Bahasa | English


OUTLOOK EKONOMI

Memacu Pertumbuhan Sekaligus Menjaga Keseimbangan

11 Febuary 2019, 09:05 WIB

Menjawab kekhawatiran calon investor terhadap fokus kebijakan fiskal, Sri Mulyani menegaskan resepnya adalah menemukan titik kebahagiaan yang optimal.


Memacu Pertumbuhan Sekaligus Menjaga Keseimbangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber foto: Dok Kemenkeu

Konferensi satu hari yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia 30 Januari 2019, adalah acara penting yang harus menjadi perhatian pelaku usaha, calon investor, maupun pengambil keputusan pada umumnya. Acara yang bertajuk "Indonesia Economic Day 2019 - Accelerating Growth for Future-Forward Indonesia" tidak tanggung-tanggung dihadiri tiga menteri.

Hadir pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dijadwalkan menjadi keynote speaker tetapi malah menjadi perhatian utama konferensi. Dalam jadwal konferensi, ibu menteri dijadwalkan hanya berbicara sekitar dua puluh menit. Dengan paparan yang padat, tidak bertele-tele, ibu menteri mampu menghadirkan berbagai kompleksitas tetapi tetap tajam dan cerdas.

Waktu dua kali dua puluh menit tidak terasa saat paparan mampu menjelaskan kepada peserta konferensi bagaimana pengelolaan keuangan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, berhadapan dengan iklim ekonomi global yang sedang mengalami persoalan penurunan tren pertumbuhan ekonomi, gejolak harga komoditas minyak, perang dagang antara dua kekuatan ekonomi besar sampai dengan disrupsi ekonomi yang telah sedang terjadi.

Tahun 2018 bukanlah tahun yang mudah. Sejak awal paparan, Sri Mulyani menegaskan tentang apa yang telah terjadi satu tahun ke belakang sejak perencanaan APBN yang disusun bersama-sama dengan DPR sampai dengan penyelenggaraan kebijakan ekonomi yang aktif menggunakan instrumen kebijakan fiskal. "The true spirit of Indonesia bukan the spirit of looser," demikian ditegaskan Sri Mulyani, menyikapi berbagai perkembangan dari berubahnya asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sampai dengan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah. Semuanya tidak mungkin tidak terpengaruh dengan gejolak ekonomi dunia.

Perkembangan global adalah tantangan yang harus disikapi dengan penyesuaian. Sri Mulyani menyebutnya sebagai ‘adjustment’. Tahun 2018, momentum pertumbuhan ekonomi, yang ternyata lebih tinggi dari asumsi saat perencanaan APBN, disumbangkan oleh sektor konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Ekspor memang mengalami sedikit penurunan karena ketidakstabilan global membuat banyak permintaan ekspor di negara-negara ekonomi besar terhenti walau untuk sementara.

Sementara itu, impor seiring dengan ekonomi yang bertumbuh membuat kebutuhan barang-barang impor, terutama barang-barang modal tidak bisa dihindarkan. Munculnya tekanan global dan pentingnya penyesuaian menjadi hal yang harus menjadi perhatian sekaligus menjadi peringatan dini untuk memunculkan kebijakan yang tepat. Penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi penting juga untuk memunculkan keberlanjutan.

Sri Mulyani menjelaskan, tentang berbagai perkembangan yang sangat berarti bagi rakyat banyak. Dalam kacamata kebijakan negara penurunan kemiskinan hingga angka 1 (satu) digit adalah kemajuan penting. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat inklusif. Penting bagi pemerintah agar setiap angka pertumbuhan bisa menciptakan kebaikan (taraf hidup) bagi masyarakat. Angka koefisien gini yang turun secara konsisten, kemudian angka pengangguran yang terendah sampai 5,34%, memperlihatkan perbaikan kesejahteraan yang jauh lebih merata dan adil.

Penting untuk melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara spasial. Pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sulawesi ternyata lebih tahan uji dan konsisten bertumbuh di atas 5%. Pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia harus ditekankan pada pentingnya mendorong perkembangan yang serupa di pulau-pulau besar lain, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Peran pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah ini dalam berbagai bentuknya akan menentukan wajah perekonomian ke depan.

Nilai tukar rupiah, yang walau berfluktuasi mengikuti gejolak dunia, tetapi tahan uji. Fleksibilitas rupiah, menunjukkan kemampuan Indonesia menyerap "kejutan" yang terjadi di ekonomi global. Sri Mulyani menegaskan, menguatnya nilai tukar rupiah saat banyak mata uang negara sangat terpengaruh pergerakan modal global menunjukkan bahwa inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga adalah buah dari kerja yang benar.

Manajemen Penerimaan Negara

Penerimaan negara saat ini mempunyai manajemen yang semakin baik dan kuat. Defisit neraca berjalan ditutup dengan defisit yang lebih kecil dari perkiraan semula dari perkiraan di angka 2,19 % menjadi 1,76 %. Sektor manufaktur naik di angka 11,12 %. Penerimaan pajak di atas 23 %. Layanan keuangan di atas 12 %. Sektor pertambangan di atas 50 %, bahkan sektor pertanian tumbuh di atas 21 %. Penerimaan negara bukan pajak tumbuh di atas 15 % naik tiga kali lipat dibandingan pertumbuhan sebelumnya yang ada di angka 5,17 %.

