Bahasa | English


PRODUKSI MIGAS

Minat Skema Gross Split Semakin Besar

3 January 2019, 10:15 WIB

Pemerintah terus mendorong tumbuhnya investasi di sektor migas melalui sejumlah kemudahan regulasi.


Minat Skema Gross Split Semakin Besar Ilustrasi. Sumber foto: Dok Kementerian ESDM

Industri migas 2019 masih perlu kerja keras agar bisa berkontribusi demi mendongkrak perekonomian nasional. Pasalnya sepanjang 2018, industri ini masih terus didera persoalan industrial, baik di sektor hulu dan hilirnya. 

Indikator itu bisa terlihat dari neraca perdagangan negara ini. Di mana, sektor itu menjadi salah satu sektor penyumbang defisit transaksi berjalan pada Oktober 2018, yakni derasnya impor minyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit migas yang cukup besar, yakni US$1,4 miliar dari total defisit US$1,82 miliar.

Secara kumulatif dari Januari hingga November 2018, BPS mencatat defisit migas mencapai US$12,153 miliar atau setara dengan Rp176,2 triliun. Artinya, perlu segera pembenahan di sektor hilir sembari juga pembenahan secara serius di sektor hulu untuk pengembangan industri migas nasional.

Dalam konteks ini, pemerintah menyadari akar persoalan yang terjadi di industri migas nasional. Yakni, terus merosotnya produksi migas. Di sisi lain, tempat pengolahan juga masih terbatas. Bila masalah di hulu-produksi meningkat dan tempat pengolahan tersedia-tentu tidak akan berdampak pada masalah hilir tersebut.

Alhasil, kebijakan perluasan penggunaan B20 pun dipercepat dan diimplementasikan sejak 1 September 2018. Tak dipungkiri, industri migas fokus ke hilir sepanjang 2018 lebih banyak daripada kilang maupun ke hulu. Malah lebih fokus ke impor BBM.

Beberapa langkah yang harusnya menjadi fokus ke depan adalah pemerintah harus serius membangun kilang minyak terintegrasi dengan industri petrokimia. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Tidak itu saja, dalam konteks pengembangan sektor hulu, kerja keras pemerintah untuk mengeksplorasi sumur-sumur migas patut diapreasiasi. Diharapkan investasi tetap datang tanpa membebani APBN yang cukup besar.

Ya, pada awal 2017, pemerintah mengeluarkan beleid baru untuk mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan pengembangan blok migas dengan mengubah dari rezim cost recovery menjadi rezim gross split. Tentu itu menjadi salah satu solusi untuk mengurai industri migas menjadi lebih baik lagi.

Beleid baru itu tertuang ke dalam Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Permen ini mulai diberlakukan 16 Januari 2017. Pertanyaannya kemudian, apa yang membedakan rezim production sharing contract (PSC)/cost recovery dan gross split? Ini tentu yang muncul di benak pembaca.

Skema gross split adalah salah satu skema yang berkembang di industri migas dunia. Kelebihan skema gross split dibandingkan dengan skema PSC atau sering disebut cost recovery adalah pendapatan atau produksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor.

Di sisi lain, pemerintah tidak berbagi resiko biaya produksi dan hanya menerima bagian dari pendapatan kotor penjualan. Sementara itu, besaran laba kotor disesuaikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor sehingga bersifat progresif dan adjustable

Bagaimana dengan skema cost recovery? Rezim cost recovery merupakan rezim berbagi resiko antara pemerintah dan kontraktor, baik keuntungan maupun resiko biaya. Persoalannya, ketika kontraktor memunculkan komponen klasifikasi biaya yang muncul justru adanya potensi mark up.

Melalui Permen ESDM No. 8/2017, pemerintah berharap biaya cost recovery yang dibebani dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa berkurang. Pasalnya, biaya operasi tak lagi dibebankan ke negara, tapi ke kontraktor migas.

Sebagai gambaran tak terkontrolnya cost recovery terjadi pada 2016. Ketika itu, pemerintah hanya menganggarkan pagu cost recovery sebesar U$8,4 miliar, namun apa lacur, angkanya bengkak menjadi US$11,4 miliar. Dengan demikian, tanpa cost recovery, APBN tak terganggu lagi.

Di sisi lain. kontraktor mendapatkan keuntungan besar jika bisa melakukan efisiensi. Selain itu dengan terbitnya aturan ini, pemerintah bisa mendorong minat investasi hulu migas. Apalagi, kini regulasi di sektor itu sudah semakin bersahabat.

“Yang jelas, kami mendorong investasi terus tumbuh di sektor ini sesuai arahan Presiden. Kami siap bantu dari sisi regulasi yang membuat investasi semakin baik," kata Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Khusus rezim bagi hasil gross split ini, pemerintah tidak memberlakukan mundur. Skema ini hanya berlaku bagi izin eksplorasi dan eksploitas baru. Hingga Desember 2018, skema bagi hasil produksi gross split telah diterapkan pada kontrak kerja sama di 36 wilayah kerja (WK) migas.

