Bahasa | English


SEKTOR ENERGI

Pembenahan Dua BUMN

11 December 2019, 10:18 WIB

Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangkat sebagai Direktur Utama PLN. Segunung pekerjaan rumah harus mereka selesaikan.


Pembenahan Dua BUMN Gedung BUMN. Foto: Dok. BUMN

Pemerintah serius membenahi BUMN sektor energi. Dua perusahaan skala raksasa milik pemerintah yang bergerak di sektor energi kini mendapat suntikan darah baru. Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang biasa disapa Ahok, telah dilantik menjadi komisaris utama perusahaan pelat merah itu.

Sesaat setelah pelantikan, bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Basuki datang menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Mereka melaporkan kondisi terkini BUMN tersebut sekaligus mendapat masukan tentang target-target besar pemerintahan Jokowi di bidang energi yang menjadi tanggung jawab Pertamina.

Salah satu program yang dibicarakan adalah B30, bahan bakar yang 30 persen kandungannya menggunakan energi baru dan terbarukan. Menurut Direktur Pertamina, bahan bakar B30 ini akan mulai dijual di SPBU mulai tahun depan. Menurut Nicke kesiapan Pertamina sudah memadai sehingga ia bisa memastikan pada 2020 BBM B30 akan dijual ke masyarakat.

Presiden sendiri manargetkan kandungan energi baru dan terbarukan terus ditambah. Ini sekaligus untuk mengantisipasi besarnya impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia. Jika program konversi ini berhasil, tingkat pasokan minyak mentah dari luar negeri ke Indonesia akan menurun secara drastis.

Presiden dalam beberapa kesempatan memang menjanjikan program B30 bisa diluncurkan pada 20 Desember mendatang dan diterapkan mulai 1 Januari 2020. B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (crude palm oils/CPO) sebanyak 30 persen ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak. Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Tak ketinggalan, program ini diharapkan turut membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.

Tak hanya soal B30, Basuki dan Nicke ia juga melaporkan soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Proyek yang sudah lama tertunda ini diperlukan Indonesia agar pengolahan minyak mentah menjadi BBM bisa dilakukan di dalam negeri dan tidak bergantung pada kilang-kilang di Singapura.

Soal lain yang disorot Presiden Jokowi adalah diperkirakan masih bercokolnya mafia migas yang membuat biaya pembelian minyak mentah oleh Pertamina menjadi lebih tinggi. Selain itu, Basuki dan Nicke juga diharapkan mampu memperkecil kebocoran dalam seluruh proses produksi di Pertamina.

Pekerjaan rumah Pertamina yang masih diharapkan adalah distribusi BBM ke seluruh wilayah Indonesia dengan konsep satu harga. Sampai saat ini memang sebagian besar wilayah di tanah air sudah dapat menikmati harga BBM yang wajar. Pertamina bertanggung jawab untuk urusan distribusinya.

Selanjutnya program digitalisasi SPBU yang tengah digencarkan perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk memonitor penyaluran BBM subsidi dan elpiji tiga kilogram (kg). Pertamina memastikan tidak ada pembahasan seputar penyesuaian harga BBM untuk tahun depan. Begitu juga soal kewajiban pembayaran talangan subsidi BBM yang seharusnya dibayar pemerintah ke Pertamina.

BUMN sektor energi lain yang juga bakal dibenahi adalah PLN. Pemerintah menunjuk mantan Menteri Kominfo sebagai Direktur Utama PLN. Kondisi PLN saat sedang menghadapi kecepatan penyelesaian program listrik 35.00 Mega Watt.

Pasalnya, proyek listrik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut belum tuntas hingga saat ini. Di sisi lain, PLN juga menghadapi situasi kelebihan pasokan listrik di Jawa, sehingga diperlukan renegosiasi yg ketat dengan para mitra Independent Power Producer (IPP) agar tidak merugikan PLN.

PLN juga harus mengelola aspek keuangan dengan ketat, mengingat sebagian besar investasi dibiayai dengan utang dalam bentuk mata uang asing, sementara penjualan di dalam negeri menggunakan rupiah. Karena itu dibutuhkan manajemen hedging yang kuat, dengan demikian tantangan ini mengharuskan PLN butuh CEO yang kuat.

Dalam penilaian pemerintah, Rudiantara dinilai mampu untuk mengejar program pembangunan pembangkit 35.000 MW hingga menekan impor bahan bakar minyak.

Rudiantara sendiri sebetulnya tidak asing dengan PLN dan lingkungan perusahaan BUMN. Ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN periode 2008-2009, Rudiantara pernah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10.000 MW.

Kemampuannya sebagai sosok visioner juga telah dia buktikan ketika menjadi Menkominfo periode 2014-2019, melalui keberhasilan membangun jaringan Palapa Ring, dalam rangka meratakan akses telekomunikasi serta internet di seluruh Indonesia. (E-1)

Energi
Pertamina
Narasi Terpopuler
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...
Menunggu Sepak Terjang Erick Tohir di Pelabuhan
Empat perusahaan kepelabuhanan pelat merah (Pelindo I, II, III, dan IV) rencananya akan dilebur menjadi satu. Kelak cakupan kerja perusahaan itu tak lagi berdasarkan regional wilayah, melainkan fungsi...
IKN Ditetapkan, Ribuan Warga Serbu Balikpapan dan Samarinda
Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), kontan Balikpapan dan Samarinda terkena imbasnya. Dua kota besar yang berada di ant...
Investor Surabaya dan Jakarta Berburu Lahan di Kaltim
Puluhan investor dari Surabaya dan Jakarta ramai-ramai menyerbu Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim. ...
Butuh 1 Tahun Tuntaskan Sengketa UE-RI
Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatannya terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 ...
Evolusi Naik Turunnya Tanah di Pesisir Kota Tua
Segala bangunan dan infrastruktur di pesisir Jakarta tumbuh di atas tanah sedimen yang rapuh. Kini kawasan itu terancam ambles. Tanggul besar melindunginya dari abrasi arus laut, tapi tak mencegah pen...
Memetik Pelajaran dari Muka Air Waduk
Jangan main-main dengan Waduk Pluit. Salah urus bisa membuat Istana, Kawasan Monas, dan banyak area lainnya tergenang. Peristiwa pahit, banjir besar 2013, jangan sampai terulang. ...
Jalur Anggaran Pascahujan Semalaman
Utamakan keselamatan warga. Bila ada kerusakan, fasilitas umum segera dinormalisasi. Pusat dan daerah harus bekerja sama menanggulangi. Sisa pembiayaan anggaran boleh digunakan. ...