Berhadapan dengan peserta seminar yang sebagian besar adalah pelaku usaha dan calon investor, Sri Mulyani meyakinkan peserta bahwa pemerintah tentu tidak akan membuat calon investor berkerut kening karena dikejar-kejar pajak. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, pemerintah juga memberikan insentif. Saat ini instrumen fiskal adalah alat pemerintah untuk memberikan "counter cyclical". Pemerintah harus memberi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat berbagai kemudahan agar investor mempunyai kepercayaan yang tinggi.

Tahun 2019, adalah tahun yang tetap akan mendapat alokasi pendanaan yang besar di sektor-sektro penting. Infrastruktur, dan pendidikan adalah sektor yang mendapat alokasi besar. Program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan adalah alokasi yang harus dijaga besarannya apapun yang akan terjadi. Pemerintah dengan kemampuan mengurangi kemiskinan mendorong tumbuhnya kelas menengah yang pada akhirnya akan menjaga investasi pembangunan manusia. Instrumen fiskal adalah alat yang akan selalu dijaga kesehatannya untuk menjadi alat membangun Indonesia.

Di akhir pemaparannya, Sri Mulyani menegaskan tentang kebijakan inovatif financing. Kebijakan penganggaran yang inovatif yang melibatkan pihak-pihak yang memudahkan akselerasi mulai dari pembentukan BUMN pembiayaan, BUMN inisiator, dan akselerator sampai dengan pembentukan pendanaan publik yang melibatkan sektor filantropi. Kebijakan yang mampu menjaga titik kebahagiaan yang optimal, adalah istilah Sri Mulyani untuk meyakinkan peserta konferensi bahwa melakukan investasi pada saat ini di Indonesia adalah hal yang tepat dan didukung oleh berbagai indikator yang kuat. Pengakuan lembaga-lembaga rating investasi dunia dari Standard&Poor, Moody's, FitchRatings, JCR, dan R&I sepanjang tahun 2018, adalah salah satunya.

Posisi Indonesia Sudah Jelas

Tak berapa lama, sesudah penyelenggara konferensi memberikan penghargaan dan resepsi terhadap Menteri Keuangan, acara berlanjut dengan pembicara kedua Menteri Kordinator Bidang Maritim Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Maritim menegaskan, pemaparan sebelumnya sangat komprehensif dan banyak fakta dan data sudah diberikan. Pemaparan dia jelas berdasar pada data-data yang telah diberikan.

Indonesia, dengan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini mempunyai "standing position yang clear". Hal ini berkait dengan hubungan Indonesia di antara negara-negara ekonomi besar. Indonesia terlalu besar dan hebat untuk bisa digiring ke salah satu pihak. Negara Indonesia yang bentangannya bisa membuat negara-negara Eropa menarik nafas panjang karena sejauh London sampai Moskow tentu harus mempunyai kemandirian yang jelas. Pemerintah saat ini adalah pemerintahan yang berani membuat keputusan, berani mendengar saran berbagai pihak yang berkemampuan, dan berani bertanggung jawab. Blok Rokan, Mahakam dan terakhir kepemilikan saham PT Freeport Indonesia adalah capaiannya. Presiden Indonesia saat ini adalah orang yang bisa membuktikan ucapannya.

Menko Maritim, memberikan berbagai "insight" bahwa mendengar suara generasi muda dan memberikan perhatian pada penguasaan teknologi adalah hal yang akan mampu memperkuat Indonesia ke depan. Dari segi kebijakan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, tersebut pembangunan wilayah Jawa dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu mencapai kondisi ekonomi wilayah yang lebih kompetitif. Salah satu perhatian utama adalah kawasan industri sekitar Jakarta, yakni Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang di masa depan diproyeksikan akan menjadi model pengembangan mobil listrik di Indonesia.

Kawasan Industri Morowali, di Sulawesi di Sulawesi Tengah, adalah titik pijak bagi pengembangan industri pertambangan yang memiliki nilai tambah berkali lipat jika dibandingkan dengan praktik usaha pertambangan selama ini. Dengan kemampuan teknologi pengolahan bijih nekel menjadi produk-produk turunan yang berharga sangat tinggi tentu akan sangat meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan pendapatan daerah. Upaya mendorong pembangunan smelter bagi peningkatan nilai tambah adalah salah satu hal yang akan menjadi perhatian utama terutama setelah hal ini dibuktikan dengan kemampuan menguasai saham PT Freeport Indonesia.

Menutup pemaparan, Menko Maritim memberikan gambaran kepada peserta konferensi bahwa kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya sangat didukung oleh stabilitas politik dan demokrasi yang telah berlangsung selama ini. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, relatif demokrasi di Indonesia adalah yang paling mapan dan maju. Jika saat ini iklim perpolitikan cukup menghangat sedikit banyak karena berbagai perkembangan yang terjadi seperti kemajuan teknologi informasi dan telepon genggam. Salah satu hal yang perlu disayangkan adalah adanya kecenderungan dari pihak yang sedang berkompetisi dalam pemilihan yang akan datang menggunakan berbagai fitnah dan kebohongan yang tidak membawa kebaikan bagi masyarakat. Akan lebih baik jika perkembangan demokrasi ke depan bisa menghadirkan kualitas perdebatan demokrasi yang lebih tinggi.

