Bahasa | English


REGULASI

Mengintip Kisi-Kisi RUU Pajak

14 November 2019, 18:07 WIB

Pemerintah sedang menyiapkan UU baru yang mengatur soal perpajakan. Banyak kemudahan, meski aturannya kini lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.


Mengintip Kisi-Kisi RUU Pajak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Sebuah penelitian dari lembaga studi AT Kearney menjelaskan bahwa faktor pajak menjadi pertimbangan yang paling diperhatikan oleh investor. Bukan hanya soal tarif, tetapi juga berkenaan dengan kemudahan pengurusannya. Negara-negara yang ramah investasi, seringkali menggunakan senjata fiskal ini untuk menarik sebanyak-banyaknya investor.

Oleh sebab itu, di tengah gencarnya pemerintah menarik investasi, pemerintah rajin memberikan gula-gula insentif pajak bagi para pelaku bisnis. Yang paling akhir, misalnya, pemerintah sedang merancang sebuah UU baru yang terkait dengan ketentuan dan fasiltas perpajakan.

Dalam RUU tersebut, pemerintah antara lain akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan secara bertahap dari 25% menjadi 20% mulai 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, revisi aturan ini dibuat agar kebijakan perpajakan Indonesia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dunia internasional.

Dengan demikian, perekonomian Indonesia diharapkan tak mengalami penurunan akibat kebijakan negara lain. 

Selain memangkas tarif PPh badan secara keseluruhan, pihaknya juga tetap akan mengenakan pajak lebih rendah sekitar 3% bagi perusahaan terbuka. Artinya bisa 17% sama dengan PPh di Singapura, terutama (perusahaan) go public yang baru mau masuk ke bursa.

Persoalan lain, pemerintah juga berencana menghapuskan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri untuk seluruh kepemilikan saham. Selama ini hanya wajib pajak dengan kepemilikan saham di atas 25% yang tidak dikenai PPh atas dividen. 

Sementara itu, wajib pajak dengan porsi kepemilikan saham di bawah 25% dikenakan PPh atas dividen sebesar 15% dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebesar 10%. Dalam RUU semua pajak PPh dividen dihapuskan apabila dividen itu ditanamkan dalam investasi di Indonesia.

RUU ini akan mengubah rezim perpajakan bagi WPOP dari worldwide income tax system menjadi teritorial. Dengan demikian, warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) menjadi wajib pajak di Indonesia bergantung kepada masa tinggal mereka.

Hanya WNI dan WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia yang akan dikenakan rezim pajak teritorial. Artinya kalau ada WNI tinggal lebih dari 183 hari di luar negeri, dapat income dan bayar pajak di luar, maka dia tak lagi jadi WP dalam negeri.

Hal lain yang akan diatur dalam RUU ini terkait dengan proses pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selama ini wajib pajak yang mengalami kurang bayar dan melakukan pembetulan SPT baik secara tahunan atau masa dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan yakni 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar.

Dalam RUU ini, pemerintah menurunkan sanksinya menjadi per bulan prorata suku bunga acuan di pasar ditambah 5%. Ini apabila wajib pajak lakukan pembetulan. Apabila dia harus lakukan koreksi karena ada penetapan, maka sanksi lebih tinggi.

RUU ini juga akan menurunkan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak membuat atau tidak menyerahkan faktur pajak tepat waktu. Selama ini wajib pajak yang tidak membuat atau tidak menyerahkan faktur pajak tepat waktu dikenakan sanksi 2% dari pengenaan pajaknya. Dalam RUU ini, sanksi akan diturunkan menjadi 1%.

Sementara, RUU ini akan memberikan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak melaporkan usahanya melalui pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (PKP). Ini bagaimana sanksi administrasi perpajakan didesain ulang agar kepatuhan pajak menjadi jauh lebih mudah dan lebih logis dibanding jika mereka membangkang.

RUU ini akan memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Hal itu bakal diberikan khususnya kepada PKP yang selama ini hasil produksinya tidak dibukukan sebagai objek pajak.

Artinya berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan, diklaim untuk kurangi kewajiban pajak. RUU ini akan menempatkan seluruh fasilitas insentif perpajakan dalam satu bagian. Hal ini dilakukan agar seluruh fasilitas insentif perpajakan memiliki landasan hukum dalam satu peraturan. Dengan demikian, fasilitas insentif perpajakan akan jauh lebih konsisten.

RUU ini juga memuat poin yang isinya bakal mengukuhkan perusahaan digital internasional, seperti Amazon dan Google sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, mereka nantinya bisa menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% ke Indonesia.

Ini semua dilakukan supaya tidak ada penghindaran pajak, karena mereka tahu berapa jumlah volume kegiatan ekonominya.

Dalam RUU ini akan mengubah definisi Badan Usaha Tetap (BUT). BUT nantinya tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik, melainkan significant economic presence (SEP). Perubahan definisi BUT ini dilakukan agar bisa memajaki perusahaan digital internasional yang tak memiliki BUT di Indonesia.

Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar Kemenkeu mematangkan dulu RUU ini. Diperlukan juga konsultasi publik terhadap RUU ini sehingga naskah akademiknya bisa segera disampaikan kepada DPR. (E-1)

Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...