Bahasa | English


KURS RUPIAH

Menuju Titik Keseimbangan Baru

13 November 2018, 09:26 WIB

Kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil. Pemerintah juga terlihat mampu mengambil kebijakan yang prudent. Alhasil, rupiah diprediksiĀ bergerak menuju titik keseimbangan baru.


Menuju Titik Keseimbangan Baru Sumber foto: Antara Foto

Ada sinyal menggembirakan ketika rupiah mulai menguat terhadap dolar AS. Bahkan, mata uang kita disebut mengalami penguatan paling besar dibanding tetangga. Hanya dalam tiga hari, rupiah yang tadinya bertengger di angka Rp15.200 mendadak turun menjadi Rp 14.500 per dolar AS.

Sebetulnya fenomena itu adalah dampak dari hasil Pemilu sela AS yang dimenangkan Partai Demokrat. Pasar mengasumsikan, dengan kemenangan partai oposisi di AS beresiko terjadinya kebuntuan politik di Kongres.

Itu menyebabkan, program stimulus ekonomi yang sedang gencar dilakukan Presiden Trump akan terhambat. Makanya, dolar sempat limbung berhadapan dengan mata uang lain. Padahal stimulus ala Trump itulah yang membuat ekonomi AS memanas dan akhirnya mengerek harga mata uangnya.

Sebaliknya, ketika ekonomi AS mengendur, ekonomi menjadi lebih dingin dan tingkat bunga harus diturunkan untuk memacu investasi lagi. Artinya, jika suku bunga AS turun dolar akan berkurang nilainya.

Sebetulnya selain soal kondisi di AS, rencana pertemuan Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Argentina akhir November 2018 juga memberi sinyal optimis meredanya perang dagang di antara dua raksasa. Jika saja kedua kepala negara raksasa itu bisa meredakan suasana perang dagang, optimistis dunia terhadap ekonomi akan meningkat.

Di dalam negeri, dana asing juga mulai masuk ke pasar keuangan. Kepemilikan asing pada obligasi negara terus meningkat sejak 19 Oktober 2018, dari posisi Rp847,82 triliun menjadi Rp867,55 triliun pada 5 November 2018. Tentu saja, aliran ini membawa dampak pada makin menguatnya rupiah.

Apalagi pemerintah juga memberlakukan pasar valas berjangka Domestic Non-Dekiverable Forward (DNF). Operasional DNF ini mulai efektif pada 1 November 2018 dan kini tercatat 11 bank aktif. "Pemerintah terus mengupayakan kebijakan untuk menstabilkan sektor keuangan," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Faktor lain yang juga menjadi variabel penting penguatan rupiah adalah stabilitas ekonomi Indonesia yang masih terjaga. Konsistennya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% dan terjaganya inflasi di angka 3% membuat pondasi ekonomi kita cukup stabil.

Tapi, harapan itu mungkin tidak bisa bertahan lama. Bank Sentral AS telah mengeluarkan pernyataan untuk meneruskan kebijakan pengetatan yang berakibat pada suku bunga yang tinggi. Artinya dolar menguat kembali.

Bukan hanya soal suku bunga The Fed yang bakal dikeruk terus. Kondisi perang dagang AS-Cina juga menjadi faktor penyebab ketidakstabilan mata uang. Meskipun ada rencana pertemuan Presiden AS dan Presiden Tiongkok, itu belum bisa sepenuhnya menahan gejolak mata uang kita.

Kondisi ini ditambah oleh pengumuman BI mengenai neraca transaksi berjalan. Ada tambahan devisit yang kini menembus 3,37 persen. Sayangnya, angka ini disumbang oleh makin besarnya jumlah impor minyak kita. Bukan impor bahan baku atau mesin, yang bisa berdampak pada meningkatnya ekspor.

Membesarnya nilai impor bahan bakar minyak mau tidak mau membuat pemerintah harus berpikir mengurangi impor BBM di masa depan. Saat ini, pemerintah mulai menjalani kebijakan B20, yaitu melakukan mencampurkan 20% minyak nabati untuk bahan bakar. Kebijakan ini diperkirakan akan mengurangi impor BBM secara signifikan, di samping membantu menjaga kestabilan harga minyak sawit di pasaran dunia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi, nilai tukar rupiah akan berada pada kisaran Rp14.400 sampai Rp14.700 per dolar AS sampai 2019. "Lebarnya rentang ini karena faktor ketidakstabilan eksternal yang masih terjadi."

Jika saja kita mengaca pada kondisi ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan kemampuan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang prudent, sepertinya rupiah akan bergerak ke titik keseimbangan baru. Angkanya seperti yang disampaikan Gubernur BI kemarin.

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Lima Prioritas dalam Pembenahan
Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan hara...
Banjir Manfaat Bagi Pekerja
Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran. ...
Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna
Memasuki 2020, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan terkait eksistensinya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). ...
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...
Menunggu Sepak Terjang Erick Tohir di Pelabuhan
Empat perusahaan kepelabuhanan pelat merah (Pelindo I, II, III, dan IV) rencananya akan dilebur menjadi satu. Kelak cakupan kerja perusahaan itu tak lagi berdasarkan regional wilayah, melainkan fungsi...
IKN Ditetapkan, Ribuan Warga Serbu Balikpapan dan Samarinda
Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), kontan Balikpapan dan Samarinda terkena imbasnya. Dua kota besar yang berada di ant...
Investor Surabaya dan Jakarta Berburu Lahan di Kaltim
Puluhan investor dari Surabaya dan Jakarta ramai-ramai menyerbu Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim. ...
Butuh 1 Tahun Tuntaskan Sengketa UE-RI
Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatannya terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 ...