Bahasa | English


DPR, DPD, MPR

Tenang, Tertib, Semua Tenteram

8 October 2019, 10:29 WIB

Pemilihan Pimpinan MPR, DPR, dan DPD berjalan lancar, adem ayem. Puan Maharni menjadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo ke Ketua MPR, dan La Nyalla Mattaliti Ketua DPD. Satu isyarat ke arah situasi yang lebih stabil.


Tenang, Tertib, Semua Tenteram Suasana pelantikan anggotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Seremoni besar di Kompleks DPR, MPR dan DPD Republik Indonesia di Senayan, Jakarta, telah berjalan mulus tanpa diwarnai dengan drama-drama politik. Sebanyak 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, dan 711 anggota MPR telah disahkan kedudukannya melalui Surat Keputusan Presiden, dan mengucapkan sumpahnya dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Keseluruhan acara terangkai dalam satu nafas seremonial di ruang sidang utama Gedung Nusantara Senayan, Selasa (1/10/2019).

Yang pertama, perhelatan itu dimulai dengan kemasan Sidang Paripurna DPR. Upacara dibuka dengan pentahbisan pimpinan sementara DPR-RI, yakni anggota tertua, Abdul  Wahab Dalimunthe, 80 tahun, anggota DPR-RI terpilih dari Pertai Demokrat, dan Hillary Brigitta Lasut, 23 tahun, dari Partai Nasional  Demokrat (Nasdem), anggota dewan termuda. Keduanya tampil di meja ketua dewan lalu memimpin Sidang Paripurna. Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Komisioner KPU, dan tamu kehormatan memasuki ruang sidang.

Pimpinan sidang kemudian menyilakan Sekretaris Jenderal (Sesjen) DPR membacakan Surat Keputusan (SK), yang  disusun berdasarkan Surat Penetapan KPU, tentang anggota DPR terpilih 2019-2024. Acara berikutnya pengucapan sumpah anggota DPR RI yang dipandu Ketua MA Hatta Ali. Acara pun berlanjut dengan penyerahan nota memori DPR RI dari Pimpinan 2014-2019 ke Pimpinan Sementara 2019-2024. Sidang Paripurna DPR RI ditutup.

Berlanjut ke Sidang Paripurna DPD RI dengan urutan yang serupa. Pengumuman pimpinan sementara, yakni anggota DPD tertua, Sabam Sirait (83 tahun) dari Daerah Pemilihan Jakarta, dan Jialyka Maharani (22 tahun) dari Sumatra Selatan. Selesai dengan DPD acara berlanjut ke Sidang Paripurna MPR-RI dan  kali ini palu pimpinan sementara kembali kepada Abdulwahab Dalimunthe (Sumut) dan Hillary Brigitta Lasut (Sulut). Seusai peresmian anggota MPR itu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan sebagai penutup.

Sesuai dengan Tata Terbib  yang berlaku, agenda lalu berlanjut dengan sidang-sidang DPR dan DPD-RI guna memilih pimpinan definitif di kedua lembaga negara tersebut. Aturan mainnya sudah tertuang di UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang  biasa disebut MD3. Sidang dilakukan malam harinya.

Sidang  Paripurna untuk memilih pimpinan DPR RI berjalan mulus. Begitu yakin tidak akan ada masalah, anggota yang hadir di Sidang Paripurna malam itu hanya 285 orang, tidak sampai separuh anggota DPR-RI yang ada. Mekanisme penetapannya sudah dipagari UU MD3, pada Pasal 42 Ayat 1 tentang susunan dan mekanisme penetapan Pimpinan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Di situ muncul ketentuan, bahwa Pimpinan DPR terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil yang berasal dari partai politik, berdasarkan urutan perolehan suara dan kursi terbanyak di parlemen. Tak ada perdebatan.

