Bahasa | English


BURUH MIGRAN

Mendorong TKI Masuk Jalur Formal

30 June 2019, 14:06 WIB

Sumbangan devisa TKI  2018 mencapai USD11 miliar, belum termasuk uang yang dibawa cash. Kontribusi yang besar untuk menekan defisit neraca pembayaran. Pemda kini punya tanggung jawab menyiapkan TKI.


Mendorong TKI Masuk Jalur Formal Tenaga Kerja Indonesia. Foto: Istimewa

Tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat sebagai yang terbesar di antara pekerja migran di Taiwan. Dari 706 ribu pekerja asing yang ada saat ini (54% perempuan dan 44% laki-laki) sebanyak 271 ribu orang (38%) berasal dari  Indonesia. Disusul kemudian  pekerja dari Vietnam 221 ribu dan  Filipina 154 ribu. Sebagian besar mereka (63%) bekerja pada usaha hortikultura (buah dan sayuran, usaha  perikanan)  serta industri manufaktur yakni 63%. Selebihnya, sebagai asisten rumah tangga.

Pekerja migran Indonesia kini juga telah banyak mengisi kebutuhan tenaga di Korea Selatan, Jepang, Macau, Turki, bahkan Eropa. Itu di luar jalur migrasi klasik TKI yang ke Hong Kong, Brunei, Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara Arab terutama  Saudi.  

Secara keseluruhan jumlah TKI ini tidak mudah dihitung. Kementerian Luar Negeri mencatat, jumlah mereka sekitar 4,3 juta (2018). Namun, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan di atas 5 juta. Tak mudah memastikan. Selain mereka datang dan pergi, sebagian lagi  telah mendapatkan visa tinggal dan memboyong keluarga mereka, meski mereka tetap berstatus WNI.

Namun, pada  2018 hanya tercatat sekitar 3,6 juta TKI yang aktif mengirimkan uang keringatnya ke  tanah air, menghasilkan remitansi USD11 triliun, lebih dari Rp155 triliun. TKI menjadi penghasil devisa terbesar kelima setelah migas, batubara, minyak sawit, serta pariwisata. Kontribusi TKI amat berarti.

Boleh jadi, masih ada remitansi lainnya yang dikirim tanpa melalui jasa perbankan sehingga tak bisa dicatat. Bukan rahasia lagi, banyak TKI yang membawa pula uang ringgit, dolar Hong Kong atau riyal Arab Saudi dalam bentuk tunai. Ada taksiran bahwa devisa riil yang dihasilkan TKI dapat menembus angka lebih dari Rp175 triliun pada 2018.

Tidak heran bila dalam pertemuan pimpinan KADIN dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Juni lalu, kontribusi devisa TKI tetap diharapkan untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan yang semakin lebar. Sektor TKI meski memperoleh penguatan mengingat potensinya amat besar.

Pembenahan di sektor TKI memang berpeluang meningkatkan devisa. Filipina adalah contoh negara yang sangat terbantu oleh tenaga kerja migrannya. Pada 2018, 3,5 juta tenaga kerja asal Filipina mampu menyumbang devisa USD33 miliar untuk negaranya. Secara rata-rata, tenaga kerja asal Filipina menerima imbalan tiga kali lipat dibandingkan TKI.

Kenyataan itu tak lepas dari kualifikasi tenaga kerja yang  dikirim ke luar negeri. Sebagian besar TKI, yakni 32% bekerja di sektor domestik sebagai asisten rumah tangga. Porsi kedua terbanyak adalah pekerja di usaha perkebunan yakni 19%, terutama di Malayisa. Pekerja kontruksi dan buruh pabrik porsinya 18% dan 9%. Selebihnya  perawaat orang tua (6%), staf toko atau hotel 4%, sopir 2%, dan awak kapal 0,5%. Lebih separuh TKI bekerja di Malaysia.

Jenis pekerjaan itulah yang membuat  remitansi pekerja Filipina lebih tinggi remitansinya. Pekerja Filipina bisa meraih peluang  masuk ke manajer industri,  sektor keuangan, perbankan, teknologi informasi, keteknikan, staf adminitrasi, penjaga konter di mal-mal, operator mesin, dan berbagai pekerjaan yang menuntut kecakapan teknis dan kemahiran berbahasa Inggris. Tak sedikit warga kelas menengah Filipina yang bersedia keluar negeri menjadi pekerja migran.

