Bahasa | English


CUKAI ROKOK

Penyesuaian Dengan Tarif Dunia

23 September 2019, 09:23 WIB

Pemerintah berniat menaikkan tarif cukai 23 persen. Dimaksudkan membendung prevalensi perokok di Indonesia yang mencapai 33,9 persen, tertinggi di dunia. Di Thailand cukainya 80 persen.


Penyesuaian Dengan Tarif Dunia Pekerja menyortir tembakau rajangan di gudang penyimpanan tembakau milik sebuah industri rokok di Karangawen, Demak, Jawa Tengah, Senin (16/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan

Rokok itu seperti buah simalakama. Didorong-dorong tidak mungkin, dihambat-hambat pun tidak bisa. Maka, tidak mudah mengelola kebijakan publik tentang rokok, di tengah sikap masyarakat dunia yang mendua. Cina dan Amerika Serikat (AS) adalah contohnya. Meskipun keduanya begitu giat melakukan pembatasan bagi warganya, toh industri rokoknya kian tumbuh meraksasa. Bahkan, Cina kini memasok 42 persen kebutuhan rokok dunia.

Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia mengambil sikap moderat, yang jamak  dilakukan di  berbagai negara, yakni menarik cukai yang lebih  tinggi. Bagaimanapun, ada kesepakatan di  seluruh negara di dunia bahwa rokok dianggap berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Kaum perokok dianggap beresiko lebih besar terpapar penyakit  katastropik seperti jantung, stroke, paru, diabetes, dan kanker. Karenanya, cukai tinggi dinilai sepadan dengan jaminan layanan kesehatan yang diberikan negara bagi para konsumennya.

Pilihan itulah yang ditempuh Pemerintah RI, dengan mengenakan kenaikan tarif cukai rokok 23 persen per Januari 2020. Ditambah adanya pajak rokok 10 persen dari tarif cuka, dan PPN (pajak pertambahan nilai) 10%, maka harga jual rokok akan naik 35%. Keputusan ini diambil di sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9/2019). Keputusan ini akan diberlakukan efektif awal 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan tarif cukai itu telah dipertimbangkan secara matang. Ada isu tentang kenaikan jumlah perokok, yang kini mencapai 33,9 persen, tertinggi di dunia. Yang kedua sebagai kontrol terhadap industri rokok, yakni memastikan bahwa semua pabrikan membayar cukai. ‘’Yang  ketiga untuk penerimaan negara,’’ kata Menkeu, usai rapat  terbatas di Istana Kepresidenan. 

Dengan kenaikan tarif itu, cukai rokok ditargetkan akan menyumbang Rp173 triliun pada APBN 2020, meningkat sekitar Rp14 triliun dari tahun 2019. Kebijakan ini dikatakan tak akan berubah, meski ada kabinet baru Oktober nanti. Bahkan, dikatakannya dalam masa transisi kabinet baru akan menyiapkan pencetakan cukai baru.

Instrumen cukai memang lazim  digunakan untuk membatasi lonjakan jumlah perokok. Malaysia telah lama menetapkan kenaikan cukai rokok hingga kini mencapai 59% dari harga jual rokok. Angka perokok beringsut turun, dari 23,1 persen pada 2011 menjadi 22,8 persen pada 2015. Dari cukai itu, Pemerintah Malaysia dapat memungut penerimaan negara RM 13,5 miliar, sekitar Rp46,6 triliun pada 2018.

Jika tarifnya naik 23 persen, cukai rokok di Indonesia sudah akan mencapai 57 persen dari harga rokok. Itu sudah tergolong tinggi. Di Vietnam (populasi perokok sekitar 20 persen) cukainya sekitar 42 persen. Singapura yang memiliki populasi perokok 13 persen, mencoba mengurangi jumlahnya dengan antara lain membatasi area merokok dan menetapkan cukai di atas 70 persen. Di Thailand dengan 17 persen perokok tarif cukainya menyentuh 80 persen.