Pemersatu Indonesia

Acara berlanjut dengan diskusi panel yang menghadirkan Chief Economist Bank DBS Taimur Baig, Staf Kantor Staf Presiden bidang Analisis dan Kajian Isu Strategis bidang Ekonomi Denni Puspa Purbasari, dan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebagai kejutan, ternyata dalam sesi kedua hadir Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Menteri Kominfo yang dalam paparannya kebetulan menyempatkan diri untuk hadir dalam konferensi yang menarik ini, ternyata didapuk untuk bicara tentang capaian pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia.

Indonesia, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata global sudah lebih maju. Separuh dunia belum melek internet, sementara infrastruktur Indonesia saat ini 80 % sudah mendapatkan sambungan internet. Pembangunan infrastruktur komunikasi di Indonesia kuncinya ada pada persoalan konektivitas. “Filosofinya tidak ada seorang pun yang tidak boleh tidak mendapatkan akses ke sambungan internet,” papar Menteri Kominfo.

Palapa Ring secara sederhana adalah jaringan antara kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia yang tersambung dengan tulang punggung saluran internet kecepatan tinggi. Sebanyak 514 kabupaten kota harus tersambung oleh jaringan broadband yang membentuk cincin persambungan yang akan menjaga agar selalu tersambung sekalipun terjadi gangguan di salah satu jaringan. Menteri Kominfo, yang berlatar belakang sebagai pengusaha operator telekomunikasi menjelaskan kiat mempercepat pembangunan tulang punggung ini.

Pada dasarnya, operator swasta yang sudah mempunyai jaringan adalah yang diajak kerja sama untuk menyambungkan jaringan jalan tol komunikasi ini. Sisanya di wilayah-wilayah terluar dan sulit untuk dijangkau oleh sarana transportasi ataupun masih minim infrastruktur penunjuang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perhatikan saja daerah-daerah seperti laut Natuna Utara, perhatikan bukan laut Cina Selatan, adalah wilayah yang harus tersambung meskipun letaknya jauh di tengah-tengah samudra. Sangir Talaud di utara hingga Rote Ndao di Selatan adalah titik-titik yang harus tersambung sekalipun jaraknya berada di titik terjauh. Di Papua dan Papua Barat saja ada 41 satu kabupaten yang menjadi tanggungan pemerintah. Jika persoalan konektivitas ini bisa diselesaikan, Menteri Kominfo yakin bahwa hal inilah yang akan mempersatukan Indonesia. (Y-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Cara Baru Tangani Radikalisme
Pemerintahan periode kedua Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan meningkatkan keseriusan menangani radikalisme di Indonesia. Jokowi tidak hanya menyoal penindakan, tapi juga berusaha mengubah persepsi ...
Mengintip Kisi-Kisi RUU Pajak
Pemerintah sedang menyiapkan UU baru yang mengatur soal perpajakan. Banyak kemudahan, meski aturannya kini lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. ...
Mencari Solusi Harga Gas yang Terjangkau
Kadin menilai, penurunan harga gas tersebut bisa membantu Indonesia terhindar dari resesi. ...
UU KPK Baru, antara Perppu atau Uji Materi
Presiden Jokowi mengaku akan menampung dan mempertimbangkan usulan Perppu, sembari melihat opsi-opsi lain. Aspek sisi politis tentu menjadi salah satu poin pertimbangan utama. ...
Fondasi Ekonomi yang Mampu Menahan Badai Tsunami Global
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh berkualitas dan stabil. ...
Menerobos Dunia Pendidikan
Mendikbud Nadiem Makarim bukan orang yang acap berkecimpung di dunia pendidikan. Tapi dia diharapkan justru mampu membawa dunia pendidikan Indonesia setara dengan negara lain. ...
Jerih Payah Menuju Panggung Dunia
Melalui program Instagram dan program TEMS, plus besutan implementasi konsep “low cost, high quality, dan social responsibility” sebagai visi manajemen pelayanan rumah sakit akhirnya memba...
Strategi Menangkal Radikalisme Keagamaan
Indonesia sebenarnya memiliki infrastruktur keagamaan atau tradisi keberagamaan yang sangat kuat dalam menangkal radikalisme. ...
Krisis tak Mampir di Gambir
Sejumlah negara sangat was-was dengan akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Bahkan sejumlah negara sudah menyiapkan sejumlah jurus penolaknya. Tapi syukurlah, sepertinya krisis tak...
Ibu Kota Negara Impian Sang Presiden
Ibu kota baru akan menjadi kota yang mampu menampilkan diri sebagai kota masa depan. Pemindahan ibu kota  tidak berarti hanya memindahkan pusat pemerintahan dan lokasi. Di luar itu dibutuhkan pul...