Bahasa | English


KEBIJAKAN REGULASI

Mendorong Pemda Ramah Investasi

29 May 2019, 00:00 WIB

Waktu memulai sebuah usaha berkurang lebih menjadi 3 hari dari sebelumnya 20 hari. Selain itu, ketersediaan informasi kredit juga meningkat. Walhasil, akses kredit bagi perusahaan kecil meningkat secara linier.


Mendorong Pemda Ramah Investasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sumber foto: Dok Kemendagri

Presiden Jokowi mengatakan di depan pimpinan daerah seluruh Indonesia, bahwa ia tidak punya beban lagi untuk lima tahun yang akan datang. "Apapun yang terbaik untuk bangsa akan saya lakukan," ujarnya.

Ia ingin menegaskan bahwa untuk periode kedua kepemimpinannya ini ia hanya punya satu pertimbangan, yakni kepentingan bangsa.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap besar pada investasi asing maupun lokal. Sayangnya sistem otonomi daerah kita sering menjadi hambatan, salah satunya karena adanya ketidaksesuaian aturan di pusat dengan aturan di daerah.

Problem lain adalah perda-perda yang dianggap menghambat investasi yang sering tidak menjadi perhatian serius di daerah. Menteri Dalam Negeri pernah mencabut sekitar 3.000 perda yang merupakan penghambat derasnya arus investasi dari berbagai daerah.

Sebetulnya langkah Mendagri ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Tapi pemda-pemda merasa kewenangannya dibatasi dan kebijakan itu bertentangan dengan aturan otonomi daerah. Melalui organisasi antarpemda diajukanlah uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Hasilnya MK memutuskan Mendagri tidak punya wewenang untuk membatalkan Perda. Perda-perda yang dianggap sebagai penghambat investasi akhirnya kembali berlaku.

Dalam laporan World Bank Group, indeks kemudahan berbisnis di Indonesia menurun satu peringkat. Pada 2017, Indonesia mendapat rangking 72, sedangkan pada 2018 turun satu peringkat menjadi ranking 73.

Sebetulnya poin yang dikumpulkan Indonesia meningkat dalam soal kemudahan berbisnis. Hanya saja, negara lain mengumpulkan lebih banyak lagi skor yang artinya lebih baik perkembangannya dalam memperbaiki iklim usaha.

Dengan posisi saat ini, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara yang tercatat memiliki peringkat kemudahan berbisnis yang lebih baik. Singapura berada di peringkat kedua terbaik dengan skor 85,24 poin. Singapura persis berada di bawah peringkat pertama Selandia Baru dan melebihi negara besar seperti Cina, Amerika, dan Korea Selatan.

Kemudian Malaysia dengan di peringkat 15 dengan 80,6 poin. Lalu Thailand di peringkat 27 dengan 78,45 poin, Brunei Darussalam dengan di peringkat 55 dengan 72,03 poin, dan Vietnam, peringkat 69 dengan 68,36 poin.

Meski begitu, World Bank Group mencatat telah melakukan banyak perbaikan dalam tiga aspek yaitu indeks memulai bisnis atau starting a business, lalu indikator mendapatkan kredit atau getting credit, dan pendaftaran properti atau registering property.

Menurut World Bank, beberapa proses pendaftaran izin berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya. Hasilnya, waktu memulai sebuah usaha berkurang lebih menjadi 3 hari dari 20 hari. Selain itu, ketersediaan informasi kredit juga meningkat. Walhasil, akses kredit bagi perusahaan kecil pun ikut meningkat secara linier.

Pemerintah pusat sendiri, menurut Presiden Jokowi akan terus-menerus memperbaiki iklim investasi dengan aturan yang semakin memudahkan. Rata-rata waktu pembuatan izin akan terus dipangkas sehingga memberikan kepastian bagi para investor.

Desakan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, juga diharapkan menjadi pertimbangan pemerintahan daerah dalam mengeluarkan kebijakan. Daerah-daerah yang ramah investasi pada akhirnya akan mendapat manfaat kesejahteraan lebih banyak dibanding daerah lainnya. (E-1)

Ekonomi
Investasi
Narasi Terpopuler
Gebyar Imlek di Situs Pecinan Batavia
Persentase warga Tionghoa di Jakarta mencapai 5,5%. Bangka Belitung dan Kalimantan Barat memiliki porsi penduduk Tionghoa yang lebih tinggi. Namun, secara nasional populasi Tionghoa hanya 1,2%. ...
Ketika Tri Risma Diterjang Air Genangan
Banjir sempat juga singgah ke Surabaya. Hanya dua jam, banjir surut. Wali Kota Tri Rismaharini memastikan, area banjir hanya tersisa dua persen setelah normalisasi sungai, selokan, dan membangun waduk...
Layanan Satu Pintu Pun Ditingkatkan
Melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas dilaksanakan dalam satu pintu. ...
Standardisasi Peringatan Dini, Tekan Dampak di Zona Bencana
Minggu pagi itu cuaca cukup cerah,  Ibnu yang masih remaja tengah asyik menonton acara TV favoritnya. Mendadak bumi berguncang, mula-mula pelan, kemudian menjadi sangat kencang. Kepanikan pun men...
Lima Prioritas dalam Pembenahan
Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan hara...
Banjir Manfaat Bagi Pekerja
Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran. ...
Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna
Memasuki 2020, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan terkait eksistensinya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). ...
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...