Bahasa | English


PERHUBUNGAN

Pemulihan Ekonomi Tetap jadi Prioritas

16 September 2020, 08:42 WIB

Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik tipis di 2021. Tapi masih jauh dari perencanaan sebelumnya. Sehingga perlu penajaman program prioritas.


Pemulihan Ekonomi Tetap jadi Prioritas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Foto: Antara Foto/ Dhemas Reviyanto

Ada kenaikan tipis saja pada pagu anggaran Kemenhub 2021. Pada APBN 2020, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemenhub tercatat Rp42, 67 triliun dan naik menjadi Rp45 triliun pada APBN 2021. Hal itu mengemuka saat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Budi Karya Sumadi menyampaikan, anggaran ini akan difokuskan untuk dua urusan pokok. Yakni, mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI nomor 5 tahun 2020, tema rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 meliputi, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan RKP TA 2021 seperti kegiatan multi years contract (MYC) baik bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, pinjaman dana dan/atau hibah luar negeri (PHLN), dan rupiah murni (RM).

Kemudian berdasarkan pengelompokan terhadap jenis belanja, struktur anggaran Kementerian Perhubungan adalah:

1. Belanja operasional sebesar Rp7,19 triliun (15,76%), dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp3,97 triliun (8,71 %), dan belanja barang mengikat sebesar Rp3,22 triliun (7,05 %).

2. Belanja nonoperasional sebesar Rp38,45 triliun (84,24%), dengan rincian belanja barang tidak mengikat sebesar Rp14,79 triliun (32,41%) dan belanja modal sebesar Rp23,66 triliun (51,83 %).

Sementara itu, Menhub menguraikan, komposisi anggaran menurut sumber pendanaan adalah rupiah murni Rp33,86 triliun (74,16%), pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp807 miliar (1,77%), surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp5,66 triliun (12,41%), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,79 triliun (8,31%), dan belanja badan layanan umum (BLU) sebesar Rp1,53 triliun (3,35%).

Dalam kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang baru, terdapat perubahan program Kemenhub yang sebelumnya sembilan program berdasarkan jumlah unit kerja Eselon I, menjadi empat program. Untuk rincian penganggaran per program sendiri, yakni program dukungan manajemen (Rp9,5 triliun), program infrastruktur konektivitas (Rp33,95 triliun), program riset dan inovasi IPTEK (Rp112 miliar), dan program pendidikan dan pelatihan vokasi (Rp2,09 triliun).

Adapun alokasi dukungan anggaran pada masing-masing prioritas nasional sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2021 Kementerian Perhubungan meliputi empat program prioritas nasional.

Prioritas nasional pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp369,9 miliar untuk program prioritas, antara lain, pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo, pembangunan Terminal Kargo Pelabuhan Laut Labuan Bajo, dan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Likupang.

Prioritas nasional kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp253,4 miliar, untuk program prioritas, antara lain, rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan, Donggala, Wani (PHLN), pengembangan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri-Palu (PHLN), dan pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong.

Prioritas nasional ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, untuk program prioritas, antara lain, diklat vokasi pendidikan perhubungan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang diklat transportasi.

Prioritas nasional keempat adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan dukungan anggaran sebesar Rp17,8 triliun, untuk program prioritas, antara lain, subsidi angkutan perintis, subsidi angkutan umum massal perkotaan (buy the service), dan rehabilitasi/peningkatan terminal tipe A.

Dalam raker Kemenhub bersama Komisi V DPR-RI sebelumnya Menhub Budi menjelaskan, penyerapan anggaran pada 2019 mencapai 89,48%, atau senilai Rp39,6 triliun. Realisasi ini meningkat 5,1% dibandingkan dengan realisasi anggaran pada 2018, yaitu sebesar 84,38%. Sedangkan dari sisi pendapatan, total realisasi pendapatan negara bukan pajak pada 2019 sebesar Rp9,46 triliun (terealisasi 108,84% dari target sebesar Rp8,69 triliun) atau naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp8,2 triliun.

Pada 2020, berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2020, total anggaran Kemenhub adalah sebesar Rp43,11 triliun. Untuk saldo awal BLU/PNBP adalah sebesar Rp611,13 miliar, sedangkan untuk luncuran dana SBSN/PHLN sebesar Rp2,82 triliun. Selanjutnya, setelah dilakukan penghematan sesuai Perpres nomor 54 sebesar Rp10,43 triliun, maka pagu akhir tahun 2020 menjadi Rp36,10 triliun.

Adapun realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per 31 Agustus 2020 telah berhasil mencapai 45,27% atau senilai dengan Rp16,34 triliun, dengan prognosa atau target penyerapan anggaran sampai dengan akhir 2020 adalah sebesar 93,02%. Pagu beserta realisasi anggaran per belanja di 573 satker di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp4,06 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,40 triliun, belanja barang dengan pagu sebesar Rp13,48 triliun dengan realisasi Rp6,03 triliun dan belanja modal dengan pagu sebesar Rp18,56 triliun dengan realisasi Rp7,90 triliun.

 

 

 

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Putut Tri Husodo/ Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Ekonomi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Pertumbuhan Ekonomi
Narasi Terpopuler
Dari Riyadh, Roma, lalu Labuan Bajo
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara G-20 menyepakati penundaan pembayaran utang negara berkembang. Di antara Negara G-20, kinerja ekonomi Indonesia terbaik kedua setelah Tiongkok. ...
Simulasi Dahulu, Vaksinasi Kemudian
Keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti. ...
Sukuk Hijau, Investasi dan Kontribusi bagi Lingkungan
Sukuk hijau atau green sukuk merupakan Surat Berharga Negara (SBN) syariah pertama di dunia yang mengedepankan konsep program pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. ...
Di Sana-Sini Masih Menjadi-Jadi
Kasus Covid-19 di dunia masih melonjak-lonjak. Sebagian Eropa lockdown. Di Benua Amerika pekan kedua November Covid-19 melesat 41%. Di Asia Selatan-Tenggara telah melandai. ...
Pertanian Tumbuh Subur, Ekspor Moncer
Kinerja ekspor membuat neraca perdagangan kembali mencetak surplus besar pada Oktober 2020 mencapai USD3,61 miliar ...
Perlu Tindakan, tak Cukup Imbauan
Presiden Joko Widodo minta aparat melakukan tindakan hukum bila terjadi kerumunan. Efek long weekend sangat nyata pada penularan Covid-19. Di Jateng positivity rate langsung naik dari 13,5% ke 17,4%. ...
Menuju Kawasan Damai, Stabil, Sejahtera
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional Asean+ akan memberi ruang ekspor dan investasi yang lebih besar. Asean+ ini mewakili 30 persen ekonomi dunia. ...
Tekfin Melejit di saat Sempit
Industri teknologi finansial (tekfin) di Indonesia diprediksi akan tumbuh paling kencang di Asean dalam lima tahun ke depan. Perlu regulasi yang terintegrasi untuk menekan risiko. ...
Joglo Semar Berurat Nadi Jalan Beton
Ruas tol Bawen-Yogyakarta dipastikan dibangun pada 2021. Di akhir 2023 diharapkan dua ruas tol, yakni dari arah Semarang dan Solo, akan bertemu di Gamping, Yogyakarta Barat. ...
Industri Mebel Bising Kembali
Kendati permintaan dalam negeri belum sebaik pasar ekspor, industri mebel Indonesia siap memenuhi perubahan pola konsumen di masa adaptasi kebiasaan baru. ...