Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota

BIODIESEL

Simbiose Dalam Mandatori B20

Tuesday, 28 August 2018

Kapasitas industri biofuel dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mandatori B20. Kebijakan tersebut membantu menyerap kelimpahan minyak sawit.


Simbiose Dalam Mandatori B20

PT Pertamina (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) bersepakat membentuk konsorsium industri biodiesel dari  minyak sawit mentah (CPO). Kilangnya akan dibangun di Dumai,  Riau, lokasi yang dekat dengan sentra produksi CPO. 

Skala produksinya antara 500 ribu –  satu juta ton biodiesel per tahun. Produksi biodiesel itu kelak akan diborong Pertamina. ‘’Jadi, pasarnya jelas. Ini simbiose mutualisme. Impor berkurang, kita hemat devisa,’’ Dolly P. Pulungan, Dirut PTPN III  di sela-sela peringatan 17 Agustus 2018 di Jambi.

Biodiesel adalah urusan strategis ketika Indonesia terus menghadapi ketergantungan pada energi impor, baik berupa minyak mentah atau bahan bakar minyak (BBM). Konsumsi BBM (bahan bakar minyak) Indonesia saat ini  1,6 juta barel per hari. Dengan lifting hanya  sekitar 770 ribu barel per hari, berarti terjadi defisit yang lebar yang harus diisi dengan impor.

Tahun 2017 lalu Indonesia diperkirakan impor 140 juta barel minyak mentah. Ditambah 181 juta barel produksi domestik, minyak mentah  itu diolah di kilang-kilang dalam negeri menjadi BBM seperti Pertamax, Premium,  solar dan Avtur. Namun, karena konsumsi yang tinggi, Indonesia masih perlu mengimpor jutaan barel premium dan solar. Di tengah harga minyak mentah yang mahal dan nilai tukar rupiah yang tertekan terhadap dollar Amerika, impor menjadi beban berat.

Tak semua BBM itu bisa dijual dengan harga keekonomiannya. Premium dan solar misalnya masih disubsidi. Bahkan, untuk solar subsidinya mencapai Rp. 2000 per liter. Kenaikan harga minyak mentah belakangan ini, tentu mengakibatkan lonjakan subsidi.

Untuk tahun fiskal 2018 ini, besaran subsidi BBM diperkirakan akan mencapai Rp. 163,5 Trilyun, melesat Rp. 69 Trilyun dari rencana. Toh, penambahan subsidi itu jadi pilihan pemerintah katimbang harus menaikkan harga BBM yang dapat memantik inflasi mengganggu daya beli rakyat.

Dalam situasi ini, penambahan konsumsi BBM berarti kenaikan impor dan arus devisa keluar. Maka, upaya mengurangi impor solar (atau bahan mentahnya) berarti menghemat devisa. Kalkulasi ini yang mendorong pemanfaatan biodiesel dalam negeri sebagai campuran solar. Langkah ini tidak bisa ditunda lagi mengingat defisit neraca perdagangan migas di Indonesia sudah begitu berat. Data BPS menunjukkan bahwa neraca migas Indonesia mengalami defisit US$ 5,03 Milyar selama Januari - Mei 2018 saja.

Dalam waktu dekat  Pemerintah memberlakukan kebijakan produksi solar  Mandatory B-20. Artinya, pemerintah menugaskan bahwa solar akan diproduksi dan didistribusikan dengan 20 persen biodiesel yang diblending di dalamnya. Kebijakan ‘’oplosan’’ ini sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 2008 melalui Mandatory B-10. Namun pelaksanaannya masih terbatas.

Sejak 2015, lewat Peraturan Menteri ESDM digulirkan Mandatory B-15 untuk kebutuhan wahana transportasi umum (kereta api) dan pembangkit listrik yang tergolong  Public Service Obligation (PSO). Hasilnya mulai  tampak tahun 2016,  ketika Pertamina menampung sekitar 2 juta Kiloliter (KL) biodiesel produk dalam negeri untuk diblending dengan minyak solar.

