Bahasa | English


PIMPINAN DPR

Jangan Hanya Kuantitas, Jaga Kualitas

8 October 2019, 01:05 WIB

Puan Maharani tak ingin DPR hanya ngebut menyusun UU tanpa menjaga kualitasnya. Fungsi pengawasan dan kewenangan menyeleksi pejabat publik akan menjadi perhatiannya.


Jangan Hanya Kuantitas, Jaga Kualitas Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengacungkan palu usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Tidak sempat menikmati masa jeda, Puan Maharani baru sehari mengundurkan diri sebagai Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), esoknya sudah resmi menjadi aggota DPR RI. Kemudian pada malam harinya, ia ditetapkan sebagai Ketua DPR. Dua hari berikutnya, ia sudah sibuk mengikuti acara di MPR, ikut mengamankan garis kebijakan pantainya dalam agenda pemilihan Pimpinan MPR.

Puan memang baru sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menko PMK kepada Presiden Jokowi pada 30 September. Beberapa hari sebelumnya, ia ada di Mexico untuk menghadiri seremoni peresmian patung dan Taman Soekarno di Distrik Lomas Verreyes di pusat Mexico City.  Puan diundang, mula-mula sebagai menteri dan kebetulan cucu Bung Karno. Acara peresmiannya akhir September, dan dia baru tiba di Jakarta 29 September.

Sebagai Ketua DPR baru, Puan tampak akrab dengan suasana DPR. Maklum, 10 tahun ibu dua anak itu berkantor sebagai anggota dewan. Pada periode kedua di DPR Puan bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Tampil sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng 6 (Solo, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo), Puan melenggang ke Senayan melalui Pemilu 2019 ini dengan dukungan 404 ribu suara pemilih, yang tertinggi secara nasional.

Lima tahun silam, Puan juga meraih suara terbesar dalam Pemilu. Ia mundur dari DPR-RI dan masuk ke  kabinet Presiden Joko Widodo mengisi pos Menko PMK. Tugas pokoknya ialah koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan atas sejumlah kementerian/lembaga pemerintahan terkait pembangunan manusia. Di dalamnya antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, BNPB, Badan POM, dan seterusnya. Secara khusus ia juga mendapat tugas mengkoordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Sebagai menko, kementeriannya tidak melakukan program-program operasional, sehingga outputnya tecermin dari kinerja kementerin/lembaga yang ada di bawah kordinasinya. Lepas dari berapa besar dan kontribusi kementeriannya, beberapa indikator tentang kualitas hidup rakyat Indonesia mengalami kenaikan, seperti IPM (indeks pembangunan manusia) yang secara rata-rata nasional tembus ke angka 70, yang menempatkan Indonesia ke kategori menengah-atas.

Puan juga ikut memberi dorongan besar untuk pencapaian target imunisasi, makanan ekstra untuk ibu hamil dan balita melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pencapaian target Program Indonesia Sehat lewat program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (Kartu Indonesia Sehat) bagi 96,7 juta  warga prasejahtera, Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 19 juta siswa, aksi menekan stunting, kampanye susu kental manis bukan susu sehat buat anak-anak (melalui PKH), dan banyak lainnya.

Sebagai Menko PMK, Puan juga ngotot dalam mengkoordinasikan persiapan Asian Games dan Asian Para-Games 2018 lalu. Ketika terjadi musibah Gempa Palu-Donggala dan Lombok, Puan ada di belakang layar aksi tanggap darurat dan aksi rehabilitasi-rekonstruksi, terutama terkait percepatan pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan. Puan juga termasuk yang ngotot dalam urusan implementasi dana desa, rastra (beras sejahtera) yang kemudian sebagian dikonversi menjadi bantuan pangan nontunai lewat program Kartu Sembako--bekerja sama dengan Bulog dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Lahir di tengah keluarga politisi, Puan telah menunjukkan minatnya pada bidang politik sejak usia muda. Ayah dan ibunya, M Taufiq Kiemas--Megawati Soekarnoputri, mulai terjun ke politik 1988 ketika Puan masih duduk di bangku SMP. Ia menaruh perhatian besar akan tugas-tugas ayah bundanya yang saat itu mulai berkiprah di DPR-RI. Ia belajar mengenal kolega orang tuanya.

 Puan mengikuti gejolak politik ketika Megawati disingikirkan dari arena politik sejak tahun 1995-1996, dan mencoba membangun kembali kekuatan politiknya. Ia sering hadir di berbagai event politik. Sejak 1999 sampai sekarang, ia praktis terlibat dalam perjalanan PDI Perjuangan, partai yang dibesarkan oleh ayah-ibu dan para sahabat keduanya, hingga partai tersebut menjadi kekuatan riil di dalam peta politik di Indonesia saat ini.

Menikah dengan dengan Happy Hapsoro Sukmonohadi, seorang pengusaha, Puan yang kini berusia 46 tahun, memiliki sepasang anak yang telah memasuki usia kuliah. Perkawinan tak membatasi kiprahnya di panggun politik. Bahkan, Puan mulai dalam kegiatan politik praktisnya tidak lama setelah ia menikah dan memiliki anak balita. Alumni Fisip UI itu memulainya dengan menjadi pengurus partai daerah dan orgasisasi pemuda dan kemudian melangkah ke DPR-RI sejak 2004.

Dari tiga anak Megawati, Puan adalah bungsu. Putra sulungnya, Muhammad Pratama hingga kini tidak menununjukkan minatnya  terjun ke dunia politik. Namun, anak keduanya Muhammad Prananda dan si bungsu, Puan Maharani Nakshatra Kusyala, telah tumbuh menjadi sosok penting di PDI Perjuangan. Agak berbeda dari Puang, sang kakak, Muhammad Prananda masih memilih peran di belakang panggung.

Suami Puan, Hapsoro Sukmonohadi, memilih fokus pada usahanya yang bergerak dari restauran, hotel, properti, hingga energi. Happy tergolong pengusaha besar. Kehidupan Puan makmur, tak heran bila ia mencatatkan hartanya senilai Rp363,7 miliar di dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 lalu, saat ia menjabat sebagai Menko PMK. Harta kekayaannya didominasi oleh kepemilikan surat berharga yang bernilai Rp208 miliar.

Sebagai Ketua DPR, Puan tak ingin kinerja lembaganya hanya dari seberapa banyak rancangan undang-undang yang gol menjadi undang-undang. Ia ingin DPR menghasilkan produk legeslasi yang berkualitas yang sejalan dengan aspirasi publik. Lebih dari itu, ia juga ingin fungsi DPR dalam pengawasan berjalan dengan baik dan saat menjalankan kewenangan ikut menyeleksi pejabat publik, tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

‘’DPR itu wakil rakyat, maka harus berbuat sebaik-baiknya bagi rakyat,’’ ujarnya. (P-1)

Pimpinan DPR
Narasi Terpopuler
Robot Menantang Dunia Kerja
Perkembangan automatisasi serta kecerdasan buatan merupakan tantangan baru bagi para pekerja. Akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Para pekerja perlu meningkatkan kemampuan...
Perang Dagang Masih Akan Berlanjut
Kebijakan proteksionis ala Donald Trump menjadi faktor utama terjadinya perang dagang dunia, yang memicu instabilitas ekonomi. Jikapun dalam Pemilu AS Oktober nanti Trump tidak terpilih, tak otomatis ...
Ketika Rezim Cost Recovery Jadi Opsi Lagi
Menteri ESDM mempertimbangkan kembali hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...