Bahasa | English


PIMPINAN DPR

Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat

9 October 2019, 04:05 WIB

M Azis Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR-RI. Ia mewakili generasi ketiga Golkar yang berkiprah pascareformasi. Tanpa beban masa lalu, Azis lincah dalam melangkah, tapi tetap dalam tradisi moderasi Golkar.


Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat M Aziz Syamsuddin (kedua kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Percaya diri, tangkas beradu argumen, dan berani bermanuver. Itulah Azis Syamsuddin, kader Partai Golkar yang kini menjadi satu dari empat Wakil Ketua DPR RI. Berusia 49 tahun, Azis adalah politikus Golkar yang tumbuh di pascareformasi. Tanpa beban sejarah masa lalu, Azis lincah melangkah. Pada lima tahun terakhir, ia menjadi tokoh terkemuka Golkar yang tumbuh sebagai generasi ketiga.

Sirkulasi di Partai Golkar berlangsung secara alamiah. Generasi pertamanya muncul bersama tumbuh kembangnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Kiprah mereka umumnya berakhir setelah orde baru lengser. Generasi keduanya yang mulai berkiprah tahun 1980-an dan awal 1990-an pun perlahan lahan meninggalkan pentas di dekade pertama tahun 2000-an. Kini generasi ketiga naik ke panggung utama menjadi frontman.

Di antara mereka ada nama-nama Azis Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Tb Ace Hasan Syadzily, Nusron Wahid, dan seterusnya. Mereka tumbuh dengan karakter yang berbeda dari pendahulunya, yang berkembang ketika Golkar begitu dominan di pentas politik nasional. Generasi Azis Syamsuddin lahir dari proses evolusi politik domestik Golkar.

Generasi terbaru di jajaran elite Golkar ini lebih punya daya persuasi, lebih pandai bernarasi, fleksibel dalam bermanufer, dan bersedia banting tulang di lapangan. Mereka mewarisi tradisi teknokratik dari pendahulunya, hal yang membuatnya bernaluri terus ada dalam kekuasaan. Mentor dan patron tetap diperlukan, namun kemampuan mereka beradaptasi dengan situasi yang baru dan aksetabilitas publik tetaplah menjadi penentunya.

Dalam situasi ini M Aziz Syamsuddin meniti karir politiknya. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi dengan double degree, sarjana ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana dan Fakultas Hukum dari Universitas Trisakti 1993. Ia merintis karir sebagai lawyer. Sempat menempuh pendidikan S-2 di bidang finance di Western Sidney University, Australia, pada akhir 1990-an, yang berlanjut dengan S-2 dan S-3 dalam ilmu hukum dari Universitas Padjajaran. Bekal pendidikannya sangat memadai.

Merintis karir politik di Golkar sejak 2004 bukannya tanpa modal. Ia telah menjadi pengurus pusat di Kosgoro, salah satu ormas inti Golkar. Ia juga aktif di organisasi advokat, selain menjabat Ketua Umum KNPI 2008-2012. Tak heran bila ia dipercaya menjadi wakil Golkar pada Pemilu 2004 dari dapil (Daerah Pemilihan) Lampung II. Ia memperoleh tiket ke Senayan. Dari Dapil II Lampung itu pula, Azis kembali meraih suara cukup besar yang mengantarkannya kembali ke Senayan pada  Pemilu 2009, 2014, dan 2019.  

Sebagai anggota dewan, kiprahnya cukup menonjol. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi III, yang antara lain, menangani bidang hukum (mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung, KPK, Kemenkumham, dan Polri) selama 10 tahun, sejak 2004 hingga 2014. Sempat setahun menjabat Ketua Komisi III (2014-2015), untuk kemudian dipercaya menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) PR-RI 2016-2019. Adalah jenjang yang normal ketika kini ia menjadi Wakil Ketua DPR-RI.

