Bahasa | English


PERKEBUNAN NUSANTARA

Tanah Hari Tua Untuk Para Pekerja

28 Febuary 2019, 10:43 WIB

Menteri BUMN menjajaki kemungkinan membagikan tanah 1.000 m2 ke para karyawan PTPN. Para aktivis pertanahan mendesak konflik agraria diprioritaskan. Presiden Jokowi memilih sertifikasi tanah sebagai jalan menghindari konflik agraria.


Tanah Hari Tua Untuk Para Pekerja Presiden Joko Widodo bersama perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara, Jakarta. Sumber foto: Dok Biro Pres Istana

Angin sejuk bertiup dari Istana Negara, di Jakarta, Kamis (21/2019) siang lalu. Di depan para pengurus Federasi Serikat Pekerja PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN agar menjajaki kemungkinan membagikan lahan masing-masing 1.000 meter persegi kepada setiap karyawan tetap di PTPN yang sudah bermasa kerja lebih dari 10 tahun.

Amanat tersebut kini tersampir di pundak Menteri BUMN Rini Soemarno. “Agar mereka mendapat ketenangan, punya tempat tinggal permanen, sehingga mereka lebih berkomitmen menjaga kebun-kebun negara tersebut,” kata Menteri Rini Soemarno kepada wartawan usai mendampingi presiden bertemu para pimpinan serikat pekerja perkebunan itu.

PT Perkebunan Nusantara  itu sendiri kini menjadi holding bagi 14 perusahaan perkebunan negara,  yakni PTPN I hingga PTPN XIV, yang kebunnya tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Mengelola lahan lebih dari 830 ribu ha, perkebunan negara ini memproduksi berbagai komoditas sawit, karet, kopi, teh, tebu, kakao, tembakau, buah-buahan, bibit tanaman, dan mengoperasikan pula industri pengolahannya, termasuk  pabrik gula dan produk turunan minyak sawit. Karyawan tetapnya mencapai 115 ribu orang.

Ke-14 perkebunan itu dikelola dalam satu holding sejak 2014. Asetnya sekitar Rp111 triliun. Sejak dikelola dalam satu holding, kinerja keuangannya meningkat. Pada 2016, PTPN (holding) ini masih mencatatkan kerugian Rp806 miliar. Namun, pada 2017 dia telah membukukan laba sekitar Rp900 miliar, dari total penjualannya yang mencapai Rp33 triliun. Diperkirakan, pada 2018 total penjualannya telah melampaui angka Rp40 triliun dengan lama bersih di atas Rp2 triliun. Hampir 70% penerimaan PTPN disumbang dari kebun sawit.

Kebun Sawit PTPN III. Sumber foto: Kemenperin.go.id

Tak heran bila kenaikan kinerja keuangan itu menjadi salah satu isu pembicaraan Presiden Jokowi dengan federasi serikat pekerja PTPN. Di sisi lain, ada pula isu kesejahteraan pekerja, termasuk isu para karyawan yang gamang memandang hari tuanya. Nyatanya, banyak pekerja yang hingga usia pensiun belum punya rumah tinggal. Situasi inilah yang mengundang empati presiden.

Namun, amanah presiden ini memerlukan  penanganan yang cermat. Lahan yang dikuasai PTPN di Jawa, misalnya, tentu tak  seluas yang di Sumatra atau Kalimantan. Secara ekonomis, 1.000 meter2 di Jawa juga nilainya kemungkinan berbeda dari di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Belum lagi, secara legal bagaimana status lahan tersebut, apakah hak pakai, hak guna usaha, atau hak milik? Ditambah pula, perlu ada penyesuaian tata ruang.

Penguasaan seluruh PTPN yang 14 unit itu pun porsinya tidaklah  besar dibandingkan perkebunan swasta yang jumlahnya bisa berjuta-juta hektar. Jika saja, separuh pekerja PTPN dalam 5 tahun ke depan dinyatakan berhak menerima masing-masing 1.000 m2, itu berarti sekitar 57,5 juta m2  atau 5.750 hektar. Ditambah fasilitas umum dan fasilitas sosial katakanlah menjadi 6.000 hektar. Belum satu persen. Namun, pengurangan akan terasa di PTPN Jawa dan memerlukan solusi yang bijak.

Adanya, pemberian lahan 1.000 m2 per pekerja ini bisa membuat kawasan perkebunan negara itu lebih hidup, lebih produktif,  dan berkeadilan. Di sisi lain, kebijakan itu akan memberikan landasan moral bagi negara menggunakan otoritasnya guna memperluas areal perkebunan negara. Caranya, dengan mengalihkan lahan-lahan perkebunan HGU yang sudah selesai masa berlakunya, atau yang terbengkalai dan salah urus.

