Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Penangkal Inflasi

Monday, 13 August 2018

Cegah kenaikan harga, pemerintah memilih menambah anggaran subsidi untuk solar, premium, dan listrik. Harga energi itu tidak akan dinaikkan sampai 2019.


Subsidi Penangkal Inflasi

Harga minyak mentah merambat naik sejak Agustus tahun silam, dan mencapai puncaknya Mei-Juni 2018 lalu. Meski gejolak  kenaikaan belakangan agak mereka, posisi harga Agustus ini masih jauh di atas harga setahun lalu. Dan masih pula jauh melampaui asumsi harga APBN 2018.

Ditambah pula terjadi deprisiasi rupiah terhadap dolar AS, mau tak mau, biaya produksi BBM (bahan bakar minyak) terkerek naik, dan BBM bersubsidi yang seperti premium dan solar makin jauh di bawah harga keekonomiannya.

Namun tak berarti harga-harga akan naik. Pemerintah memilih menambah anggaran subsidi untuk solar, premium dan listrik. Harga energi itu tidak akan dinaikkan sampai 2019.

‘’Untuk solar subsidinya kita naikkan dari Rp500 jadi Rp2.000 per liter,’’ kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di beberapa kesempatan.

Penambahan subsidi dipilih bertujuan agar inflasi tinggi bisa terhindarkan sehingga daya beli masyarakat tak mengalami tekanan lebih besar.

Pos subsidi tentu akan membengkak. Menkeu memperkirakan pos subsidi pada APBN 2018 ini akan didongkrak ke angka Rp163,5 triliun dari rencana semula yang “hanya” Rp94,5 T. Ada kenaikan sekitar Rp69 T.

Dengan kenaikan subsidi itu harga BBM, gas ukuran 3 kg dan tarif listrik bisa aman tanpa kenaikan. Pun pos anggaran sector lain di APBN tidak akan terusik. Pemerintah bisa mengkompensasi subsidi itu antara lain dari tambahan penerimaan negara dari sektor migas yang mengalami windfall, tambahan  penerimaan negara berkah dari kenaikan ICP (Indonesia Crude Price).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penambahan subsidi itu tak harus diikuti dengan penyesuaian melalui skema APBNP (Perubahan). Ruang fiskal yang ada, menurut Sri Mulyani, masih memungkinkan untuk mengakomodir belanja subsidi ekstra ini.

Lebih jauh, kata Menkeu, pergesaran angka-angka dalam APBN adalah hal yang lumrah karena APBN sendiri disusun berdasarkan sejumlah asumsi. "Dalam APBN 2018, harga minyak mentah kita asumsikan US$ 48 per barel dan ternyata secara rata-rata di atas US$ 60," ujar Menkeu.

Begitu halnya dengan asumsi nilai tukar di APBN 2018 ternyata meleset. Lebih jauh Menkeu mengatakan, sejauh ini pos-pos anggaran lain relatif tak terganggu. Bukan itu saja, kebijakan satu harga juga tidak berubah.

Subsidi adalah tradisi lama dalam kebijakan energi Indonesia. Secara umum besaran subsidi itu berkorelasi positif dengan harga minyak mentah. Nilai ICP naik berarti subsidi meningkat.

Secara absolut angka subsidi bisa memberikan kesan ugal-ugalan. Terdorong harga minyak mentah yang tinggi pada tahun 2011 hingga 2014 misalnya, subsidi energi itu mencapai Rp256 T, Rp306 T, Rp310 dan Rp342 T.

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Harmonisasi Kebijakan TKDN Tengah Disiapkan
Pemerintah Indonesia siap membantu Pegatron untuk memperoleh kemudahan perizinan. ...
Negeri Kaya Nikel, Pengembangan Industri Kian Potensial
Kemampuan produksi baterai litium yang didukung kekayaan alam melimpah menjadi daya tawar tersendiri bagi Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. ...
Produksi Kendaraan Listrik Menanti Perpres
Pemerintah telah menyiapkan tataran regulasi untuk menyambut era mobil listrik. Siapkah konsumen menuju era tersebut? ...
Jalur Non-PNS Menuju ASN
Presiden menerbitkan PP yang mengatur  pegawai honorer menjadi ASN lewat jalur Perjanjian Kerja (PPPK).  Tak ada lagi jalan mudah jadi PNS. ...
Transportasi Berbasis Rel Mengurai Kemacetan Jakarta
Inefisiensi akibat kemacetan di Jakarta bisa mencapai Rp67 triliun per tahun. Dua model transportasi berbasis rel pun dibangun. Targetnya, awal 2019 beroperasi. ...
Redistribusi Tanah untuk Rakyat
Sekitar 4,5 juta lahan yang dikuasai masyaakat akan dilegalkan dengan sertifikasi, dan 4,5 juta ha lainnya akan dibagikan sebagai program redistribusi. ...
Pemulihan Menuju Hutan Lestari Semakin Baik
Pelbagai langkah koreksi di sektor kehutanan pun dilakukan. Salah satunya adalah melakukan langkah moratorium lahan gambut. ...
Dari Honorer ke Skema Perjanjian Kerja
Presiden Jokowi terus mengendalikan laju penerimaan CPNS. Tenaga kesehatan menjadi prioritas. Rekrutmen guru honorer disetop. Jalur PPPK untuk guru honorer disiapkan. ...
Bauran Energi Indonesia Kian Baik
Indonesia tetap perlu kerja ekstra untuk bisa mencapai target bauran energi sebesar 25% pada 2025. ...
Merumuskan Strategi Kebudayaan Indonesia
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 adalah usaha untuk merumuskan kembali strategi kebudayaan Indonesia untuk menjawab tantangan global. Indonesia membutuhkan sebuah langkah yang tersusun untuk tampil l...