Bahasa | English


KEBIJAKAN INVESTASI

Memicu Pertumbuhan dengan KEK

26 March 2019, 09:27 WIB

Untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan memfokuskan kebijakan investasi, pemerintah gencar membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah. Diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal.


Memicu Pertumbuhan dengan KEK Peta sebaran KEK. Sumber: Dok kek.go.id

Salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan membentuk zona-zona kawasan ekonomi khusus (KEK). Setiap daerah dipetakan potensinya, diklasifikasi, dan kemudian dikembangkan berdasarkan potensi tersebut.

Misalnya, wilayah yang memiliki potensi pariwasata dijadikan KEK Pariwisata. Atau wilayah pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Pemerintah akan lebih fokus membangun infrastruktur dan merancang kebijakan sesuai dengan peta potensinya. Ini diyakini akan menarik investor untuk menanam modalnya di wilayah tersebut.

Pada 2019 ini pemerintah bakal menambah tiga kawasan ekonomi khusus lagi. Letaknya di Sungai Liat dan Tanjung Gunung di Bangka Belitung dan di Singosari, Jawa Timur.

KEK Singosari misalnya. Dengan luas 107 hektar, kawasan itu akan dikembangkan sebagai kawasan wisata, ekonomi digital, dan kawasan komersial. Tampaknya sudah banyak investor yang berminat menanam modalnya untuk pengembangan Singosari. Sejauh ini, nilai investasi pembangunan kawasan mencapai Rp567,38 miliar.

Sedangkan dua wilayah di Bangka dan Belitung akan disulap dari daerah pertambangan menjadi lokasi wisata. Perhitungannya, investasi pembangunan KEK Tanjung Gunung sebesar Rp1,5 triliun dan KEK Sungailiat Rp601,9 miliar. Sementara itu, investasi tenant, masing-masing Rp4,6 triliun dan Rp5 triliun.

Dengan adannya KEK ini pengalihan fungsi kawasan dari pertambangan menjadi daerah wisata bakal mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi setempat. Hal ini setidaknya terbukti pengembangan KEK Tanjung Kelayang yang telah mendongkrak Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung sebesar 43,7 persen menjadi hampir Rp200 miliar pada 2017.

Dengan penambahan KEK pemda juga bisa memaksimalkan potensi ratusan pulau di Babel yang belum dieksplorasi. Saat ini, dari 555 pulau, baru 50 pulau yang dihuni. Untuk mengeksplorasi 555 pulau ini diperlukan kekuatan khusus, penyataan khusus, dan kebijakan yang khusus pula.

Hadirnya KEK merupakan daya dorong untuk membuka pasar global sekaligus sebagai lokomotif percepatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

KEK di Indonesia mulai diatur sejak 2009, yang merupakan pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi di periode-periode sebelumnya. Pada 1970, dikenal dengan mulai adanya pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pada 1972, muncul pengembangan Kawasan Berikat. Berlanjut pada 1989 dengan Kawasan Industri. Lalu pada 1996, dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir, sejak 2009, dimulai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada masa awal pengembangannya sebanyak 50 daerah mengusulkan diri untuk menjadi KEK. Hingga Mei 2017 telah ada 11 daftar daerah kawasan ekonomi khusus di Nusantara.

Sebut saja Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Tanjung Api-Api¬ł Morotai, Mandalika, Palu, Bitung, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Tanjung Kelayang, Sorong, dan Arun-Lhokseumawe.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan dapat tercipta 17 daftar daerah kawasan ekonomi khusus hingga 2019. Jumlah sebanyak itu dalam rangka mencapai tujuan pemerintah, yakni menjadikan KEK sebagai pusat pertumbuhan baru.

KEK yang hendak dikembangkan direncanakan terbagi menjadi 2 sektor besar. Sepuluh wilayah direncanakan untuk sektor pariwisata yang memang tengah berkembag pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sisanya, 7 wilayah untuk berbagai sektor, mulai dari industri mineral sampai industri perikanan.

KEK Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, Mandalika, dan Tanjung Kelayang adalah wilayah khusus untuk pengembangan sektor pariwisata. Sementara itu, KEK Arun Lhokseumawe, Tanjung Api-api, MBTK, Bitung, Sei Mangkei, Palu, dan Sorong sebagai KEK bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, hingga barang jadi. (E-1)

Investasi
Narasi Terpopuler
Lima Prioritas dalam Pembenahan
Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan hara...
Banjir Manfaat Bagi Pekerja
Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran. ...
Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna
Memasuki 2020, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan terkait eksistensinya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). ...
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...
Menunggu Sepak Terjang Erick Tohir di Pelabuhan
Empat perusahaan kepelabuhanan pelat merah (Pelindo I, II, III, dan IV) rencananya akan dilebur menjadi satu. Kelak cakupan kerja perusahaan itu tak lagi berdasarkan regional wilayah, melainkan fungsi...
IKN Ditetapkan, Ribuan Warga Serbu Balikpapan dan Samarinda
Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), kontan Balikpapan dan Samarinda terkena imbasnya. Dua kota besar yang berada di ant...
Investor Surabaya dan Jakarta Berburu Lahan di Kaltim
Puluhan investor dari Surabaya dan Jakarta ramai-ramai menyerbu Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim. ...
Butuh 1 Tahun Tuntaskan Sengketa UE-RI
Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatannya terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 ...