Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


PERKEBUNAN NUSANTARA

Tanah Hari Tua Untuk Para Pekerja

Thursday, 28 Febuary 2019

Menteri BUMN menjajaki kemungkinan membagikan tanah 1.000 m2 ke para karyawan PTPN. Para aktivis pertanahan mendesak konflik agraria diprioritaskan. Presiden Jokowi memilih sertifikasi tanah sebagai jalan menghindari konflik agraria.


Tanah Hari Tua Untuk Para Pekerja Presiden Joko Widodo bersama perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Jakarta. Sumber foto: Dok Biro Pres Istana

Angin sejuk bertiup dari Istana Negara, di Jakarta, Kamis (21/2019) siang lalu. Di depan para pengurus Federasi Serikat Pekerja PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN agar menjajaki kemungkinan membagikan lahan masing-masing 1.000 meter persegi kepada setiap karyawan tetap di PTPN yang sudah bermasa kerja lebih dari 10 tahun.

Amanat tersebut kini tersampir di pundak Menteri BUMN Rini Soemarno. “Agar mereka mendapat ketenangan, punya tempat tinggal permanen, sehingga mereka lebih berkomitmen menjaga kebun-kebun negara tersebut,” kata Menteri Rini Soemarno kepada wartawan usai mendampingi presiden bertemu para pimpinan serikat pekerja perkebunan itu.

PT Perkebunan Nusantara  itu sendiri kini menjadi holding bagi 14 perusahaan perkebunan negara,  yakni PTPN I hingga PTPN XIV, yang kebunnya tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Mengelola lahan lebih dari 830 ribu ha, perkebunan negara ini memproduksi berbagai komoditas sawit, karet, kopi, teh, tebu, kakao, tembakau, buah-buahan, bibit tanaman, dan mengoperasikan pula industri pengolahannya, termasuk  pabrik gula dan produk turunan minyak sawit. Karyawan tetapnya mencapai 115 ribu orang.

Ke-14 perkebunan itu dikelola dalam satu holding sejak 2014. Asetnya sekitar Rp111 triliun. Sejak dikelola dalam satu holding, kinerja keuangannya meningkat. Pada 2016, PTPN (holding) ini masih mencatatkan kerugian Rp806 miliar. Namun, pada 2017 dia telah membukukan laba sekitar Rp900 miliar, dari total penjualannya yang mencapai Rp33 triliun. Diperkirakan, pada 2018 total penjualannya telah melampaui angka Rp40 triliun dengan lama bersih di atas Rp2 triliun. Hampir 70% penerimaan PTPN disumbang dari kebun sawit.

Kebun Sawit PTPN III. Sumber foto: Kemenperin.go.id

Tak heran bila kenaikan kinerja keuangan itu menjadi salah satu isu pembicaraan Presiden Jokowi dengan federasi serikat pekerja PTPN. Di sisi lain, ada pula isu kesejahteraan pekerja, termasuk isu para karyawan yang gamang memandang hari tuanya. Nyatanya, banyak pekerja yang hingga usia pensiun belum punya rumah tinggal. Situasi inilah yang mengundang empati presiden.

Namun, amanah presiden ini memerlukan  penanganan yang cermat. Lahan yang dikuasai PTPN di Jawa, misalnya, tentu tak  seluas yang di Sumatra atau Kalimantan. Secara ekonomis, 1.000 meter2 di Jawa juga nilainya kemungkinan berbeda dari di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Belum lagi, secara legal bagaimana status lahan tersebut, apakah hak pakai, hak guna usaha, atau hak milik? Ditambah pula, perlu ada penyesuaian tata ruang.

Penguasaan seluruh PTPN yang 14 unit itu pun porsinya tidaklah  besar dibandingkan perkebunan swasta yang jumlahnya bisa berjuta-juta hektar. Jika saja, separuh pekerja PTPN dalam 5 tahun ke depan dinyatakan berhak menerima masing-masing 1.000 m2, itu berarti sekitar 57,5 juta m2  atau 5.750 hektar. Ditambah fasilitas umum dan fasilitas sosial katakanlah menjadi 6.000 hektar. Belum satu persen. Namun, pengurangan akan terasa di PTPN Jawa dan memerlukan solusi yang bijak.

Adanya, pemberian lahan 1.000 m2 per pekerja ini bisa membuat kawasan perkebunan negara itu lebih hidup, lebih produktif,  dan berkeadilan. Di sisi lain, kebijakan itu akan memberikan landasan moral bagi negara menggunakan otoritasnya guna memperluas areal perkebunan negara. Caranya, dengan mengalihkan lahan-lahan perkebunan HGU yang sudah selesai masa berlakunya, atau yang terbengkalai dan salah urus.