Toh, para  pegiat LSM Advokasi  Agraria mengingatkan, ide pembagian lahan itu perlu ditinjau ulang. Alasannya, di banyak tempat masih terjadi  sengketa lahan antara warga  dan pengelola perkebunan besar termasuk PTPN. Bila dipaksakan, kebijakan itu dinilai tak berpihak pada masyarakat yang lama berjuang untuk mendapatkan lahan.

Bahkan, menurut LSM Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara nasional ada klaim kepemilikan dari 87,5  ribu kepala keluarga atas tanah seluas lebih dari 800.000 ha, yang digunakan perkebunan, tanaman industri kehutanan, pertambangan, properti, dan infrastruktur. Klaim itu berbuah sengketa--hal yang selama ini disebut konflik agraria.

Umumnya  sengketa  itu sudah lama terjadi, bahkan puluhan tahun. Warga umumnya  mengajukan klaim itu atas nama hak ulayat, hak adat, hak penggarap, atau tawaran  ganti rugi yang tidak sesuai. Tidak mudah diurai. Apalagi, sebagian kasus masih dalam proses peradilan. Tentu, tidak bisa serta-merta pemerintah mengambil alih urusan.

Presiden Jokowi punya jalan sendiri untuk melindungi hak rakyat atas tanah. Salah satunya dengan percepatan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistimatis lengkap. Dengan  jalan inilah masyarakat memperoleh cara mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan sertifikat. Jika memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, menurut hukum nasional atau adat setempat, warga mendapat kemudahan untuk mendapatkan sertifikat.

Langkah percepatan itu membuahkan hasil. Pada 2017 bisa diterbitkan 5 juta dokumen dan melonjak jadi 9 juta pada 2018. Rekor ini tak pernah terjadi sebelumnya. Pada era sebelumnya, rata-rata setahun tak lebih dari 1 juta dokumen sertifikat. Percepatan ini perlu dilakukan karena di Indonesia ada sekitar 80 juta bidang tanah yang harus dijamin sisi hukum kepemilikannya.

Terhadap tanah-tanah sengketa, proses hukum adalah jalan paling fair. Para pegiat advokasi tanah justru diharapkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lurus. Bila  ada yang bengkok tinggal “teriak” agar ada koreksi. Bila  urusan hukumnya selesai, bisa  didaftarkan untuk mendapat sertifikat. Mengundang campur tangan pemerintah dalam urusan hukum,  justru dapat membuat komplikasi yang lebih rumit.

Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan penguasaan tanah 1.000 m2 ke tiap karyawan PTPN yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah jalan cepat untuk  memperbaiki rasio gini pertanahan yang saat ini di angka 0,58.  Artinya, satu persen warga menguasai 58% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Di tangan para pekerja PTPN itu kemungkinan lahan tersebut juga akan produktif, mengingat para ‘’pemiliknya” adalah orang-orang yang telah berpengalaman dalam bidang usaha pertanian. (P-1)

Perkebunan
Narasi Terpopuler
Pangkas Waktu Tempuh, Tol Cibitung-Cilincing Sudah 60%
IPC melalui anak perusahaannya PT Akses Pelabuhan Indonesia bekerja sama dengan Waskita Toll Road  membangun jalan Tol Cibitung-Cilincing. Tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh angkut b...
Sang Akademisi yang Politikus
Hidayat tercatat dalam tiga besar calon legislatif dengan suara terbanyak di peringkat tiga setelah Puan Maharani (PDIP) dan Cornelis, juga dari PDIP. ...
Kader Anshor Menyalip Mentor
Sebagai santri politik Jazilul Fawaid menjadi peraih suara terbesar di antara semua caleg PKB pada Pemilu 2019. Dua kali dipanggil KPK, toh kekayaannya paling kecil di antara pimpinan MPR yang lain. ...
Politik Dijalankan Dengan Hukum
Memegang disiplin hukum yang ketat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani terbiasa memandang isu politik kenegaraan dalam perspektif hukum. Menonjol perannya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. ...
Politisi Luwes yang Kembali Menjejak Kursi Pimpinan
Karier politiknya dimulai dengan menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya pun membumbung. ...
Indonesia Jadi Raja Digital Asia Tenggara
Menkominfo Rudiantara memberikan isyarat akan lahir satu perusahaan rintisan sebagai unicorn selanjutnya, yakni berasal dari sektor pendidikan. ...
Strategi Menangkap Masa Depan
Maritim adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu trilogi maritim atau jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) menjadi salah satu kuncinya. ...
Presiden Joko Widodo dan Jati Diri TNI
Jelas, perubahan paradigma ini bukan hanya merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman dan tatanan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tetapi lebih dari itu. ...
Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat
M Azis Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR-RI. Ia mewakili generasi ketiga Golkar yang berkiprah pascareformasi. Tanpa beban masa lalu, Azis lincah dalam melangkah, tapi tetap dalam tradisi moderasi Go...
Pendiri Partai Gerindra dan Pekerja Senyap
Sufmi Dasco memang orangnya tidak suka publikasi yang berlebihan. Namun, justru itu yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. ...