Bahasa | English


PIMPINAN DPR

Jangan Hanya Kuantitas, Jaga Kualitas

8 October 2019, 01:05 WIB

Puan Maharani tak ingin DPR hanya ngebut menyusun UU tanpa menjaga kualitasnya. Fungsi pengawasan dan kewenangan menyeleksi pejabat publik akan menjadi perhatiannya.


Jangan Hanya Kuantitas, Jaga Kualitas Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengacungkan palu usai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Tidak sempat menikmati masa jeda, Puan Maharani baru sehari mengundurkan diri sebagai Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), esoknya sudah resmi menjadi aggota DPR RI. Kemudian pada malam harinya, ia ditetapkan sebagai Ketua DPR. Dua hari berikutnya, ia sudah sibuk mengikuti acara di MPR, ikut mengamankan garis kebijakan pantainya dalam agenda pemilihan Pimpinan MPR.

Puan memang baru sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menko PMK kepada Presiden Jokowi pada 30 September. Beberapa hari sebelumnya, ia ada di Mexico untuk menghadiri seremoni peresmian patung dan Taman Soekarno di Distrik Lomas Verreyes di pusat Mexico City.  Puan diundang, mula-mula sebagai menteri dan kebetulan cucu Bung Karno. Acara peresmiannya akhir September, dan dia baru tiba di Jakarta 29 September.

Sebagai Ketua DPR baru, Puan tampak akrab dengan suasana DPR. Maklum, 10 tahun ibu dua anak itu berkantor sebagai anggota dewan. Pada periode kedua di DPR Puan bahkan sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Tampil sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng 6 (Solo, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo), Puan melenggang ke Senayan melalui Pemilu 2019 ini dengan dukungan 404 ribu suara pemilih, yang tertinggi secara nasional.

Lima tahun silam, Puan juga meraih suara terbesar dalam Pemilu. Ia mundur dari DPR-RI dan masuk ke  kabinet Presiden Joko Widodo mengisi pos Menko PMK. Tugas pokoknya ialah koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan atas sejumlah kementerian/lembaga pemerintahan terkait pembangunan manusia. Di dalamnya antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, BNPB, Badan POM, dan seterusnya. Secara khusus ia juga mendapat tugas mengkoordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Sebagai menko, kementeriannya tidak melakukan program-program operasional, sehingga outputnya tecermin dari kinerja kementerin/lembaga yang ada di bawah kordinasinya. Lepas dari berapa besar dan kontribusi kementeriannya, beberapa indikator tentang kualitas hidup rakyat Indonesia mengalami kenaikan, seperti IPM (indeks pembangunan manusia) yang secara rata-rata nasional tembus ke angka 70, yang menempatkan Indonesia ke kategori menengah-atas.

Puan juga ikut memberi dorongan besar untuk pencapaian target imunisasi, makanan ekstra untuk ibu hamil dan balita melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pencapaian target Program Indonesia Sehat lewat program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (Kartu Indonesia Sehat) bagi 96,7 juta  warga prasejahtera, Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 19 juta siswa, aksi menekan stunting, kampanye susu kental manis bukan susu sehat buat anak-anak (melalui PKH), dan banyak lainnya.

Sebagai Menko PMK, Puan juga ngotot dalam mengkoordinasikan persiapan Asian Games dan Asian Para-Games 2018 lalu. Ketika terjadi musibah Gempa Palu-Donggala dan Lombok, Puan ada di belakang layar aksi tanggap darurat dan aksi rehabilitasi-rekonstruksi, terutama terkait percepatan pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan. Puan juga termasuk yang ngotot dalam urusan implementasi dana desa, rastra (beras sejahtera) yang kemudian sebagian dikonversi menjadi bantuan pangan nontunai lewat program Kartu Sembako--bekerja sama dengan Bulog dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Lahir di tengah keluarga politisi, Puan telah menunjukkan minatnya pada bidang politik sejak usia muda. Ayah dan ibunya, M Taufiq Kiemas--Megawati Soekarnoputri, mulai terjun ke politik 1988 ketika Puan masih duduk di bangku SMP. Ia menaruh perhatian besar akan tugas-tugas ayah bundanya yang saat itu mulai berkiprah di DPR-RI. Ia belajar mengenal kolega orang tuanya.

 Puan mengikuti gejolak politik ketika Megawati disingikirkan dari arena politik sejak tahun 1995-1996, dan mencoba membangun kembali kekuatan politiknya. Ia sering hadir di berbagai event politik. Sejak 1999 sampai sekarang, ia praktis terlibat dalam perjalanan PDI Perjuangan, partai yang dibesarkan oleh ayah-ibu dan para sahabat keduanya, hingga partai tersebut menjadi kekuatan riil di dalam peta politik di Indonesia saat ini.

