Bahasa | English


PRODUK TEKSTIL

Menahan Gempuran Impor Lewat Regulasi

19 November 2019, 12:15 WIB

Industri tekstil dalam negeri mendapatkan kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor produk kain.


Menahan Gempuran Impor Lewat Regulasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan), didampingi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi (kedua kanan) dan Irjen Kemenkeu Sumiyati (ketiga kanan) saat meninjau Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Dunia Express di Sunter, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Tsunami impor tekstil asal Tiongkok dalam dua tahun belakangan ini telah membanjiri pasar tekstil Indonesia. Tak pelak, meskipun kinerja ekspor tekstil produk tekstil (TPT) cukup moncer, adanya produk impor itu cukup menggerus kinerja ekspor komoditas unggulan tersebut.

Wajar saja, di tengah-tengah badai ekonomi global yang tidak mendukung, neraca perdagangan yang tidak bagus-bagus amat, tentu kebijakan pemerintah yang mengamankan produk unggulannya dari “jerawat” yang mengancam merupakan tindakan yang tepat.

Beleid tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bertujuan menahan banjir impor tekstil itu dirilis pada 5 November 2019. Ketiga PMK tersebut adalah PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Dan, ketiga PMK itu berlaku 200 hari sejak diundangkan pada tanggal tersebut.

Ihwal turunnya 3 PMK sebenarnya tidak lahir begitu saja. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, bahkan juga sudah turun tangan melakukan penyelidikan berkaitan dengan banjir impor tersebut.

"Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain," demikian isi beleid tersebut.

Dengan tiga aturan tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor.

"Ketiga aturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik," ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Syarif Hidayat dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan pengampu masalah kepabeanan internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai itu sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, keluarnya safeguard berupa beleid PMK itu merupakan salah satu bentuk dukungan bagi industri TPT.

“Itu merupakan bentuk dukungan bagi industri TPT. Aturan safeguard tersebut bertujuan untuk menekan impor produk-produk yang dapat diproduksi di dalam negeri,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pacu Kinerja

Senada dengan Airlangga, Menperin Agus Gumiwang mengemukakan pihaknya juga proaktif memacu kinerja produk TPT nasional. Sebab, selain sebagai sektor padat karya, industri TPT memiliki orientasi ekspor. Nah, salah satu bentuk dukungan terhadap produk unggulan itu adalah dengan memberikan perlindungan (safeguard).

Sebelum keluarnya kebijakan safeguard itu, pemangku kepentingan industri TPT melalui Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFi) sudah mengeluhkan kondisi pabrikan yang tergabung di asosiasi tersebut. Pabrikan yang tergabung di asosiasi itu berasal dari industri serat, benang, dan kain.

Menurut asosiasi itu, dalam tiga tahun terakhir, utilitas produksi ketiga pabrik ini terus menurun. Utilisasi kain, misalnya, sekarang tinggal 50% pada 2018 dari sebelumnya 60% pada 2017. Lalu benang dari 76% menjadi 70%. Begitu pun dengan produk serat dari 70% tinggal menyisakan 65%-67%.

Keluhan asosiasi terkonfirmasi juga dari pernyataan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Syarif Hidayat. Dia mengakui, negara asal impor tekstil didominasi dari Tiongkok. “Sebanyak 70% berupa produk kain, benang, dan tekstil lainnya terbanyak memang Tiongkok."

 Masih menurut data Ditjen Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea dan Cukai, lonjakan impor itu terutama produk kain tekstil dengan kode HS 107 HS.

Selain itu juga lonjakan volume impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial sebanyak 6 HS code, dan lonjakan volume impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya sebanyak 8 HS code.

Inilah yang melatarbelakangi lahirnya 3 PMK itu. Melalui PMK 161/PMK.010/2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan BMTPS (bea masuk tindak pengamanan sementara) terhadap produk benang (selain benang jahit) dari serta stapel sintetik dan artifisial yang diimpor mulai dari Rp1.405/Kg.

Sementara itu, dalam PMK 162/PMK.010/2019, penetapan BMTPS untuk produk kain yang diimpor mulai dari Rp1.318/meter hingga Rp9.521/meter serta tarif ad valorem berkisar 36,30% hingga 67,70%.

Untuk PMK 163/PMK.010/2019, pengenaan BMTPS terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor sebesar Rp41.083/Kg.

Bisa jadi keluarnya beleid 3 PMK itu tujuannya adalah menyelamatkan produk unggulan bangsa ini yang dinilai masih kompetitif di pasar global selain mencari komoditas-komoditas unggulan lain di tengah-tengah pelambatan ekonomi global.

"Salah satu industri yang dapat menopang kinerja sektor manufaktur adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Produk TPT itu kita dorong terus. Kemudian produk-produk yang lain,. Bentuk keluarnya safegurd adalah salah satunya. Jangan sampai kita genjot ekspornya tetapi impornya juga naik,” ujar Airlangga.

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan 3 PMK yang berkaitan dengan produk TPT tentu patut diapresiasi. Bayangkan, perdagangan Indonesia kini berada pada peringkat terakhir di kawasan Asean.

Artinya, kebijakan dengan memberikan perlindungan (safeguard) melalui 3 PMK tersebut, pemerintah masih harus kerja keras untuk mendorong perluasan pasar ekspor ke pasar negara-negara non konvensional. Inilah tantangan negara ini ke depan di tengah-tengah perlambatan ekonomi global. Semoga. (F-1)

Industri Tekstil
Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...