Bahasa | English


PENETAPAN UMP

Peningkatan Produktivitas Jadi PR Bersama

26 November 2019, 08:28 WIB

Kenaikan upah itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja tenaga kerja (produktivitas) karena daya saing Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean dan India.


Peningkatan Produktivitas Jadi PR Bersama Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek bangunan bertingkat di Jakarta, Jumat (1/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sejumlah provinsi telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2020. Rata-rata upah minimum di provinsi-provinsi itu naik 8,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan upah minimun regional 2020 ditetapkan dalam surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada gubernur se-Indonesia, besaran inflasi nasional yang dimaksud adalah 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.

Berdasarkan surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 para gubernur wajib mengumumkan kenaikan UMP tersebut secara serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk UMK selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019.

Meski diputuskan UMP nasional sebesar 8,51%, bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 yang masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur dalam Pasal 63 PP no 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam hal ini disebutkan ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi yang sudah mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK-nya, di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur serta beberapa daerahnya lainnya.

Berdasarkan perhitungan, upah minimum yang paling tinggi di tahun depan adalah provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.276.349, disusul oleh Papua Rp3.516.700, Sulawesi Utara Rp3.310.722, dan Bangka Belitung Rp3.230.022.

Selanjutnya, ada Papua Barat Rp3.184.225, Nanggroe Aceh Darussalam Rp3.165.030, Sulawesi Selatan Rp3.103.800, Sumatra Selatan Rp3.043.111, Kepulauan Riau Rp3.005.383, dan Kalimantan Utara Rp3.000.803.

Angka di atas adalah asumsi UMP tahun depan yang dihitung dari UMP tahun ini ditambah dengan kenaikan yang ditetapkan 8,51%. Kenaikan upah di masing-masing provinsi memang belum diumumkan secara resmi oleh kepala daerah. Acuannya adalah tingkat pertumbuhan plus inflasi masing-masing daerah.

Tidak Disamakan

Namun bila dijumlahkan dari upah tahun ini akan sangat mudah diketahui berapa kenaikannya di tahun depan. Berkaitan dengan kenaikan upah 2020, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pun sudah memberikan peringatan agar formulasi kenaikan upah tidak disamakan.

Seperti disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, lembaga itu meminta kepada pemerintah agar  formulasi kenaikan kenaikan upah daerah tidak disamakan. Sebaiknya, kenaikan upah per daerah dibedakan berdasar tingkat upah saat ini. 

Kenaikan yang sama rata antara daerah dengan tingkat upah tinggi dan rendah akan menimbulkan kesenjangan upah yang semakin lebar. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut daerah dengan tingkat upah rendah kemungkinan besar tidak akan dapat mengejar daerah dengan upah yang tinggi.

Bahkan, kenaikan seperti itu mendorong beralihnya perusahaan ke daerah-daerah yang punya upah lebih murah. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi daerah karena pengusaha pasti akan lebih memilih lokasi usaha dengan tingkat upah efisien.

Kadin mengusulkan kenaikan upah untuk daerah yang memiliki upah tinggi bisa diatur lebih rendah. Sementara itu, daerah yang upahnya rendah bisa mengikuti formulasi pemerintah. 

Misalnya saja, formula kenaikan upah bagi UMKM yang tentunya masing-masing memiliki keunikan sendiri-sendiri sesuai dengan sektor usaha yang dijalankan. Namun yang jelas kinerja ekonomi Indonesia yang masih stabil di tengah gejolak perekonomian dunia seharusnya menjadi modal negara ini menjadi pemain utama di kancah global.

Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presidenbidang Ekonomi, mengakui bahwa resesi dunia diprediksi masih berlanjut, termasuk masih terjadinya perang dagang antara dua adidaya Tiongkok Vs Amerika Serikat masih menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi bangsa ini.

Harus diakui itu menjadi tantangan bagi bangsa ini. Artinya, masih menyisakan peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Banyak tantangan bangsa ini yang harus dituntaskan.

Kebijakan pemerintah dengan menggenjot infrastruktur sudah benar. Indikator itu terlihat dari meningkatnya daya saing infrastruktur yang berada di poin 52 selama periode 2018-2018, berbanding dengan periode 2016-2017 pada poin 60.

Begitu juga dari sisi LPI (Logistic Performance Index) yang masih di poin 46 pada 2018, masih kalah dengan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Sejumlah regulasi yang mendorong kemudahan berusaha terus membaik, dari posisi 2016 pada nilai 58,51 menjadi 67,96 pada 2019. 

Khusus upah, sejumlah pemda sudah menyesuaikannya. Kenaikan upah itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas kinerja tenaga kerja (produktivitas) karena daya saing Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean dan India. Indonesia masih di peringkat 96.

Inilah yang menjadi pekerjaan rumah dan harus menjadi kesadaran bersama, baik pemerintah dan tenaga kerja formal sehingga bangsa ini menjadi lebih kompetitif di tengah resesi ekonomi global. (F-1)

UMP 2020
Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...