Bahasa | English


BUMN

Lima Prioritas dalam Pembenahan

20 January 2020, 05:04 WIB

Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan harapan kemajuan.


Lima Prioritas dalam Pembenahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kedua kiri) tiba di ruang komisi untuk mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. Foto : ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

Meski baru resmi menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir 2019, Erick Thohir cukup memberikan warna di perusahaan pelat merah melalui kebijakan-kebijakannya. Mulai dari perombakan direksi dan komisaris sejumlah BUMN, mengubah konsep holding dari mantan menteri BUMN Rini M Soemarno, pembenahan di internal kementerian, hingga pelarangan bagi-bagi souvenir dalam kegiatan RUPS.

Rencana Super Holding BUMN yang digagas Rini sepertinya akan dilanjutkan Erick dengan cara yang berbeda. Erick akan lebih mengutamakan perbaikan tata kelola secara fundamental dari sisi manajemen. Bahkan dia berencana merampingkan anak dan cucu BUMN yang dinilai menggerogoti APBN.

Erik seusai dilantik jadi menteri mengatakan, akan memakai pengalamannya dalam mengelola bisnis swasta untuk bersih-bersih dan memajukan BUMN. “Bersih-bersih bukan berarti mengganti, selama memang kita bisa improve kenapa harus diganti. Kalau saya dan Pak Wamen siap dicopot, ya direksi mesti siap dicopot,” tuturnya, beberapa waktu lalu.

Dan benar, pernyataannya bukan sekadar isapan jempol. Ia mencopot enam deputi dan satu sekretaris Kementerian BUMN. Para pejabat yang dicopot itu, kemudian disebar Erick ke beberapa BUMN. Seperti Angkasa Pura II, Pelindo II, Barata Indonesia, Pupuk Indonesia, Pegadaian, Danareksa, serta Bulog. Pada kepemimpinan sebelumnya, ada enam deputi dan satu sekretaris di BUMN. Lalu, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga posisi deputi dan satu sekretaris.

Di samping melakukan pembenahan internal kementerian, Erick juga mulai merombak direksi dan komisaris sejumlah perusahaan pelat merah. Sasaran pertamanya adalah PT Pertamina (Persero). Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina. Dan Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini ditunjuk menjadi Direktur Keuangan Pertamina.

Sasaran selanjutnya BTN. Erick menempatkan mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama di emiten bersandi BBTN tersebut. Perombakan juga di jajaran pimpinan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Erick menunjuk Royke Tumilaar menjadi Direktur Utama Bank Mandiri menggantikan Kartika Wirjoatmodjo, yang ditugaskan sebagai Wamen BUMN. Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga masuk sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri.

Sementara itu, di BUMN sektor tambang, Erick mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Direktur Utama PT Inalum (Persero)/MIND ID. Ia menggantikan Budi Gunadi Sadikin, yang juga ditugaskan menjadi Wamen BUMN. Sedangkan Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk Arie Prabowo Ariotedjo diganti oleh Dana Amin.

Terakhir, perombakan terjadi di jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero). Erick mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN dan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama.

Mantan Presiden Inter Milan ini juga akan segera membereskan Garuda yang terus-terusan merugi. Terbongkarnya kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton menjadi jalan masuk bagi Erick untuk melakukan bersih-bersih PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pucuk pimpinan Garuda Ari Askhara dipecat, menyusul empat direktur lainnya.

Selain itu Erick belum lama ini mengeluarkan surat edaran dan surat keputusan. Erick Thohir melarang perusahaan BUMN membagikan atau memberikan souvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Surat Edaran (SE) Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tertanggal 5 Desember 2019 tersebut  tujuannya, untuk efisiensi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

Erick Thohir juga menerbitkan SE Nomor SE-9/MBU/12/2019 tentang Penerapan Etika dan/atau Kepatutan dalam Rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan yang diteken pada 12 Desember 2019. Dalam surat edaran tersebut, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN diminta menjaga tindakan agar tidak melanggar etika dan atau kepatutan yang seharusnya dihormati. SE ini juga mengatur perjalanan dinas untuk pejabat BUMN.

Untuk BUMN yang rugi, diminta untuk menggunakan kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan kenyamanan penyedia jasa penerbangan. Sedangkan untuk BUMN yang kinerjanya kinclong bisa menggunakan kelas bisnis yang disesuaikan dengan kemampuan perseroan.

Hal penting lainnya, Erick menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara, akan memperketat perizinan pembentukan anak, cucu, hingga cicit BUMN. Keputusan ini diterbitkan pada 12 Desember 2019. Aturan tersebut dibuat karena banyaknya perusahaan pelat merah yang mendirikan anak hingga cucu perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu dinilai menggerogoti keuangan negara lantaran mencatatkan kinerja buruk.

Kebijakan kebijakan Erick dalam beberapa bulan ini dijadikan program strategis kementerian BUMN 5 tahun ke depan. Dalam sebuah acara bersama generasi milenial, Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan lima prioritas strategis Kementerian BUMN untuk periode 2020 sampai dengan 2024. Kelima hal ini dapat menjadi fondasi yang kuat apabila dapat dikerjakan dengan baik.