Menikah dengan dengan Happy Hapsoro Sukmonohadi, seorang pengusaha, Puan yang kini berusia 46 tahun, memiliki sepasang anak yang telah memasuki usia kuliah. Perkawinan tak membatasi kiprahnya di panggun politik. Bahkan, Puan mulai dalam kegiatan politik praktisnya tidak lama setelah ia menikah dan memiliki anak balita. Alumni Fisip UI itu memulainya dengan menjadi pengurus partai daerah dan orgasisasi pemuda dan kemudian melangkah ke DPR-RI sejak 2004.

Dari tiga anak Megawati, Puan adalah bungsu. Putra sulungnya, Muhammad Pratama hingga kini tidak menununjukkan minatnya  terjun ke dunia politik. Namun, anak keduanya Muhammad Prananda dan si bungsu, Puan Maharani Nakshatra Kusyala, telah tumbuh menjadi sosok penting di PDI Perjuangan. Agak berbeda dari Puang, sang kakak, Muhammad Prananda masih memilih peran di belakang panggung.

Suami Puan, Hapsoro Sukmonohadi, memilih fokus pada usahanya yang bergerak dari restauran, hotel, properti, hingga energi. Happy tergolong pengusaha besar. Kehidupan Puan makmur, tak heran bila ia mencatatkan hartanya senilai Rp363,7 miliar di dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 lalu, saat ia menjabat sebagai Menko PMK. Harta kekayaannya didominasi oleh kepemilikan surat berharga yang bernilai Rp208 miliar.

Sebagai Ketua DPR, Puan tak ingin kinerja lembaganya hanya dari seberapa banyak rancangan undang-undang yang gol menjadi undang-undang. Ia ingin DPR menghasilkan produk legeslasi yang berkualitas yang sejalan dengan aspirasi publik. Lebih dari itu, ia juga ingin fungsi DPR dalam pengawasan berjalan dengan baik dan saat menjalankan kewenangan ikut menyeleksi pejabat publik, tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

‘’DPR itu wakil rakyat, maka harus berbuat sebaik-baiknya bagi rakyat,’’ ujarnya. (P-1)

Pimpinan DPR
Narasi Terpopuler
Pangkas Waktu Tempuh, Tol Cibitung-Cilincing Sudah 60%
IPC melalui anak perusahaannya PT Akses Pelabuhan Indonesia bekerja sama dengan Waskita Toll Road  membangun jalan Tol Cibitung-Cilincing. Tol ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh angkut b...
Sang Akademisi yang Politikus
Hidayat tercatat dalam tiga besar calon legislatif dengan suara terbanyak di peringkat tiga setelah Puan Maharani (PDIP) dan Cornelis, juga dari PDIP. ...
Kader Anshor Menyalip Mentor
Sebagai santri politik Jazilul Fawaid menjadi peraih suara terbesar di antara semua caleg PKB pada Pemilu 2019. Dua kali dipanggil KPK, toh kekayaannya paling kecil di antara pimpinan MPR yang lain. ...
Politik Dijalankan Dengan Hukum
Memegang disiplin hukum yang ketat, Wakil Ketua MPR Arsul Sani terbiasa memandang isu politik kenegaraan dalam perspektif hukum. Menonjol perannya dalam TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. ...
Politisi Luwes yang Kembali Menjejak Kursi Pimpinan
Karier politiknya dimulai dengan menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya pun membumbung. ...
Indonesia Jadi Raja Digital Asia Tenggara
Menkominfo Rudiantara memberikan isyarat akan lahir satu perusahaan rintisan sebagai unicorn selanjutnya, yakni berasal dari sektor pendidikan. ...
Strategi Menangkap Masa Depan
Maritim adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu trilogi maritim atau jaringan pelabuhan yang terintegrasi (integrated port network) menjadi salah satu kuncinya. ...
Presiden Joko Widodo dan Jati Diri TNI
Jelas, perubahan paradigma ini bukan hanya merupakan konsekuensi logis dari perubahan zaman dan tatanan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, tetapi lebih dari itu. ...
Figur Generasi Ketiga yang Fleksibel, Lincah, dan Moderat
M Azis Syamsuddin menjadi Wakil Ketua DPR-RI. Ia mewakili generasi ketiga Golkar yang berkiprah pascareformasi. Tanpa beban masa lalu, Azis lincah dalam melangkah, tapi tetap dalam tradisi moderasi Go...
Pendiri Partai Gerindra dan Pekerja Senyap
Sufmi Dasco memang orangnya tidak suka publikasi yang berlebihan. Namun, justru itu yang menjadi faktor penentu keberhasilannya. ...