Bahasa | English


UU CIPTA KERJA

Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres

17 November 2020, 08:02 WIB

Pemerintah sedang menyusun 40 rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja. Pintu terbuka bagi semua elemen masyarakat menyampaikan gagasannya.


Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres Portal resmi UU Cipta Kerja. Foto: Bismo Agung

Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada 2 November 2020. Sebutan resminya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Ketentuan Penutup di Pasal 185, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan.

Pemerintah pun bergegas menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan draf rancangan peraturan presiden (R-Perpres) disiapkan. Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan empat R-Perpres.  Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ R-Perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksana tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, dan untuk memberikan ruang dalam melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id. Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholder yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan R-Perpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui portal resmi UU Cipta Kerja.  

Airlangga berkata, “Melalui penyediaan portal resmi UU Cipta Kerja ini, pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholder terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan R-Perpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.”

Selain itu, seluruh kementerian/lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan empat R-Perpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif.  

Menko Perekonomian menambahkan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan usaha dengan memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan serta berbagai insentif usaha, baik terhadap koperasi dan UMKM maupun korporasi dan industri nasional.Melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan akan mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja juga ditujukan menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. 

Airlangga menjelaskan, setidaknya ada tiga manfaat utama dari adanya UU Cipta Kerja. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja. Kedua, memudahkan pembukaan usaha baru. Ketiga, mendukung pemberantasan korupsi. Dia pun mengakui pentingnya pengelolaan persepsi dan keseimbangan komunikasi, baik di media massa maupun media sosial agar UU Cipta Kerja ini dapat dipahami secara komprehensif. 

Senada dengan Menko Perekonomian, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menuturkan bahwa tujuan dari UU ini positif terhadap kemajuan ekonomi. “Setiap tahun perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,7 juta sarjana baru. Tentu persoalan lapangan kerja dan upaya menggerakkan ekonomi harus menjadi perhatian kita bersama,” papar Nizam.

Menurutnya, perbedaan pendapat juga sangat wajar untuk menghasilkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itu, kajian-kajian dan masukan tertulis dari perguruan tinggi perlu didorong bersama, terutama di dalam menyiapkan peraturan pelaksanaan UU ini. Nizam menambahkan, perguruan tinggi sebagai tempat para intelektual dan calon pemimpin masa depan tentu harus bisa menyosialisasikan UU ini secara baik.

“Informasi yang berimbang juga harus sampai ke mahasiswa. Jangan sampai turun ke jalan hanya karena provokasi atau hoaks,” harap Nizam.

 

Penulis: Eri Sutrisno
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini

Presiden RI
Covid-19
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LawanCovid19
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Nizam
Presiden Joko Widodo
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
UU CIpta Kerja
Narasi Terpopuler
Di Sana-Sini Masih Menjadi-Jadi
Kasus Covid-19 di dunia masih melonjak-lonjak. Sebagian Eropa lockdown. Di Benua Amerika pekan kedua November Covid-19 melesat 41%. Di Asia Selatan-Tenggara telah melandai. ...
Pertanian Tumbuh Subur, Ekspor Moncer
Kinerja ekspor membuat neraca perdagangan kembali mencetak surplus besar pada Oktober 2020 mencapai USD3,61 miliar ...
Perlu Tindakan, tak Cukup Imbauan
Presiden Joko Widodo minta aparat melakukan tindakan hukum bila terjadi kerumunan. Efek long weekend sangat nyata pada penularan Covid-19. Di Jateng positivity rate langsung naik dari 13,5% ke 17,4%. ...
Menuju Kawasan Damai, Stabil, Sejahtera
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional Asean+ akan memberi ruang ekspor dan investasi yang lebih besar. Asean+ ini mewakili 30 persen ekonomi dunia. ...
Tekfin Melejit di saat Sempit
Industri teknologi finansial (tekfin) di Indonesia diprediksi akan tumbuh paling kencang di Asean dalam lima tahun ke depan. Perlu regulasi yang terintegrasi untuk menekan risiko. ...
Joglo Semar Berurat Nadi Jalan Beton
Ruas tol Bawen-Yogyakarta dipastikan dibangun pada 2021. Di akhir 2023 diharapkan dua ruas tol, yakni dari arah Semarang dan Solo, akan bertemu di Gamping, Yogyakarta Barat. ...
Industri Mebel Bising Kembali
Kendati permintaan dalam negeri belum sebaik pasar ekspor, industri mebel Indonesia siap memenuhi perubahan pola konsumen di masa adaptasi kebiasaan baru. ...
Pintu Terbuka Menuju PP dan Perpres
Pemerintah sedang menyusun 40 rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja. Pintu terbuka bagi semua elemen masyarakat menyampaikan...
UMKM Mengincar Pasar Global di Tengah Pandemi
Di tengah pandemi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia masih mampu menembus pasar Eropa, Asia, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah. ...
Geliat di Jalur Pemulihan
Menko Airlangga menyebut apa yang dilakukan pemerintah, sudah berada pada jalur yang benar, atau on the right track. ...