Dari total 36 WK itu, sebanyak 21 blok migas di antaranya merupakan kontrak blok terminasi yang sudah berproduksi, seperti Blok Rokan di Riau. Kemudian, 14 kontrak merupakan blok eksplorasi hasil lelang reguler dan 1 blok sisanya merupakan blok amandemen yang kontraknya beralih menggunakan skema gross split. 

Dari kontrak kerja sama 36 blok migas tersebut, pemerintah telah mendapat komitmen investasi migas hingga US$2,13 miliar atau sekitar Rp30,9 triliun (asumsi nilai kurs Rp14.500 per dolar AS).

Investasi tersebut akan digunakan oleh operator untuk melakukan eksplorasi baik di wilayah kerjanya atau di wilayah lain (open area). Jika investor tidak menggelontorkan investasinya, komitmen investasi tersebut akan disetorkan kepada pemerintah.

Selain investasi, pemerintah juga mengantongi bonus tanda tangan senilai US$895,4 juta atau sekitar Rp12,98 triliun. Bonus tanda tangan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas.

Yang jelas, meski ada pro dan kontra berkaitan dengan penerapan rezim produksi migas dari semula rezim cost recovery menjadi rezim gross split, adanya skema baru tersebut telah memberikan kepastian usaha selain kepercayaan investor.

Pasalnya, skema gross split menawarkan tiga hal. Pertama, efisiensi di mana skema gross split memudahkan KKKS dalam melakukan pengadaan barang dan jasa karena pengadaan dapat dilakukan sendiri.

Kedua, kepastian terkait besaran hasil yang akan diterima KKKS dengan cara menghitung sendiri. Ketiga, proses yang sederhana mengingat KKKS tidak perlu lagi melakukan diskusi panjang masalah biaya dengan SKK Migas.

Oleh karena itu, perbaikan terus-menerus selama Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mendorong meningkatnya produksi migas nasional, terutama dari sisi regulasi, tetap patut diapreasiasi.

Tantangan tahun ini juga tidak ringan, karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menetapkan lifting minyak sebesar 750.000 barel per hari. Masalah klasik berupa kondisi sumur yang mulai menua serta belum terujinya skema gross split dari sebelumnya cost recovery bisa menjadi faktor melesetnya target APBN tersebut. (F-1)

Ekonomi
Energi
Pertamina
Narasi Terpopuler
Layanan Kependudukan dalam Genggaman
Mengantre di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan segera menjadi aktivitas usang. Kini, semua itu bisa dilakukan dari rumah. ...
Waspada! Yang Hijau Susut, yang Kuning Menciut
Zona hijau menciut dari 112 jadi 104 daerah. Zona kuning berkurang dari 188 ke 175. Surabaya Raya dan Jawa Timur menjadi episentrum paling aktif. Orang tanpa gejala menjadi agen penularan yang senyap....
Startup Tumbuh Menjulang di Ekosistem Jakarta
Jakarta dinobatkan menjadi ekosistem terbaik kedua di dunia. Itu tak lepas dari ekonomi yang terus tumbuh, stabil, dan warga yang punya daya beli. Kelemahannya ada di talenta digital para pelaku. ...
Tahan Banting di Pasar yang Meriang
Harga tandan buah sawit (TBS) mulai bangkit. Perkebunan sawit dan industri CPO bisa beroperasi normal di situasi pandemi. Ada harapan di semester II 2020, industri sawit tumbuh postif. ...
Food Estate, Lumbung Baru di Kalimantan Tengah
Memanfaatkan 600 ribu hektar (ha) sisa lahan dari program sawah sejuta hektar di era Orde Baru, program food estate dipancangkan di Kalimantan Tengah. Sampai 2023, lahan pertanian seluas 140.000 ha te...
Trans-Sumatra, Ruas Pertama Tol di Serambi Mekah
Ruas pertama jalan tol segera beroperasi di Aceh. Panjang Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan mencapai 672 km. ...
Antisipasi Amukan Si Jago Merah di Lahan Hutan
Musim kemarau tiba. Presiden mengingatkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Beberapa langkah telah dilakukan. ...
Bisnis Teknologi Finansial, Tumbuh Bagai Cendawan di Musim Pandemi
Bisnis teknologi finansial tumbuh berkat kepercayaan yang baik pada industri ini. Pemerintah memberikan dukungan. Ekonomi digital bisa mendongkrak ekonomi nasional 10 persen. ...
Jakarta Merona Jingga, Surabaya Merah Menyala
Zona hijau dan kuning meningkat dari 226 (44 persen) menjadi 300 (58 persen) kabupaten/kota. Sejumlah kota besar kesulitan keluar dari zona merah atau jingga. Protokol kesehatan tak boleh ditawar. ...
Agar Konsumen Tenang Belanja Online
Pada 2019, jumlah aduan terkait perdagangan dengan sistem elektronik melonjak ke 1.518 kasus. Banyak kasus lain yang tak dilaporkan. Transaksi dengan sistem elektronik rawan penipuan. ...