Bahasa | English


INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan

29 March 2019, 08:33 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pembangunan bendungan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).


Ketika Swasta Diajak Bangun Bendungan Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018). Sumber foto: Dok PUPR

Pembangunan infrastruktur pertanian mutlak dilakukan bila bangsa ini ingin mewujudkan mimpi adanya swasembada pangan. Pasalnya, infrastruktur yang ada selama ini tak mendukung tekad tersebut. Pemerintahpun menyadari persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa secara serta-merta. Butuh proses yang berkesinambungan dan holisme. Infrastruktur pertanian tidak hanya masalah irigasi, melainkan juga harus menyangkut optimalisasi lahan, alat mesin pertanian, dan peranti pendukung lainnya.

Salah satu komitmen pembangunan infrastruktur pertanian adalah penyediaan infrastruktur bendungan. Adanya infrastruktur bendungan sangat penting bagi sumber air irigasi. Tidak itu saja, bendungan juga bisa menjadi sumber air baku, pengendalian banjir dan sumber energi (PLTA).

Dalam konteks ini, pemerintah tetap berencana menggenjot pembangunan sebanyak 9 bendungan tahun ini. Ke-9 bendungan itu merupakan bagian dari 65 bendungan yang telah dicanangkan sejak 2015. Per Desember 2018, sebanyak 14 bendungan telah rampung dibangun dan sebanyak 15 bendungan bakal rampung tahun ini.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun sembilan bendungan itu sekitar Rp21 triliun dengan skema multiyear selama 4-5 tahun dengan daya tampung sebanyak 1,30 miliar meter kubik.

Kesembilan bendungan itu adalah bendungan Mbay Nagekeo, NTT (34,14 juta meter kubik), Jenelata, Sulsel (224,72 juta meter kubik), Pelosika, Konawe, Sultra (590 juta meter kubik), Jragung, Jateng (129 juta meter kubik), dan Riam Kiwa, Kalsel (110,57 juta meter kubik).

Berikutnya, bendungan Tiro, NAD (41,44 juta meter kubik), Budong-Budong, Sulbar (65,18 juta meter kubik), Ameroro, Sultra (55,12 juta meter kubik), Tiu Suntuk (55,9 juta meter kubik).

Rencana pembangunan sembilan bendungan itu diyakini bakal menambah pasokan air irigasi menjadi 19%--20%. Berbeda dengan proyek bendungan sebelumnya, pemerintah berencana melibatkan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau juga dikenal dengan nama public private patnership. Minimal ada satu atau dua bendungan yang ikut didanai swasta melalui skema KPBU.

"Saat ini, skema KPBU sudah ada untuk air minum, di Umbulan, Lampung, dan Semarang Barat. Untuk bendungan, kami menjajaki 1-2 bendungan dibangun oleh pihak swasta," ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, di sela-sela peringatan Hari Air Dunia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Butuh Dana Besar

Pertanyaannya, mengapa pemerintah merencanakan penerapan skema KPBU untuk proyek tersebut? Yang jelas, di tengah-tengah kebutuhan dana yang besar untuk kebutuhan membangun infrastruktur, pemerintah mau tidak mau harus membuka semua peluang penggalian dana demi memenuhi kebutuhan itu.

Salah satu instrumen itu adalah melalui skema KPBU atau juga melibatkan swasta dalam proyek pembangunan. Memang banyak manfaat yang bisa diraih melalui KPBU.

Salah satunya adalah dengan pelibatan swasta, ada pihak kedua yang ikut mengelola atau mengawasi sehingga diharapkan proyek bisa lebih efisien. Dengan adanya pihak ketiga, mereka pun ikut bertanggung jawab dalam konteks pemeliharaan sehingga infrastruktur berdaya tahan lebih lama lagi.

Dan yang terakhir, pemerintah juga terbatas dananya. Sehingga opsi pelibatan swasta di proyek tersebut adalah bagian dari ikut melibatkan swasta untuk berbagi risiko dalam proyek strategis nasional.

Proyek bendungan memang salah satu bagian dari proyek strategis nasional. Dalam satu kesempatan di Istana Kepresidenan di akhir 2018, atau tepatnya pada Selasa (11/12/2018), Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menetapkan 10 proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU atau private public partnership (PPP) yang akan dikerjakan sepanjang 2019.

Skema KPBU sendiri merupakan regulasi yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Munculnya regulasi ini didasari pemikiran agar pembangunan infrastruktur tak melulu menggunakan APBN atau utang. Adanya skema ini, pemerintah dan badan usaha bisa berbagi risiko dalam pembiayaan investasi.

Selain melalui skema KPBU, Sri Mulyani juga membuka opsi pembiayaan infrastruktur dari dana himpunan filantropis melalui skema blended financing. “Kami akan mengembangkan sumber pembiayaan, bukan hanya dari dana publik dan utang.”

Berkaitan dengan pelibatan swasta di proyek bendungan, Basuki Hadimuljono mengakui, di sub sektor itu selama ini belum pernah melibatkan pihak swasta, dan hanya disokong anggaran negara. “Oleh karena itu, kami menjajaki kemungkinan melibatkan swasta,” tandasnya.

Salah satu bukti besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, termasuk bendungan sebagai bagian dari infrastuktur pertanian, Presiden Joko Widodo pun sampai perlu terjun langsung melihat proses pengerukan tanah Bendungan Passeloreng.  Bahkan, Kepala Negara pun perlu masuk ke bilik utama bendungan yang terletak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7/2018).

Kelebihan Bendungan Passeloreng mampu mengairi 7.000 hektare sawah. Bendungan ini adalah satu dari delapan bendungan yang telah tuntas dibangun pada 2018. Tahun ini, ada tambahan sebanyak  29 bendungan yang selesai tahun ini.

Ke delapan bendungan yang selesai itu mampu memberikan pasokan air 2,15 miliar kubik untuk 258.902 hektare lahan.Di samping itu, tambahan debit air juga bisa menambah pasokan air baku sebanyak 24,86 juta meter kubik dan potensi listrik 150 megawatt (MW).

Terlepas dari itu semua, masalah manajemen air memang masih menjadi salah satu masalah bangsa ini sebagai bagian penguatan di sektor pertanian, yang perlu segera dituntaskan.

Namun, dengan selesainya sejumlah pembangunan bendungan sebagai bagian infrastruktur pertanian, tentu sangat bermanfaat untuk mendongkrak ketahanan pangan negara ini di masa depan. (F-1)

Infrastruktur
Perairan
Sosial
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...