Bahasa | English


DEMOKRASI ISLAM

Pesta Elektoral di Negeri Berpenduduk Muslim Terbesar

29 May 2019, 00:00 WIB

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kesuksesan Pemilu di Indonesia memberikan rasa optimistis bahwa ajaran Islam selalu kompatibel dengan demokrasi. Indonesia adalah contohnya.


Pesta Elektoral di Negeri Berpenduduk Muslim Terbesar Pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Belu, NTT, Selasa (16/4/2019). Sumber foto: Antara Foto

Pemungutan suara pada Pemilu 2019 telah selesai. KPU sudah menetapkan Joko Widodo-Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Sepertinya Indonesia berhasil melewati sebuah fase di mana mekanisme demokrasi dijalankan dengan sangat baik.

Pemilu di Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini memang menjadi perhatian. Sebuah proses demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat muslim selalu menarik untuk disimak.

Pada momen itulah, bisa dibuktikan bagaimana Islam sebagai sebuah ajaran yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia bisa kompatibel dengan demokrasi.

Jika mengacu pada indeks demokrasi yang disusun The Economist Intelligence Units, pada 2016 Indonesia ditempatkan di posisi 48 dari seluruh negara yang di survei. Posisi Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Turki atau Saudi Arabia, misalnya. Saudi sendiri menempati papan bawah bersama Irak dan Suriah.

Sedangkan pada 2018, posisi Indonesia sedikit melorot menjadi ranking ke-65. Kemungkinan besar penurunan posisi itu disebabkan suasana Pilkada Jakarta yang dikenal penuh dengan SARA.

Meski demikian, Indonesia tidak kemudian kehilangan suasana demokratisnya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Pemilu 2019 merupakan gambaran nyata bagaimana Indonesia terbukti mampu menunjukkan diri sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia setelah India dan AS. Selain juga, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang mampu menyatukan keyakinan Islam dan demokrasi.

Di tengah terjadinya gejolak politik di berbagai negara berpenduduk muslim, tampaknya Indonesia bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana proses pergantian kekuasaan bisa dikelola dengan sangat baik. Penduduk yang sebagian besar beragama Islam bisa menerima sistem demokrasi dalam kesehariannya.

Bukti tingginya tingkat kesadaran dalam berdemokrasi bisa disaksikan dari tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 yang mencapai angka 81%. Dengan keterlibatan hampir 7 juta orang petugas pemilihan mulai dari jenjang terbawah sampai paling atas, keterlibatan aktif aparat keamanan serta elemen pemerintahan lainnya, Pemilu 2019 bisa dikatakan sebagai Pemilu paling rumit di dunia.

Seperti dikisahkan The Guardians, sebuah media berbahasa Inggris yang menyoroti Pemilu di Indonesia. Bagi Guardian, melaksanakan pemilu di sebuah negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan total jumlah pemilih sebanyak 192,8 juta bukanlah persoalan mudah. Bahkan, katanya, Pemilu di Indonesia kali ini sebagai ajang pemilihan secara langsung terbesar di dunia.

“Sekaligus sebagai pemilu yang paling rumit,” tulisnya.

Di India meski jumlah pemilih lebih besar, proses memungutan suara dilakukan selama enam minggu. Berbeda dengan di Indonesia yang hanya mematok waktu satu hari secara serentak. Padahal dari sisi waktu saja Indonesia memiliki tiga pembagian waktu.

Kita menyaksikan bagaimana sebuah kerumitan proses demokrasi bisa dijalankan dengan sangat baik di sebuah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Fenomena Indonesia ini terjadi justru di tengah arus konflik kuat dunia yang melanda negara-negara Islam lainnya.

Wajar saja jika Head of Media and Communication Kedutaan Besar Inggris John Nickell menyebut, proses Pemilu 2019 dengan kata ‘fantastic’. Bukan hanya memilih Presiden, tetapi juga memilih sekian ribu orang untuk duduk di kursi legislatif dalam waktu yang sama.

Pada 17 April lalu, pada 809.500 TPS, ada lebih dari 250.000 kandidat untuk untuk kursi legislatif yang harus dipilih untuk menempati 20.538 kursi yang tersedia. Artinya masyarakat harus memilih rata-rata lima pilihan hanya dalam waktu kurang dari enam jam. (E-1)

Sosial
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...