Bahasa | English


EKONOMI REGIONAL

Koridor Super Hub untuk Jaring Investor

25 September 2020, 13:24 WIB

Pengembangan industri berbasis klaster melalui super hub akan mendorong pemerataan ekonomi antardaerah. Investor menunjukkan minat, tapi pandemi jadi tantangan tersendiri.


Koridor Super Hub untuk Jaring Investor Kereta api melintas di jalur kereta di sekitar Stasiun Plabuan berdekatan dengan wilayah Kawasan Industri Terpadu Batang, di Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kawasan yang menjadi relokasi investasi di Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau regional diperlukan untuk mendongkrak bertambahnya pendapatan masyarakat. Mereka akan memperoleh bagian dari kenaikan nilai tambah (value added) yang mengalir dari proses produksi.

Kenaikan nilai tambah itu bisa berupa optimalisasi faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang pada gilirannya menaikkan pendapatan daerah tersebut. Pertumbuhan regional itu yang kini dibidik pemerintah melalui inisiatif pembangunan super hub yang berupa sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan.

Kali ini, Kementerian Koordinator Perekonomian menginisiasi pertumbuhan kawasan pada lima lokasi super hub di Indonesia. Kelima lokasi itu adalah Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara (Manado-Likupang-Bitung). Berikutnya, koridor Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang (BBKT), Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) di Jawa Barat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, pengembangan industri berbasis klaster dengan super hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antardaerah. “Saya yakin ekonomi Indonesia, melalui kebijakan konkret dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang terjadi di 2020. Bersama-sama kita harapkan ke depannya ekonomi Indonesia makin kuat dan sukses,” ujar Airlangga.

Khusus soal investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga melaporkan realisasi investasi selama semester I 2020 mencapai Rp402,6 triliun. Dari total realiasasi itu, Pulau Jawa masih jadi tujuan investasi dengan nilai Rp208,9 triliun, setara dengan 51,9% dari total investasi semester I 2020.

DKI Mendominasi

Bila mengacu rencana pembangunan berbasis klaster, melalui pola super hub yang diinisiasi Kemenko Perekonomian. Data BKPM periode Januari--Maret 2020 menunjukkan realisasi jumlah proyek investasi di 10 besar provinsi, DKI Jakarta masih tetap mendominasi sebagai daerah tujuan investasi sepanjang kuartal I/2020 sebanyak 3.994 proyek.

Berikutnya Jawa Barat (1.578 proyek), Jawa Timur (1.029 proyek), Bali (834 proyek), Banten (706 proyek), Kepulauan Riau (685 proyek), Jawa Tengah (436 proyek), Nusa Tenggara Barat (283 proyek), Sumatra Utara (258 proyek), dan Riau (240 proyek).

Bagaimana dari sisi nilainya? Ternyata DKI Jakarta masih tetap menjadi tujuan investasi dengan nilai USD915,2 juta, Jawa Barat (USD914,5 juta), Maluku Utara (USD768,5 juta), Kepulauan Riau (USD400,1 juta),  Sulawesi Tenggara (USD382,8 juta), Sumatra Utara (USD362,4 juta), Lampung (USD349,7 juta), Riau (USD347,5 juta), Sulawesi Tengah (USD345,4 juta), dan Jawa Timur (USD333,2 juta).

Dari potret di atas, peta investasi sudah mulai meluas, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa saja. Bila dilihat dari sisi besarnya nilai investasi, daerah seperti Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara mulai menyodok sebagai daerah tujuan investasi, terutama sektor pertambangan, migas, dan industri hilir.

Data terbaru BKPM menyebutkan, saat ini ada tambahan lagi sebanyak 143 perusahaan asing yang berencana merelokasi usahanya ke Indonesia. Dari 143 perusahaan tersebut, investor itu terbagai tiga kelompok.

Pertama, tujuh perusahaan yang sudah memastikan melakukan relokasi investasi ke Indonesia, dengan lokasi usaha tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara. “Bahkan, satu dari tujuh perusahaan itu sudah melakukan ground breaking di Subang Jawa Barat, yakni Meiloon Technology asal Taiwan,” sebut rilis BKPM, pada Senin (21/9/2020).

