Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota

KEBIJAKAN

Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres

Wednesday, 5 December 2018

Pemerintah telah menyiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Siapkah konsumen menuju era tersebut?


Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres (Sumber foto : Antara Foto)

Pengembangan mobil listrik sudah merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, produksi minyak negara ini semakin turun, sedangkan kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor terus meningkat.

 

Konsekuensinya, Indonesia yang kini merupakan nett importer minyak semakin terbebani bila tetap menggunakan BBM. Perlu upaya untuk mengurangi penggunaan BBM dan mobil listrik adalah solusinya. Keseriusan negara untuk mendorong produksi mobil listrik cukup serius. Bahkan, roadmap (peta jalan) pengembangan kendaraan listrik pun sudah tersedia. Tinggal menunggu segera keluarnya peraturan presiden berkaitan dengan rencana tersebut.

      

Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengunjungi satu industri otomotif beberapa waktu lalu juga sudah secara jelas mengatakan bahwa pemerintah terus mempersiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. “Roadmap menuju mobil listrik ini sudah siap di Kementerian Perindustrian. Kita akan siapkan, masih dalam proses perpresnya (peraturan presiden),” ujar Presiden.

Pernyataan presiden itu juga diperkuat oleh penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. “Rancangan peraturan presiden tentang percepatan pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri akan dibawa ke rapat terbatas pada awal bulan ini.”

Beberapa hal akan dibahas terkait dengan pengembangan kendaraan bermotor listrik di dalam negeri, termasuk insentif fiskal maupun nonfiskal ketika membahas rancangan perpres tersebut. “Penyelesaian peraturan presiden tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama,” tandas Luhut.

Pernyataan Luhut ini juga diamini oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. “Beleid kendaraan bermotor listrik akan keluar pada tahun ini.”

Tak dipungkiri, selain pertimbangan energi dan lingkungan, perkembangan dan keberlanjutan industri otomotif dan pendukungnya menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Intinya, memastikan bahwa Indonesia akan menjadi produsen bukan sekadar konsumen.

 

Perkembangan di Jiran

Dalam konteks pengembangan kendaraan listrik, beberapa negara bahkan sudah merencanakan pelarangan penjualan kendaraan berbasis energi fosil mulai 2030. Antara lain Jerman, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan India. Sedangkan Norwegia yang saat ini menjadi salah satu negara yang sangat serius beralih ke kendaraan listrik dan akan melarang penjualan kendaraan bahan bakar fosil mulai 2025.

Demi menyongsong era itu dan merangsang konsumen, sejumlah negara telah membuat regulasi menarik terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah Norwegia, misalnya, memberikan insentif bagi pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) dan menyediakan sumber listrik dan parkir gratis di 400 stasiun. 

Begitu juga dengan Pemerintah Jerman yang membebaskan kendaraan listrik dari pajak tahunan dan membebaskan pajak kendaraan listrik selama 5 tahun untuk lisensi di bawah 2020.

Inggris juga membebaskan pajak jalan tahunan untuk kendaraan listrik dan memberikan subsidi hingga US$8.000 bagi sembilan model mobil listrik. Hal serupa juga diterapkan oleh Amerika Serikat dan India. Kedua negara itu memberikan keringanan pajak terhadap kendaraan listrik.

Perubahan dari mobil bermesin pembakaran ke kendaraan bertenaga listrik tidak bisa dipungkiri membawa konsekuensi yang berisiko juga. Bayangkan, nantinya banyak komponen yang tidak terpakai lagi, dan pada gilirannya akan berdampak pada nasib industri pendukung yang sudah ada saat ini.

Terlepas dari semua itu, pemerintah sepertinya tetap akan menjalankan program pengembangan kendaraan listrik. Salah satunya buktinya adalah telah adanya roadmap pengembangan kendaraan listrik.

Seperti disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto, pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri kendaraan listrik, termasuk telah menyiapkan insentif tax holiday bagi industri, dan telah mengusulkan perubahan skema pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

“Di RIPIN [Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional] sudah ada. Pada 2025--2035 kita sudah bicara pengerak muda listrik dan fuel cell,” jelasnya.

