial
Narasi Terpopuler
Tak Tembus Oleh Hujan Tak Retak Oleh Beban
Campuran karet pada adonan aspal membuat jalan tak mudah melesak oleh roda. Tapi,  karet bisa melapuk oleh sengatan ultraviolet matahari. Penggunaan karet massal akan menolong petani, ...
Pusat Reparasi Burung Besi Siap Beraksi
Garuda dan Lion kerja sama membangun industri maintenance, repair, dan overhaul  (MRO) di Batam. Selain pasar domestik, bengkel ini membidik pasar Asia Tenggara dan Asia  Selatan. Spareparts...
Jejangkit Bangkit Mengungkit Nasib
Lewat Program Serasi, tata ruang persawahan di daerah rawa gambut ditata ulang. Produksi meningkat, frekuensi panen berlipat. Tapi, dari target 400 ribu ha, baro 30 ribu ha yangg terealisasi. ...
Janji Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat Semakin Nyata
Dengan keluarnya PMK baru, para pengembang diharapkan semakin bersemangat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ...
Yogyakarta Istimewa, Banda Aceh Luar Biasa
Kota Yogya menorehkan skor tertinggi IPM di Indonesia. Banda Aceh ada di posisi ketiga. Kota-kota dengan IPM tinggi dapat  tumbuh dengan kreativitas dan inovasi warganya tanpa mengeksploitasi ala...
Guru Terus Dididik, Siswa Terus Dibantu
Meski IPM Indonesia masuk kategori tinggi, pembangunan SDM akan terus digenjot. Bantuan bidikmisi dan KIP-Kuliah akan menjangkau 818 ribu orang. Matematika, sains, literasi untuk siswa SD. ...
Sektor Manufaktur Masih Positif
Pemerintah terus genjot kapasitas produksi industri manufaktur agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, bahkan mampu mengisi permintaan pasar ekspor. ...
Biarkan Air Kembali kepada Gambut
Selain menjadi rusak, lahan gambut yang kering mudah dilalap api. Tidak hanya moratorium, Presiden juga ingin memperbaiki kondisi lahan gambut. Embung menjadi salah satu solusi untuk terus membuatnya ...
Momentum Tancap Gas, Pascaterbitnya PMK Antidumping
Kondisi industri TPT (tekstil dan produk tekstil) Indonesia secara umum justru masih menjanjikan. ...
Kolaborasi Negeri Serumpun Menolak Diskriminasi
Pengenaan bea masuk (BM) bagi produk biodiesel asal Indonesia dari Uni Eropa sebesar 8%-18%. Meskipun baru diterapkan pada 2020, bisa dikatakan telah melukai harga diri bangsa ini. ...