Bahasa | English


PEMILU 2019

Sukses Pemilu sebagai Modal Sosial

3 July 2019, 01:16 WIB

Suksesnya Indonesia menggelar Pemilu 2019 menandakan kedewasaan rakyat Indonesia semakin menggembirakan. Hal ini merupakan modal sosial yang berharga bagi Indonesia. Para elite politik ikut bertanggung jawab untuk terus merawat modal sosial ini.


Sukses Pemilu sebagai Modal Sosial Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sengketa Pemilu 2019 sudah selesai melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Secara hukum keputusan MK merupakan keputusan final dan mengikat. Artinya setelah keputusan itu tidak ada lagi celah konstitusional untuk menggugat. Berdasarkan keputusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan pasangan H Ir Joko Widodo dan KH Prof Dr (HC) Ma’ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 sampai 2024.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar telah membuktikan dirinya mampu menjalankan sistem pemerintahan demokratis. Partisipasi Pemilu yang tinggi sekitar 80% menandakan antusiasme rakyat menyambut pesta politik terbesar tersebut. Dunia akhirnya mengakui bahwa kemampuan dan kedewasaan rakyat Indonesia menjadi modal utama dalam membangun masa depan.

Pascakeputusan MK, kita menunggu kira-kira komposisi kabinet seperti apa yang nanti dibentuk Jokowi-Amin. Harapan banyak orang, nantinya presiden akan membentuk sebuah tim profesional untuk menduduki kursi penting kementerian (zaken kabinet). Meski harus dicatat bahwa zaken kabinet yang dimaksud bukan meminggirkan peran personel partai politik sama sekali. Sebab profesionalisme adalah sebuah sikap kerja, bukan apa afiliasi partainya.

Dari komunikasi politik yang mulai terbangun tampaknya beberapa partai koalisi yang selama Pemilu Presiden tidak berada dalam koalisi Jokowi-Amin, sudah mendekat. Ada kemungkinan terjadi akomodasi terhadap mereka untuk masuk ke kabinet ini. Yang paling kentara adalah Partai Demokrat, melalui Agus Harimurti Yudhoyono, yang terus menunjukkan kedekatan dengan koalisi Jokowi-Amin. Selain itu, Partai Amanat Nasional juga ditenggarai menyeberang.

Sebagai sebuah sikap politik, pendekatan yang dilakukan kedua partai tersebut sah-sah saja. Tidak ada yang salah dari mereka yang hendak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dari narasi yang terlontar ke publik, sepertinya memilih untuk menjadi oposisi. Sikap PKS jauh lebih tegas. Sedangkan sikap Gerindra masih terbaca sedikit abu-abu. Ada peluang bagi Gerindra untuk ikut bergabung dalam kabinet mendatang, meskipun sepertinya tidak peluangnya tidak sebesar Demokrat dan PAN.

Dalam sebuah sistem demokratis, baik mereka yang berada dalam pemerintahan maupun mereka sebagai oposisi perannya sama-sama penting. Pemerintahan harus memiliki partner oposisi yang kuat dan rasional agar check and balance kekuasaan bisa terjaga. Inilah peran yang harus diambil oleh Gerindra dan PKS sebagai penyeimbang.

Sirkulasi kekuasaan yang sehat merupakan salah satu indikasi sehatnya sebuah sistem pemerintahan. Pascareformasi 1998 Indonesia bisa dikatakan selalu berhasil menjalankan Pemilu dengan damai. Kemampuan dan kedewasaan masyarakat terasa meningkat dari pemilu ke pemilu berikutnya. Terbukti angka partisipasi pemilu selalu tinggi. Ini menandakan bahwa masyarakat memiliki ikatan untuk menjalankan hak dan kewajiban politiknya dengan baik.

Dampaknya proses sirkulasi kekuasaan berjalan tanpa gejolak berarti. Dengan kata lain sistem dan mekanisme yang tersedia memberikan ruang besar bagi para politisi untuk berkompetisi secara sehat sekaligus juga menjamin terselenggaranya kompetisi secara adil dan terbuka.

Suksesnya Pemilu 2019 ini merupakan modal besar bagi Indonesia untuk melangkah ke depan. Ujian kedewasaan berbangsa dan bernegara berhasil dilalui dengan mulus. Memang masih ada sedikit riak yang tersisa akibat polarisasi pilpres, tetapi secara umum Pemilu 2019 berjalan sesuai dengan relnya.

Bisa dikatakan bahwa sukses Pemilu 2019 merupakan modal sosial yang besar yang dimiliki Indonesia. Modal sosial ini harus dikelola dengan baik dan serius. Semua elemen dalam politik, baik mereka yang berada di pemerintahan maupun yang berperan sebagai opisisi punya tanggung jawab sama besar untuk terus menerus melatih kedewasaan politik masyarakat. (E-1)

Sosial
Narasi Terpopuler
Tanah Tabi Calon Provinsi Paling Siap di Papua
Bahkan telah ditentukan Kota Jayapura yang kelak menjadi ibu kota provinsi baru nanti. Sedangkan nama DOB yang sempat muncul, yaitu Provinsi Papua Tabi, Tabi Papua, atau Provinsi Tanah Tabi. ...
Usaha Berbasis Kayu Tetap Jalan, Hutan Pun Tetap Lestari
Industri pengolahan kayu kini tidak lagi kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Mereka banyak menyerap kayu dari hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. ...
Penerimaan Pajak dan Cukai Terus Tumbuh Positif
APBN 2020 diketok di angka Rp2,528,8 triliun, naik tipis 2,75 persen dari 2019. Defisit pun terjaga di posisi 1,76 persen. PNBP terus menguat. ...
Provinsi Baru Papua, Sebangun dengan Wilayah Adat
Masyarakat Papua minta pemekaran provinisi Papua dan Papua barat menjadi tujuh wilayah adat. Tapi Presiden RI Joko Widodo hanya menyetujui beberapa. Itu pun masih harus ada kajian terlebih dulu. ...
Kota Karet Dulu, Kota Hijau Kemudian
Forum Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand melakukan percepatan program penguatan kerja sama subregional itu. Jalur multimoda Dumai-Malaka akan beroperasi 2020. Arus barang lebih efisien. ...
Warisan Sang Maestro
Berkat sentuhan Habibie-Habibie muda, pesawat CN-235, N 212, dan N 219, juga kapal korvet, dan kereta listrik, tampil dengan eksterior yang elegan dan aeerodinamis.  Ekonomi berbasis teknologi pe...
Garis Bawah Presiden untuk Iklim Investasi Indonesia
Indonesia akan segera merevisi puluhan undang-undang dan aturan yang berkait dengan investasi. Hal itu dipentingkan untuk mempermudah dan mempersingkat prosedur sebagai salah satu daya tarik investasi...
Pasar E-Sports Semakin Menjanjikan
Industri e-sports patut diberi dukungan penuh dikarenakan memiliki tiga manfaat. ...
Saatnya Berbenah untuk Dongkrak Investasi
Semua pemangku kepentingan negeri ini perlu segera mencari solusi bagi kondisi investasi Indonesia. Mengapa negeri cantik ini menjadi kalah ‘seksi’ dibanding negara serumpun di Asean. ...
Peran TKI Hadapi Krisis
Tenaga kerja migran memiliki peran signifikan untuk membantu pengisian devisa Indonesia. Perlu perhatian lebih serius terhadap peran dan fungsi mereka. Termasuk, perlindungan hukumnya. ...