Kedua, adalah 17 perusahaan yang berencana relokasi investasi ke Indonesia. “Saat ini, posisinya dalam tahap penjajakan 70%-80%, dan ada yang sudah penjajakan hingga 90%,” demikian rilis BKPM.

Kelompok ketiga, sebanyak 117 perusahaan yang potensial untuk merelokasi investasinya ke Indonesia. Dengan demikian, totalnya ada 143 perusahaan. Asalnya dari pelbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok.

Terlepas semua itu, pelbagai upaya pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi ke negara ini tentu patut diapresiasi. Tujuannya cukup jelas, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terus dipacu, termasuk di daerah.

Namun, wabah pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Angka-angka insidensi Covid-19 masih tinggi, bahkan menanjak dari hari ke hari. Wabah ini tentu bisa menjadi ganjalan bagi arus investasi, termasuk jadwal relokasi. Tentu, tersendatnya investasi akan menekan perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menyampaikan pernyataan, mewanti-wanti bahwa kondisi ekonomi masih lumayan berat. Meski tak semuram kuartal 2, pada kuartal 3 tahun 2020 masih berpotensi tumbuh negatif, sehingga secara kumulatif bakal terjadi kontraksi di -1,7 persen hingga -0,6 persen pada perekonomian nasional.

Cuaca buruk ini adalah realitas yang harus dihadapi. Proyeksi itu tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global dan domestik akibat pandemi Covid-19. Namun, upaya pemerintah yang tetap agresif menjaring investor, baik lokal maupun global, tentu  akan berbuah pada tahun-tahun ke depan.

 

 

 

Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Ekonomi
Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Menkeu Sri Mulyani mengalami titik balik terjadinya pemulihan ekonomi rebound
Menko Perekonomian
Menteri Keuangan
Sri Mulyani
Super Hub
Narasi Terpopuler
Jalur Diplomasi Ganda Memboyong Vaksin Covid-19
Indonesia dijanjikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendapatkan pasokan vaksin sebesar 23 persen dari populasi penduduk Indonesia. ...
Lulus Ujian Dahulu, Izin Edar Kemudian
Laporan interim (sementara) uji klinis vaksin Covid-19 di Bandung akan ikut menentukan izin edar vaksin Sinovac. Vaksin asal Tiongkok mendominasi kandidat vaksin dalam daftar WHO. ...
Sertifikasi Halal Gratis bagi UKM
Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset di bawah Rp1 milliar per tahun akan diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah. ...
Tegak Lurus di Atas Koridor Sains
Presiden Jokowi meminta pengkajian vaksin harus sepenuhnya menggunakan kaidah dan bukti-bukti ilmiah. Satu kasus bermasalah, taruhannya kepercayaan publik. ...
Membangun SDM Tangguh di Tengah Gelombang
Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan maupun kesehatan menjadi fokus pemerintah agar masyarakat pulih dari situasi pandemi Covid-19. ...
Perkokoh Kemitraan Indonesia-Jepang di Tengah Pandemi
Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang menunjukkan bahwa kedua negara memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. ...
Genjot Diplomasi demi Vaksin Covid-19
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp40,8 triliun untuk pembelian vaksin. Sebanyak Rp3,8 triliun di antaranya disiapkan untuk membayar pengiriman vaksin. ...
Agar Urusan Pajak Menjadi Jelas
Ada empat tujuan dari klaster perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang merupakan pelengkap ketentuan perpajakan lainnya dalam UU Nomor 2/2020. ...
Oase di Padang Gurun Jasa Penerbangan
Stimulus dari negara kepada sektor angkutan udara diharapkan bisa memulihkan kondisi jasa penerbangan yang nyaris kolaps saat pandemi corona. ...
Solidaritas tanpa Batas
Pemerintah bergerak cepat berkejaran dengan sebaran Covid-19. Masyarakat yang bergerak menjalin solidaritas tanpa batas di seluruh nusantara juga merupakan kekuatan dalam menghadapi wabah. ...