"Ada lima proritas yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Apakah prioritas-prioritas ini hanya sampai periode lima tahun saja ataukah tergantung menteri BUMN periode berikutnya mau dilanjutkan," ujar Erick Thohir saat menjadi narasumber diskusi panel dalam gelaran Indonesia Millenial Summit 2020 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Erick mengatakan, prioritas pertama tersebut adalah bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN ini menjadi seimbang atau balance antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab dampak sosial. Dalam prioritas ini, Kementerian BUMN akan mengeluarkan mapping untuk menentukan BUMN yang akan sepenuhnya fokus kepada bisnis, kemudian BUMN yang akan difokuskan untuk seimbang, yakni separuh ke bisnis dan sisanya berfokus juga pada dampak sosial, serta BUMN yang memiliki dampak sosialnya lebih banyak.

Prioritas kedua, bagaimana BUMN harus berani melakukan perubahan, baik dari segi ekosistem, bisnis, dan juga kemitraannya. Menurut Erick, jika ada perusahaan yang terkesan setengah-setengah atau tidak jelas, lebih baik perusahaan tersebut dimerger atau dilikuidasi.

"Ketika kita bicara dengan model bisnis yang ada saat ini di mana terjadi era disrupsi dan perubahan kultur masyarakat, di poin kedua itu BUMN-BUMN harus berani melakukan perubahan daripada ekosistem, kolaborasi bisnis, dan juga kemitraannya," katanya.

Prioritas ketiga, karena saat ini era teknologi sedang gencar-gencarnya, maka Erick ingin BUMN dapat menjadi pemain yang dapat mendobrak keterbatasan di era teknologi.

Tak hanya BUMN, ia pun berharap lembaga, kementerian, serta para milenial dapat bermitra dengan BUMN untuk menemukan teknologi baru.

Prioritas keempat, bagaimana nilai good corporate governance (GCG) dapat dimaksimalkan dengan baik, khususnya di lingkungan BUMN. Jika GCG ini diabaikan, maka tentu akan ada hal-hal yang tidak terkendali. Contohnya seperti kasus yang sekarang sedang menimpa Garuda Indonesia, Jiwasraya, serta Asabri. “Nah, hal-hal inilah yang menjadi dasar yang sangat penting,” tegasnya.

Prioritas kelima, adalah sumber daya manusia (SDM). Erick berpendapat bahwa peningkatan kualitas SDM di wilayah kementerian atau BUMN sendiri harus segera dilakukan. Hal itu juga berfungsi untuk mencegah paradoks atau stigma negatif yang seringkali tersebar luas di tengah masyarakat.

“ Kita harus benar-benar meningkatkan atau meng-upgrade orang-orang yang bekerja di Kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN," kata Erick Thohir. (E-2)

Narasi Terpopuler
Lagi, Terobosan yang Kian Memudahkan
Pemerintah melakukan percepatan pembentukan Perda Rencana Tata Ruang dan pemberlakuan Online Single Submission di 57 kabupaten dan kota daerah tujuan investasi.  Semua disiapkan untuk mempermudah...
Yang Pergi dan Diharap Tidak Kembali
Pemerintah menutup pintu bagi bekas pendukung ISIS, kecuali yang di bawah 10 tahun. Otoritas Suriah tidak mau terlalu lama mengurusnya. Sebagian mereka seperti dibiarkan kabur. Badan internasional per...
Penghiliran Semakin Digenjot
Regulasi yang mengatur sektor itu perlu segera dibenahi dan diselaraskan sehingga memenuhi tuntutan bisnis di masa depan dan ekonomi bangsa ini. ...
Dam Kering di Hulu untuk Jakarta
Bendungan kering (dry dam) di Ciawi dan Bendungan Sukamahi hanya akan membantu menahan banjir Jakarta. Karena banyak pekerjaan lain di Jakarta yang perlu dilakukan secara bersamaan. ...
Babak Baru Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Australia
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia/IA-CEPA menjadi undang-undang. UU itu diharapkan membawa kemajuan pada perdagangan ant...
Sinar Gamma di Bawah Pohon Mangga
Di Indonesia ada sekitar 1.200 lembaga yang mengoperasikan piranti radioaktif. Sebagian besar rumah sakit. Cemaran radiasi Cs-137 di Serpong diduga dari limbah piranti tersebut. Tak ada kebocoran di R...
Inikah Resep Mujarab Pemusnah Wabah?
Memasuki pekan ketiga Februari 2020, berarti sudah satu bulan berlalu sejak pertama virus Covid-19 menjangkiti manusia. Para ahli bekerja siang dan malam demi menemukan vaksin penangkal atau obat peny...
Berlipat Ganda dalam Sembilan Dasawarsa
Sepanjang 1930-2010 jumlah penduduk Indonesia berlipat 4,4 kali. Dekade pertama reformasi mencatat laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari 1990-an. ...
Tertarik dengan Indonesia? Datang Saja ke BKPM
Inpres 7 tahun 2019 diberlakukan, semua urusan investasi hanya di BKPM. Pemerintah juga menerbitkan enam paket pendorong investasi. Semua untuk mendongkrak peringkat Ease of Doing Business (EODB) memb...
Roman dan Satire di Tengah Ancaman Corona
Kesan sarat kemewahan selalu melekat pada perjalanan wisata dengan kapal pesiar. Termasuk moda tersebut harus dialihfungsikan menjadi karantina bagi penyakit mematikan virus Corona Virus Desease 2019 ...