Negara lain yang punya angka perokok tinggi ialah Chile (32 persen) dan Rusia (31,5 persen). Di banyak negara Barat, angka perokok juga masih cukup tinggi. Di Perancis jumlah perokok regulernya mencapai 23,1 persen, Jerman 21,1 persen, Inggris 16,3 persen, dan Amerika  15,1 persen. Turki, Mesir, dan Cina prevalensinya sekitar 22-23 persen, Korea 21 persen dan Jepang 17 persen. Hampir semuanya mematok cukai di atas 50 persen untuk rokok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia harus lebih bersungguh-sungguh membendung pertambahan jumlah perokoknya. Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi  perokok anak dan remaja meningkat dari 7 ke 9 persen. Pada kurun yang sama, kaum perempuan perokok meningkat tajam dari 2,5 ke 4,8 persen. Prevalensi penyakit katastropik, yang berkaitan dengan dampak merokok, juga terus meningkat.

Namun, pemerintah juga perlu berhati-hati melaksanakan kebijakan pembatasan merokok itu agar tak mengguncang industri rokok yang sudah berkembang puluhan tahun itu. Industri rokok jadi sandaran hidup bagi jutaan rakyat Indonesia, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh dan pekerja pabrik, di sisi produksi. Rokok menghidupi beribu-ribu pedagangan, dan kue iklan rokok yang triliunan rupiah itu menetes ke mana-mana. Kontribusi ekspornya pun mencapai USD1 miliar.

Kalangan industri rokok umumnya menunjukkan sikap terkejut atas kenaikan cukai itu, dan menyebut sebagai keputusan sepihak yang akan mengganggu ekosistem industri rokok. Yang  dikuatirkan adalah, volume penjualan anjlok, rokok ilegal yang  tak membayar cukai akan merajalela dan petani tembakau serta cengkih akan kesulitan karena permintaannya menyusut.

Namun, Kementerian  Keuangan yakin bahwa industri rokok masih bisa tumbuh. Bukan hanya lantaran populasi perokok yang tinggi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai punya pengalaman merazia peredaran rokok ilegal. Menurut rilis Kemenkeu, dalam beberapa tahun terakhir peredaran rokok ilegal yang tidak membayar cukai bisa ditekan dari 12 persen menjadi 3 persen. Bahkan, dengan kenaikan tarif cukai itu pun Kemenkeu yakin bahwa inflasi 2020 masih bisa dikelola di level 3,2 persen. (P-1)

Cukai Rokok
Ekonomi
Narasi Terpopuler
Pangkas Waktu Tempuh, Tol Cibitung-Cilincing Sudah 60%
IPC melalui anak perusahaannya PT Akses Pelabuhan Indonesia bekerja sama dengan Waskita Toll Road  membangun jalan Tol Cibitung-Cilincing. Tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh angkut b...
Sang Akademisi yang Politikus
Hidayat tercatat dalam tiga besar calon legislatif dengan suara terbanyak di peringkat tiga setelah Puan Maharani (PDIP) dan Cornelis, juga dari PDIP. ...
Kader Anshor Menyalip Mentor
Sebagai santri politik Jazilul Fawaid menjadi peraih suara terbesar di antara semua caleg PKB pada Pemilu 2019. Dua kali dipanggil KPK, toh kekayaannya paling kecil di antara pimpinan MPR yang lain. ...
Politik Dijalankan Dengan Hukum
Memegang disiplin hukum yang ketat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani terbiasa memandang isu politik kenegaraan dalam perspektif hukum. Menonjol perannya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. ...
Politisi Luwes yang Kembali Menjejak Kursi Pimpinan
Karier politiknya dimulai dengan menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya pun membumbung. ...
Indonesia Jadi Raja Digital Asia Tenggara
Menkominfo Rudiantara memberikan isyarat akan lahir satu perusahaan rintisan sebagai unicorn selanjutnya, yakni berasal dari sektor pendidikan. ...
Strategi Menangkap Masa Depan
Maritim adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu trilogi maritim atau jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) menjadi salah satu kuncinya. ...
Presiden Joko Widodo dan Jati Diri TNI
Jelas, perubahan paradigma ini bukan hanya merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman dan tatanan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tetapi lebih dari itu. ...
Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat
M Azis Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR-RI. Ia mewakili generasi ketiga Golkar yang berkiprah pascareformasi. Tanpa beban masa lalu, Azis lincah dalam melangkah, tapi tetap dalam tradisi moderasi Go...
Pendiri Partai Gerindra dan Pekerja Senyap
Sufmi Dasco memang orangnya tidak suka publikasi yang berlebihan. Namun, justru itu yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. ...