Bahasa | English


STAFSUS WAPRES

Dari Akademisi Hingga Mantan Jurnalis

27 November 2019, 02:38 WIB

Staf khusus (stafsus) milenial Presiden Jokowi membetot perhatian publik. Di waktu yang hampir bersamaan, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin pun mengumumkan stafsusnya. 


Dari Akademisi Hingga Mantan Jurnalis Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama delapan staf khusus. Foto: Dok. Wapres

Berbeda dengan Jokowi yang ingin lebih merangkul kalangan milenial dan memahami dunia mereka, Wapres Ma’ruf Amin tampak ingin menekankan pada profesionalisme.

Profil stafsus Wapres Ma'ruf Amin yang baru saja diumumkan sebagian besar merupakan orang-orang yang meniti karier dari bawah dan merupakan akademisi. Wapres menunjuk delapan stafsus yang akan membantu kerjanya. Berikut ini profil mereka:

Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi

Masduki Baidlowi lahir pada 20 Juli 1958 di Bangkalan, Madura. Masduki mengenyam pendidikan pesantren, yakni saat bersekolah di MTS PP Sidogiri dan MA PP Salafiyah. Dia melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 di Universitas Taruna.

Masduki menjadi wartawan di Majalah Tempo pada 1985. Kemudian pada 2000 dia menjadi Pimpinan Umum NU Online. Menjadi Wakil Sekjen PBNU periode 1999-2004. Pernah tercatat sebagai anggota DPR-RI pada Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009. Masduki menjadi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015.

Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah

Imam Aziz adalah Ketua PBNU. Pria ini lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 1962. Imam diketahui menempuh pendidikan pesantren sejak kecil. Dia melanjutkan kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Semasa kuliah inilah Imam Aziz aktif di organisasi PMII.

Setelah lulus kuliah, dia dikenal sebagai aktivis toleransi. Dia merupakan pendiri Lembaga Kajian Islam (LKiS) di Yogyakarta. Hingga kemudian pada tahun 2012, Imam Aziz menjadi Ketua PBNU.

Satya Arinanto, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum

Satya Arinanto lahir di Surabaya pada 16 November 1965. Dia menempuh sekolah dasar di Surabaya, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1984. Dia lulusan Pendidikan Ahli Teknik Jurusan Penggunaan Komputer (PAT JPK) di Institut Teknologi Bandung pada 1985. Dia melanjutkan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) di Jakarta dan lulus 1990.

Pada tahun 1997 dia lulus pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Bidang Hukum dan Kehidupan Kenegaraan. Memperoleh Doktor Ilmu Hukum Bidang Hak Asasi Manusia pada 2003 dari Universitas Indonesia. Dia mengajar di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana di berbagai Fakultas Hukum negeri dan swasta di Indonesia. Sejak Oktober 2009 yang lalu Satya diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum tahun 2011.

Sukriansyah S Latief, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi

Sukriansyah S Latief atau akrab disapa UQ Sukriansyah lahir di Ujung Pandang, tanggal 30 Agustus 1969. Sukriansyah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 1998. Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

UQ Sukriansyah merupakan jurnalis senior koran Harian Fajar, hingga karirnya mencapai puncak sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) di koran terbesar di Indonesia Timur tersebut. Di samping itu, UQ juga pernah menjadi wartawan Majalah Tempo serta Kepala Biro Majalah Forum Keadilan. Saat ini dia tercatat sebagai Komisaris Fajar Group. UQ Sukriansyah juga pengajar di Yayasan Universitas Fajar.

Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga

Robikin Emhas lahir di Gresik, 12 Agustus 1969. Pendidikan formalnya dia tempuh di MI Ma'arif Hidayatus Salam, Gresik tahun 1982. Dilanjut ke SMP Ma'arif AL Karimi, Gresik, lulus tahun 1985 dan lulus dari SMAN Sedayu, Gresik, pada 1988. Dia kemudian melanjutkan di Universitas Merdeka Malang, Fakultas Hukum lulus 1993. Gelar pascasarjananya diraih dari Universitas Putra Bangsa tahun 2005.

Pada tahun 1994, dia mendirikan kantor hukum di Jakarta bersama rekan seprofesinya, Arif Effendi, bernama ART & Partner, attorneys at law. Dia juga aktif di Padepokan Hukum RE & Associates, Malang. Robikin terpilih Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU. Dia masuk menjadi anggota Lembaga Pengkajian MPR, kurun 2017-2019.

Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi

Mohamad Nasir lahir di Ngawi, Jawa Timur, 27 Juni 1960. Nasir menyelesaikan pendidikan S1-nya di Undip. Gelar magister diraih kakak ipar Ketum PKB Muhaimin Iskandar itu dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gelar PhD dia kantongi dari University of Science Malaysia.

Pada September 2014 dia terpilih sebagai Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), untuk periode 2014-2018. Sebelum terpilih sebagai rektor, Nasir adalah Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip untuk periode 2010-2014. Dia juga pernah menjabat Pembantu Rektor II di kampus yang sama. Pada Oktober 2014 dia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menristekdikti.

Lukmanul Hakim, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan

Lukmanul Hakim lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 31 Juli 1969. Lukmanul Hakim mengenyam pendidikan S1 dan S2-nya di jurusan Teknik Pangan, Institut Pertanian Bogor. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dan dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Islam Eropa, Rotterdam, tahun 2015.

Pada 2011, dia menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dia juga sempat terpilih sebagai Presiden World Halal Council (WHC) dari 2009-2011 dan Presiden World Halal Food Council (WHFC) sejak 2011 sampai sekarang. Lukmanul juga merupakan dosen Teknologi Pangan Universitas Djuanda sejak 1995.

Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Umum

Masykuri Abdillah dikenal sebagai pakar hukum Fiqih Islam, pria ini lahir pada 22 Desember 1958. Dia menyelesaikan S1 dan S2-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Kemudian, melanjutkan S3 di Universitas Hamburg.

Karena fokus dengan kajian di bidang Fikih Islam, dia lantas diangkat menjadi Guru Besar Fikih Siyasah (Politik Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2015. Sebelumnya, juga pernah menjadi Ketua PBNU periode 2006-2010. (E-1)

Stafsus Wakil Presiden
Kabinet Indonesia Maju
Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...