Lahir di Jakarta sebagai anak bungsu dari lima bersaudara, Azis Syamsuddin tumbuh di keluarga kelas menengah yang sering berpindah rumah. Ayahnya adalah pegawai BNI yang mendedikasikan waktu cukup panjang sebagai Kepala Cabang. Azis sempat menghabiskan masa kanak-kanaknya di Jember, Jawa Timur, dan menghabiskan masa remajanya di Padang, sebelum kemudian hijrah lagi ke Jakarta, mengikuti kepindahan ayahnya yang masuk ke jajaran manajemen tinggi di Bank BNI akhir 1980-an.

Sebagai kader Golkar, sesuai tradisi barunya, Azis Syamsuddin tetap berada di garis yang moderat di berbagai isu. Maka, ia hampir tak pernah terlibat dalam narasi kontroversial, baik ketika memimpin Komisi III maupun mengetuai Banggar DPR. Ia dalam garis yang bisa memahami politik anggaran dari Pemerintahan Joko Widodo, termasuk dengan kebijakan utang untuk menambal APBN.

Dengan posisi sebagai unsur pimpinan DPR RI, Azis semakin kokoh dalam jajaran elite Golkar. Bersama Bambang Soesatyo, yang kini menjabat Ketua MPR-RI dan Airlangga Hartarto sang Ketua Umum, Azis berpeluang masuk dalam lapis tertinggi Partai Golkar yang akan melakukan Musyawarah Nasional di sekitar akhir tahun 2019 ini.

Azis juga memiliki syarat penting lainnya untuk menjadi elite partai, yakni kondisi ekonomi yang mapan. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK pada bulan Maret 2019 lalu, Azis Syamsuddin mencatatkan harta kekayaannya sekitar Rp95 miliar. Dalam hal ini, dia berada di posisi ketiga di antara pimpinan DPR, di bawah Rahmad Gobel (Rp420 miliar) dan Puan Maharani yang Rp363 miliar. (P-1)

Pimpinan DPR
Narasi Terpopuler
Lima Prioritas dalam Pembenahan
Kalau ditanya kementerian mana yang paling popular saat ini? Jawabannya adalah Kementerian BUMN. Sebab, sejak dilantik jadi Menteri BUMN, Erick Tohir sudah membuat kejutan-kejutan yang memberikan hara...
Banjir Manfaat Bagi Pekerja
Kenaikan manfaat dari kedua program tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa ada kenaikan iuran. ...
Mengawal Eksistensi Indonesia di Natuna
Memasuki 2020, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan terkait eksistensinya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). ...
Menanti Lahirnya Jalur KA di Tanah Papua
Pemerintah menargetkan jalur kereta api yang beroperasi pada 2030 mendatang mencapai 13.000 kilometer. ...
Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara
Pernyataan bersama forum ASEAN-Tiongkok menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah Code of Conduct in the South China Sea patut segera dituntaskan. Forum i...
Harga Gas Industri Mulai Ada Titik Cerah
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, harga gas di sumur atau level upstream masih relatif rendah. Rata-rata harga gas mencapai USD5,4 per MMBTU.      ...
Menunggu Sepak Terjang Erick Tohir di Pelabuhan
Empat perusahaan kepelabuhanan pelat merah (Pelindo I, II, III, dan IV) rencananya akan dilebur menjadi satu. Kelak cakupan kerja perusahaan itu tak lagi berdasarkan regional wilayah, melainkan fungsi...
IKN Ditetapkan, Ribuan Warga Serbu Balikpapan dan Samarinda
Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), kontan Balikpapan dan Samarinda terkena imbasnya. Dua kota besar yang berada di ant...
Investor Surabaya dan Jakarta Berburu Lahan di Kaltim
Puluhan investor dari Surabaya dan Jakarta ramai-ramai menyerbu Kalimantan Timur (Kaltim) sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim. ...
Butuh 1 Tahun Tuntaskan Sengketa UE-RI
Uni Eropa telah melayangkan gugatan terhadap Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatannya terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel yang diberlakukan per 1 ...