Rupanya, Mandatory B-15 sukses. Kinerja solar B-15 tidak mengecewakan. Maka, digulirkan kebijakan B-20 itu. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini sudah dituangkan ke dalam Perpres nomor 66 tahun 2018.  ‘’Presiden sudah tanda tangan,’’ ujar Darmin, pertengahan Agustus lalu. Dalam Perpres ini pemakaian solar B-20 akan diperluas bukan hanya untuk mesin  PSO, lebih dari itu ke jenis nonPSO seperti wahana transportasi darat, laut, alat berat, bahkan kendaraan militer.

Industri hilir kelapa sawit sudah siap menyambut Mantatory  B-20. Tak perlu investasi yang segera karena kapasitas terpasang kilang-kilang biodiesel nasional sudah mencapai 11,5 juta KL per tahun. Selama ini  kilang-kilang tersebut kurang berderak akarena tingkat produksinya baru sekitar 30% saja. Biodiesel Indonesia masih sulit menembus  pasar internasional dan serapan domestiknya juga rendah.. Maka, kebijakan M-20 itu disambut hangat,  ibarat pucuk dicinta ulam tiba.

Dalam perkiraan GAPKI, konsumsi solar nasional (PSN dan nonPSO) di tahun 2019 mencapai lebih dari 45 juta KL. Jika Mandatory M-20  terlaksana  setidaknya 9 juta LM biodiesel hasil produksi kilang dalam negeri akan terserap. Bahkan, teknologi telah pula memungkinkan untuk memproduksi solar B-30, B-40 atau B-50 dengan kinerja yang prima. Hasilnya, bukan saja devisa milyaran dollar AS bisa dihemat, lebih dari itu ketahanan energi juga meningkat, dan Indonesia jadi pelopor pemakaian BBM terbarukan di Kawasan Asia.

Tak heran bila Dirut PTPN III Dolly P. Pulungan begitu bersemangat bicara tentang rencana kongsiannya dengan Pertamina membangun kilang biodiesel.

Ekonomi
Investasi
Narasi Terpopuler
Harmonisasi Kebijakan TKDN Tengah Disiapkan
Pemerintah Indonesia siap membantu Pegatron untuk memperoleh kemudahan perizinan. ...
Negeri Kaya Nikel, Pengembangan Industri Kian Potensial
Kemampuan produksi baterai litium yang didukung kekayaan alam melimpah menjadi daya tawar tersendiri bagi Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. ...
Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres
Pemerintah telah menyiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Siapkah konsumen menuju era tersebut? ...
Jalur Non-PNS Menuju ASN
Presiden menerbitkan PP yang mengatur  pegawai honorer menjadi ASN lewat jalur Perjanjian Kerja (PPPK).  Tak ada lagi jalan mudah jadi PNS. ...
Transportasi Berbasis Rel Mengurai Kemacetan Jakarta
Inefisiensi akibat kemacetan di Jakarta bisa mencapai Rp67 triliun per tahun. Dua model transportasi berbasis rel pun dibangun. Targetnya, awal 2019 beroperasi. ...
Redistribusi Tanah untuk Rakyat
Sekitar 4,5 juta lahan yang dikuasai masyaakat akan dilegalkan dengan sertifikasi, dan 4,5 juta ha lainnya akan dibagikan sebagai program redistribusi. ...
Pemulihan Menuju Hutan Lestari Semakin Baik
Pelbagai langkah koreksi di sektor kehutanan pun dilakukan. Salah satunya adalah melakukan langkah moratorium lahan gambut. ...
Dari Honorer ke Skema Perjanjian Kerja
Presiden Jokowi terus mengendalikan laju penerimaan CPNS. Tenaga kesehatan menjadi prioritas. Rekrutmen guru honorer disetop. Jalur PPPK untuk guru honorer disiapkan. ...
Bauran Energi Indonesia Kian Baik
Indonesia tetap perlu kerja ekstra untuk bisa mencapai target bauran energi sebesar 25% pada 2025. ...
Merumuskan Strategi Kebudayaan Indonesia
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 adalah usaha untuk merumuskan kembali strategi kebudayaan Indonesia untuk menjawab tantangan global. Indonesia membutuhkan sebuah langkah yang tersusun untuk tampil l...