Bahasa | English


POSTUR APBN 2019

Paras Humanis dalam Bingkai Anggaran

30 August 2018, 18:15 WIB

Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu identik dengan Jokowi. Di awal  pemerintahannya, tiap kali blusukan ke pelosok-pelosok negeri, Kartu Indonesia Pintar inilah yang menjadi oleh-oleh Presiden untuk rakyatnya.

 

 


Paras Humanis dalam Bingkai Anggaran

Berasal dari keluarga sederhana, Presiden Joko Widodo paham betul, betapa KIP yang dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar itu sangat membantu bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Tak heran bila Presiden Jokowi selalu menjaganya agar berkelanjutan dalam APBN.

Program bantuan Pendidikan itu sebetulnya dirintis sejak Agustus 2013 sebagai konpensasi bagi warga kurang mampu atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Insentif ini dilaksanakan di bawah Program Bantuan Siswa Miskin.

Banyak masalah dalam pelaksanannya di lapangan. Selain ada kesulitan dalam seleksi penerima manfaat, pada prakteknya bantuan Rp360 ribu per tahun itu mudah disunat di tengah jalan. Berbekal pengalamannya dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), ketika menjabat Gubernur DKI, Presiden Jokowi mengubah strategi.

Jumlah penerima dan nilai bantuan ditentukan dulu, kemudian anggaran dialokasikan. Agar tak mudah disunat, kartu debit yang dibagikan pada para penerima dan dana ditransfer melalui bank. Tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nilai nominal KIP adalah masing-masing Rp450 ribu, Rp750 ribu, dan Rp1 juta untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SLA.

Dalam APBN 2019, jumlah penerima KIP disebutkan 20,1 juta, naik 500 ribu dari 2018. Dengan jumlah 20,1 juta penerima, KIP bisa diandalkan untuk membantu semua siswa dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok miskin itu perkirakan ada sekitar 6-7 juta KK.

Menempuh pendidikan tinggi juga bukan mimpi kosong bagi warga tidak berpunya. Selepas menerima KIP di SLA, mereka punya peluang untuk meraih Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi). Bidik misi bukanlah beasiswa, melainkan bantuan dana semacam KIP yang tak mensyaratkan prestasi menjulang.

Di tahun 2018, tercatat 401,7 ribu mahasiswa yang menerima Bidikmisi, dan akan menjadi 471,8 ribu pada 2019. Syarat utama bidikmisi: calon penerima berasal mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu, dan yang bersangkutan punya potensi akademik.

Peraih bidikmisi ini akan menerima bantuan Rp6 juta per semester. Sebanyak Rp3,6 juta untuk biaya hidup enam bulan, selebihnya untuk biaya kuliah (pihak perguruan tinggi tak diijinkan menarik biaya lebih dari jumlah itu). Menteri Ristekdikti M Nasir siap mengerek biaya hidup itu bisa setidaknya menjadi Rp750 ribu per bulan di tahun 2019. Peraih Bidikmisi bisa menempuh pendidikan di kampus negeri atau swasta, jurusan apapun termasuk ISI.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bidikmisi itu menjadi ikon penting yang membuat wajah APBN di bawah Pemerintahan Jokowi-JK kian pekat dengan warna humanismenya. Aksen humanis ini semakin tebal dengan adanya penguatan dalam pos pembiayaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan dan rehab ruang kelas, pendidikan vokasional (keterampilan) yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga.

Dukungan anggaran pendidikan ini memang diperlukan agar target Angka Partisipasi Murni (APM) anak-anak Indonesia untuk pendidilan sekolah lanjutan atas (SLA) mencapai 67,48%. Artinya, 67,48% populasi anak Inonesia usia SLA  menempuh pendidikan SLA-nya.

Ekonomi
Narasi Terpopuler
5 Tahun Membangun Tanah Papua
Pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 sangat menaruh perhatian terhadap pemajuan masyarakat Papua dan Papua Barat. ...
Wajah Ekonomi Kerakyatan Sangat Kental
Kita melihat wajah pemerintahan yang sangat peduli terhadap ekonomi kerakyatan. Wujudnya, adanya aliran dana ke desa, terciptanya desa mandiri dan penggunaan dana desa yang tepat. ...
Keamanan Membaik, Tapi Politik Masih Berisik
Meski teror meski ada, ancaman terorisme di Indonesia lebih rendah dibanding Jerman, Prancis, dan Inggris. Postur TNI lebih kuat. Tapi, masih ada gangguan hak sipil dan hak politik minoritas. ...
Ada Musik dan Salsa di Kampus Dramaga
Sivitas Akademika IPB meneken Deklarasi Komitmen Kebangsaan. Meski diterpa isu sebagai sarang radikal, IPB bertahan di level papan atas dan menjadi kampus terbaik ke-3 di Indonesia 2019. ...
Ambil Risiko Sesuai Rantai Komando
Berdiri di depan dalam langkah penanggulangan separatisme, HAM, isu khilafah, dan aksi-aksi massa, Jenderal Purnawirawan Wiranto menjadi sasaran ketidakpuasan banyak pihak. Ia memilih ambil risiko itu...
Suara Optimistis pun Datang dari Tanah Papua
Teknologi digital sudah menerobos batasan jarak dan waktu. Bahkan, internet yang cepat adalah keniscayaan yang harus dihadirkan di seluruh wilayah di Indonesia. ...
Lagi, Tiga Bandara Dikelola Angkasa Pura
Tiga bandara Kementerian Perhubungan dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura. Selain agar pelayanan menjadi prima, juga bisa mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan dan perbaikan bandara di pelos...
Ke Wamena Mereka Kembali
Kota Wamena mulai pulih. Tapi masih sepi. Dari 41 ribu penduduk, 11 ribu mengungsi. Polisi terus mengejar para dalang. Aksi massa diorkrestasi dari LN, dilaksanakan organ bawah, termasuk kelompok bers...
Berlayar di Tataran Praksis dan Konseptual
Mewakili fraksi dengan 128 suara, Ahmad Basarah pegang posisi strategis di MPR. Kiprahnya akan mewarnai proses amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan dalam waktu dekat. ...
Dibentuk Lembaga Pengelola Dana Lingkungan
Pemerintah Indonesia membentuk badan pengelola dana lingkungan hidup. Lembaga ini akan dikelola  secara akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, sehingga dapat menjadi sebuah solusi...