Karena bekerja di sektor formal dengan kualifikasi yang diakui, pekerja Filipina misa mendapatkan kontrak kerja yang baik, jelas hak dan kewajibannya. Sementara itu, TKI yang bekerja di sektor rumah tangga (domestik) tak semuanya bisa mendapatkan kontrak kerja yang aman-terlindungi.

Perbaikan tata kelola pengiriman TKI terus dilakukan. UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahkan mengamanatkan agar pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) sampai pemerintah desa, ikut bertanggung jawab membekali calon TKI dengan dokumen yang legal dan keterampilan yang diperlukan.  

Dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, calon  pekerja migran tak harus mengikuti pelatihan yang diadakan perusahaan pengerah TKI yang biasanya mengenakan biaya cukup tinggi. Biaya pelatihan itu cukup membebani calon TKI. UU itu juga mengamanatkan agar TKI dikirim ke negara-negara yang memiliki UU Perlindungan terhadap pekerja migran.

Namun, dalam beberapa hal, UU nomor 18/2017 itu masih memerlukan peraturan pelaksanaanya bentuk peraturan pemerintah (PP). PP ini diperlukan antara lain untuk mengatur ihwal pendidikan keterampilan calon TKI yang harus dilakukan pemerintah daerah. Bekal keterampilan akan membawa TKI bekerja di sektor formal. (P-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Tanah Tabi Calon Provinsi Paling Siap di Papua
Bahkan telah ditentukan Kota Jayapura yang kelak menjadi ibu kota provinsi baru nanti. Sedangkan nama DOB yang sempat muncul, yaitu Provinsi Papua Tabi, Tabi Papua, atau Provinsi Tanah Tabi. ...
Usaha Berbasis Kayu Tetap Jalan, Hutan Pun Tetap Lestari
Industri pengolahan kayu kini tidak lagi kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Mereka banyak menyerap kayu dari hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. ...
Penerimaan Pajak dan Cukai Terus Tumbuh Positif
APBN 2020 diketok di angka Rp2,528,8 triliun, naik tipis 2,75 persen dari 2019. Defisit pun terjaga di posisi 1,76 persen. PNBP terus menguat. ...
Provinsi Baru Papua, Sebangun dengan Wilayah Adat
Masyarakat Papua minta pemekaran provinisi Papua dan Papua barat menjadi tujuh wilayah adat. Tapi Presiden RI Joko Widodo hanya menyetujui beberapa. Itu pun masih harus ada kajian terlebih dulu. ...
Kota Karet Dulu, Kota Hijau Kemudian
Forum Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand melakukan percepatan program penguatan kerja sama subregional itu. Jalur multimoda Dumai-Malaka akan beroperasi 2020. Arus barang lebih efisien. ...
Warisan Sang Maestro
Berkat sentuhan Habibie-Habibie muda, pesawat CN-235, N 212, dan N 219, juga kapal korvet, dan kereta listrik, tampil dengan eksterior yang elegan dan aeerodinamis.  Ekonomi berbasis teknologi pe...
Garis Bawah Presiden untuk Iklim Investasi Indonesia
Indonesia akan segera merevisi puluhan undang-undang dan aturan yang berkait dengan investasi. Hal itu dipentingkan untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur sebagai salah satu daya tarik investasi...
Pasar E-Sports Semakin Menjanjikan
Industri e-sports patut diberi dukungan penuh dikarenakan memiliki tiga manfaat. ...
Saatnya Berbenah untuk Dongkrak Investasi
Semua pemangku kepentingan negeri ini perlu segera mencari solusi bagi kondisi investasi Indonesia. Mengapa negeri cantik ini menjadi kalah ‘seksi’ dibanding negara serumpun di Asean. ...
Peran TKI Hadapi Krisis
Tenaga kerja migran memiliki peran signifikan untuk membantu pengisian devisa Indonesia. Perlu perhatian lebih serius terhadap peran dan fungsi mereka. Termasuk, perlindungan hukumnya. ...