Selain itu, Kemenperin juga sudah mengajukan skema penurunan bea masuk untuk kendaraan listrik dalam bentuk Completely Knock Down (CKD)  maksimal 5%, dari saat ini 5% hingga 10%. Sementara untuk jenis incompletely knocked down (IKD) dihapuskan menjadi 0%, dari semula sebesar 7,5%

Indonesia memang mau tidak mau harus juga masuk menggarap segmen ini, apalagi tren kendaraan listrik makin kuat dan penjualannya secara global makin meningkat. Mobil listrik sudah menjadi pilihan di masa depan. Sejumlah negara di Eropa, misalnya, sudah mencanangkan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik.

Kendaraan listrik juga akan semakin populer seiring dengan harganya yang semakin turun. Bahkan, harga mobil listrik tanpa subsidi diprediksi semakin kompetitif dengan mobil konvensional pada 2024. Itu hanya enam tahun dari sekarang.

Tentu pemerintah juga harus mendengar pendapat lainnya, terutama hambatan-hambatan yang menghadangnya dan dicarikan solusinya. Dan itu bisa menjadi masukan sebelum komitmen pengembangan kendaraan listrik menjadi tekad nasional melalui perpres yang direncanakan terbit tahun ini juga.

Beberapa masalah yang masih mengganjal, misalnya, infrastruktur charging station belum mendukung. Begitu juga, harga baterai dan potensi limbahnya, karena daur ulang baterai bekas yang sangat mahal.

Yang jelas, kita patut mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera mengimplementasikan pengembangan kendaraan listrik tersebut. Dan, yang yang terpenting lagi adalah bagaimana Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen kendaraan listrik tersebut. (F-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Negeri Aman Wisatawan Berdatangan
Gallup’s Report menyebutkan, Indonesia negara paling aman nomor 9 di dunia. Risiko pembunuhan di Indonesia juga rendah dibanding negara tetangga. Yang tinggi risiko bencana alam. ...
Mengejar Pencapaian Akses 100% di 2019
Akses air bersih dan sanitasi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar tersebut. ...
Mengukur Potensi Lewat Aksi Para Jagoan
Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal tumbuhnya perusahaan-perusahaan start-up hingga mampu melambungkan valuasi. ...
Program Hilirisasi Perlu Terus Didorong
Sektor batu bara masih sangat dibutuhkan dalam pembangunan ke depan. ...
Mengusahakan Multicurrency untuk Stabilitas
Sejatinya, kerja sama RI dengan Thailand dan Malaysia demi meningkatkan penggunaan Rupiah, Baht dan ringgit secara lebih luas. Namun efeknya dalam bertransaksi pun tidak perlu lagi dikonversi ke mata ...
Sofyan Djalil Ngebut Menyalip Target
Realisasi sertifikasi tanah 2018 mencapai 9,3 juta buah, jauh melampaui  target 7 juta lembar. Realisasi 2017 juga melewati target. Sertifikasi tanah kini mudah dan murah. ...
Kontribusi Indonesia bagi Dunia Besar
Indonesia tidak hanya siap untuk negosiasi, tapi juga komitmen ikut serta dalam pengendalian perubahan iklim.  ...
Manis, Segar, dan Bebas Hama Penyakit
Kenaikan ekspor keseluruhan hortikultura tahun 2018 mencapai 12%. Untuk buah-buahan 26,3%. Kini Indonesia mencatat surplus duren. ...
Target yang Terlampaui di Tangan Sri Mulyani
Berkali-kali Sri Mulyani mendapat pengakuan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Kinerjanya menjaga stabilitas fiskal patut diacungi jempol. ...
Sumpah Palapa Era Modern Segera Tuntas
Proyek jaringan Palapa Ring segera tuntas. Infrastruktur itu diharapkan bisa dimanfaatkan mendukung ekonomi digital Indonesia. ...