Toh, para  pegiat LSM Advokasi  Agraria mengingatkan, ide pembagian lahan itu perlu ditinjau ulang. Alasannya, di banyak tempat masih terjadi  sengketa lahan antara warga  dan pengelola perkebunan besar termasuk PTPN. Bila dipaksakan, kebijakan itu dinilai tak berpihak pada masyarakat yang lama berjuang untuk mendapatkan lahan.

Bahkan, menurut LSM Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara nasional ada klaim kepemilikan dari 87,5  ribu kepala keluarga atas tanah seluas lebih dari 800.000 ha, yang digunakan perkebunan, tanaman industri kehutanan, pertambangan, properti, dan infrastruktur. Klaim itu berbuah sengketa--hal yang selama ini disebut konflik agraria.

Umumnya  sengketa  itu sudah lama terjadi, bahkan puluhan tahun. Warga umumnya  mengajukan klaim itu atas nama hak ulayat, hak adat, hak penggarap, atau tawaran  ganti rugi yang tidak sesuai. Tidak mudah diurai. Apalagi, sebagian kasus masih dalam proses peradilan. Tentu, tidak bisa serta-merta pemerintah mengambil alih urusan.

Presiden Jokowi punya jalan sendiri untuk melindungi hak rakyat atas tanah. Salah satunya dengan percepatan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistimatis lengkap. Dengan  jalan inilah masyarakat memperoleh cara mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan sertifikat. Jika memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, menurut hukum nasional atau adat setempat, warga mendapat kemudahan untuk mendapatkan sertifikat.

Langkah percepatan itu membuahkan hasil. Pada 2017 bisa diterbitkan 5 juta dokumen dan melonjak jadi 9 juta pada 2018. Rekor ini tak pernah terjadi sebelumnya. Pada era sebelumnya, rata-rata setahun tak lebih dari 1 juta dokumen sertifikat. Percepatan ini perlu dilakukan karena di Indonesia ada sekitar 80 juta bidang tanah yang harus dijamin sisi hukum kepemilikannya.

Terhadap tanah-tanah sengketa, proses hukum adalah jalan paling fair. Para pegiat advokasi tanah justru diharapkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lurus. Bila  ada yang bengkok tinggal “teriak” agar ada koreksi. Bila  urusan hukumnya selesai, bisa  didaftarkan untuk mendapat sertifikat. Mengundang campur tangan pemerintah dalam urusan hukum,  justru dapat membuat komplikasi yang lebih rumit.

Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan penguasaan tanah 1.000 m2 ke tiap karyawan PTPN yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah jalan cepat untuk  memperbaiki rasio gini pertanahan yang saat ini di angka 0,58.  Artinya, satu persen warga menguasai 58% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Di tangan para pekerja PTPN itu kemungkinan lahan tersebut juga akan produktif, mengingat para ‘’pemiliknya” adalah orang-orang yang telah berpengalaman dalam bidang usaha pertanian. (P-1)

Perkebunan
Narasi Terpopuler
Sektor Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif
Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4%. ...
Adu Panjang Jalan Tol
Presiden Jokowi telah meresmikan beroperasinya beberapa ruas tol di Sumatra. Bagian dari tol trans-Sumatra ini akan menjadi jalan tol dipanjang di Indonesia. ...
Bergerak Naik Tanpa Guncangan
Kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS Golongan IIa tak menimbulkan guncangaan pada APBN. Pos pengeluaran itu selama ini telah ditanggung dari pos alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan...
Titik Fokus APBN 2019
Berbagai pendekatan baru untuk melaksanakan program pembangunan mulai diterapkan pemerintah pada 2019. Sebetulnya bukan hal yang baru juga, tapi kini tingkat penerapannya jauh lebih konsisten dan seri...
Konsistensi Anggaran di Tahun Politik
APBN 2019 tidak banyak terganggu dengan riuh rendahnya politik pemilihan. Pemerintah tetap fokus menjalankan agenda-agenda besarnya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun membangunan kualitas su...
Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi
Tren pertumbuhan positif industri fintech P2P Lending ini tentunya diharapkan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. ...
Terowongan Kembar Curug Jompong
Presiden jokowi meminta terowongan kembar di ruas Curug Jompong selesai 2019. Pada situasi hujan ekstrem, terowongan bisa bisa mengamankan 700 ha kawasan banjir di Bandung Selatan. ...
Penundaan BK, Saatnya Produsen CPO Genjot Ekspor
Pemerintah memutuskan menunda pengenaan pungutan alias masih menerapkan pungutan USD0 per ton, setidaknya sampai satu bulan ke depan. ...
Perpres Disiapkan, Era Kendaraan Listrik Segera Tiba
Beleid baru berupa perpres ditargetkan akan selesai akhir bulan ini untuk segera diimplementasikan. ...
Tiga Kartu Baru Pembawa Harapan Baru
Tiga kartu baru ada di tangan presiden. Bantuan sosial terbukti efektif menekan angka kemiskinan, mendorong indeks pembangunan manusia, dan membawa harapan baru. ...