Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


KEBIJAKAN

Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres

Wednesday, 5 December 2018

Pemerintah telah menyiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Siapkah konsumen menuju era tersebut?


Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres Sumber foto: Antara Foto

Pengembangan mobil listrik sudah merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, produksi minyak negara ini semakin turun, sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat.

Konsekuensinya, Indonesia yang kini merupakan nett importer minyak semakin terbebani bila tetap menggunakan BBM. Perlu upaya untuk mengurangi penggunaan BBM dan mobil listrik adalah solusinya. Keseriusan negara untuk mendorong produksi mobil listrik cukup serius. Bahkan, roadmap (peta jalan) pengembangan kendaraan listrik pun sudah tersedia. Tinggal menunggu segera keluarnya peraturan presiden berkaitan dengan rencana tersebut.      

Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengunjungi satu industri otomotif beberapa waktu lalu juga sudah secara jelas mengatakan bahwa pemerintah terus mempersiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. “Roadmap menuju mobil listrik ini sudah siap di Kementerian Perindustrian. Kita akan siapkan, masih dalam proses perpresnya (peraturan presiden),” ujar Presiden.

Pernyataan presiden itu juga diperkuat oleh penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. “Rancangan peraturan presiden tentang percepatan pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri akan dibawa ke rapat terbatas pada awal bulan ini.”

Beberapa hal akan dibahas terkait dengan pengembangan kendaraan bermotor listrik di dalam negeri, termasuk insentif fiskal maupun nonfiskal ketika membahas rancangan perpres tersebut. “Penyelesaian peraturan presiden tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama,” tandas Luhut.

Pernyataan Luhut ini juga diamini oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. “Beleid kendaraan bermotor listrik akan keluar pada tahun ini.”

Tak dipungkiri, selain pertimbangan energi dan lingkungan, perkembangan dan keberlanjutan industri otomotif dan pendukungnya menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Intinya, memastikan bahwa Indonesia akan menjadi produsen bukan sekadar konsumen.

 

Perkembangan di Jiran

Dalam konteks pengembangan kendaraan listrik, beberapa negara bahkan sudah merencanakan pelarangan penjualan kendaraan berbasis energi fosil mulai 2030. Antara lain Jerman, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan India. Sedangkan Norwegia yang saat ini menjadi salah satu negara yang sangat serius beralih ke kendaraan listrik dan akan melarang penjualan kendaraan bahan bakar fosil mulai 2025.

Demi menyongsong era itu dan merangsang konsumen, sejumlah negara telah membuat regulasi menarik terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah Norwegia, misalnya, memberikan insentif bagi pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) dan menyediakan sumber listrik dan parkir gratis di 400 stasiun. 

Begitu juga dengan Pemerintah Jerman yang membebaskan kendaraan listrik dari pajak tahunan dan membebaskan pajak kendaraan listrik selama 5 tahun untuk lisensi di bawah 2020.

Inggris juga membebaskan pajak jalan tahunan untuk kendaraan listrik dan memberikan subsidi hingga US$8.000 bagi sembilan model mobil listrik. Hal serupa juga diterapkan oleh Amerika Serikat dan India. Kedua negara itu memberikan keringanan pajak terhadap kendaraan listrik.

Perubahan dari mobil bermesin pembakaran ke kendaraan bertenaga listrik tidak bisa dipungkiri membawa konsekuensi yang berisiko juga. Bayangkan, nantinya banyak komponen yang tidak terpakai lagi, dan pada gilirannya akan berdampak pada nasib industri pendukung yang sudah ada saat ini.

Terlepas dari semua itu, pemerintah sepertinya tetap akan menjalankan program pengembangan kendaraan listrik. Salah satunya buktinya adalah telah adanya roadmap pengembangan kendaraan listrik.

Seperti disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto, pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri kendaraan listrik, termasuk telah menyiapkan insentif tax holiday bagi industri, dan telah mengusulkan perubahan skema pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

“Di RIPIN [Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional] sudah ada. Pada 2025--2035 kita sudah bicara pengerak muda listrik dan fuel cell,” jelasnya.

Selain itu, Kemenperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk Completely Knock Down (CKD)  maksimal 5%, dari saat ini 5% hingga 10%. Sementara untuk jenis incompletely knocked down (IKD) dihapuskan menjadi 0%, dari semula sebesar 7,5%

Indonesia memang mau tidak mau harus juga masuk menggarap segmen ini, apalagi tren kendaraan listrik makin kuat dan penjualannya secara global makin meningkat. Mobil listrik sudah menjadi pilihan di masa depan. Sejumlah negara di Eropa, misalnya, sudah mencanangkan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik.

Kendaraan listrik juga akan semakin populer seiring dengan harganya yang semakin turun. Bahkan, harga mobil listrik tanpa subsidi diprediksi semakin kompetitif dengan mobil konvensional pada 2024. Itu hanya enam tahun dari sekarang.

Tentu pemerintah juga harus mendengar pendapat lainnya, terutama hambatan-hambatan yang menghadangnya dan dicarikan solusinya. Dan itu bisa menjadi masukan sebelum komitmen pengembangan kendaraan listrik menjadi tekad nasional melalui perpres yang direncanakan terbit tahun ini juga.

Beberapa masalah yang masih mengganjal, misalnya, infrastruktur charging station belum mendukung. Begitu juga, harga baterai dan potensi limbahnya, karena daur ulang baterai bekas yang sangat mahal.

Yang jelas, kita patut mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera mengimplementasikan pengembangan kendaraan listrik tersebut. Dan, yang yang terpenting lagi adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen kendaraan listrik tersebut. (F-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Industri Otomotif Semakin Berdaya Saing
Industri otomotif dinilai memiliki struktur industri yang kuat dan dalam karena ditunjang oleh industri pendukung. ...
Aroma Kopi dan Restorasi Kain Sarung
Pemerintah menganggarkan sekitar  Rp1 triliun untuk pos pemajuan budaya di 2019. Agak luput dari mata Pemilu, gerak pemajuan kebudayaan berlangsung cepat. Pembiayaan dari negara akan lebih fleksi...
Integrasi Pendidikan dan Kebutuhan Industri
Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus perlu penopang penyediaan sumber daya manusia. Dibutuhkan kerja sama antara lembaga pendidikan dan industri untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan...
Pembangunan Manusia Jadi Prioritas
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dunia pendidikan negara ini lebih fokus untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil bekerja. ...
Sektor Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif
Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4%. ...
Adu Panjang Jalan Tol
Presiden Jokowi telah meresmikan beroperasinya beberapa ruas tol di Sumatra. Bagian dari tol trans-Sumatra ini akan menjadi jalan tol dipanjang di Indonesia. ...
Bergerak Naik Tanpa Guncangan
Kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS Golongan IIa tak menimbulkan guncangaan pada APBN. Pos pengeluaran itu selama ini telah ditanggung dari pos alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan...
Titik Fokus APBN 2019
Berbagai pendekatan baru untuk melaksanakan program pembangunan mulai diterapkan pemerintah pada 2019. Sebetulnya bukan hal yang baru juga, tapi kini tingkat penerapannya jauh lebih konsisten dan seri...
Konsistensi Anggaran di Tahun Politik
APBN 2019 tidak banyak terganggu dengan riuh rendahnya politik pemilihan. Pemerintah tetap fokus menjalankan agenda-agenda besarnya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun membangunan kualitas su...
Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi
Tren pertumbuhan positif industri fintech P2P Lending ini tentunya diharapkan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. ...