Maka, malam itu kandidat dari pemenang Pemilu 2019 PDI Perjuangan Puan Maharani pun ditetapkan sebagai Ketua DPR-RI periode 2019-2014. Ia didampingi empat wakil ketua yaitu Azis Sayamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai Nasdem, serta “Cak” Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota DPR RI hasil Pileg 2019 adalah 575 orang, 15 kursi lebih banyak dari periode 2014-2019, yang terdiri dari 9 fraksi. PDI Perjuangan menjadi fraksi terbesar dengan 128 kursi, dan Golkar di posisi ke-2 dengan 85 kursi. Meski secara perolehannya lebih besar dari Golkar, Gerindra harus menerima duduk di posisi ketiga dengan 78 kursi, karena Golkar lebih banyak memenangkan kursi di daerah pemilihan  (dapil). Pada posisi keempat dan kelima ialah Nasdem dan PKB dengan 59 dan 58 kursi.

Sedangkan empat fraksi lain tak memiliki wakil di kursi pimpinan. Keempatnya adalah Partai Demokrat 54 kursi, Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) 50 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi, dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sembilan partai peserta Pileg 2019 tidak bisa mengirim wakil ke DPR RI karena tak mencapai parliamentary treshhold 4 persen.

Pada malam yang sama, digelar pula Sidang Paripurna DPD RI. Yang hadir 134 orang, dua berhalangan. Jumlah 136 itu mewakili 34 provinsi yang masing-masing mengirim 4 orang yang terpilih lewat Pemilu. Agar ada keterwakilan wilayah, anggota DPD itu dikelompokkan ke empat wilayah, yakni Gugus Barat I dan II, GugusTimur I dan Gugus Tiimur II. Masing-masing melakukan pemilihan. Hasilnya dari Gugus Barat I terpilih Sutan Bachtiar Najamudin (Bengkulu) dan La Nyalla Mattaliti (Jawa Timur) untuk Gugus Barat II. Sedangkan, Gugus Timur I diwakili oleh Mahyudin, dan Nono Sampono untuk Gugus Timur II.

Keempat calon itu kemudian dipilih di Sidang Paripurna. Hasilnya, La Nyalla Mattaliti, pengusaha yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI itu meraih suara terbanyak dan dinyatakan sebagai Ketua DPD. Ia didampingi tiga wakil ketua, yang berdasarkan peringkat raihan suaranya berturut-turut adalah Letjen (Purn) Mar Nono Sampono, Mahyuddin, dan Sutan Bahtiar Najamudin.  Nono dan Mahyudin menjabat Wakil Ketua DPD di periode lalu, sedangkan Sutan Bahtiar adalah mantan Wakil Gubernur Bengkulu.

Usai pemilihan DPR dan DPD, agenda berikutnya adalah pimpinan MPR. Kemungkinan akan terjadinya situasi panas telah diantisipasi, yakni terkait kursi pimpinan MPR. Maka, dibuatlah kesepakatan untuk merevisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MD3, terkait kursi pimpinan MPR 2019-2024. Dengan suara bulat, Panja RUU MD3 bersama-sama pemerintah menyepakati bahwa piminan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Artinya, tersedia 10 kursi, sembilan untuk fraksi-fraksi di DPR dan satu lainnya untuk DPD.

Berbeda dengan di DPR dan DPD, proses pemilihan pimpinan MPR ini tak bisa selesai pada sekali sidang. Pada sidang hari pertama, Rapat Paripurna itu baru menyepakati sejumlah agenda sidang, termasuk di dalamnya tentang pembentukan fraksi, badan kelengkapan dan pemilihan pimpinan. Agenda pemilihan pimpinan dijdwal esok harinya, Kamis (3/10/2019). Hari itu, calon Ketua MPR mengerucut ke nama Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, dengan nama Ahmad Muzani (Gerindra) sebagai penantangnya.

Namun, menjelang sidang paripurna dimulai, nama Bambang Soesatyo mengguat. Pembelahan politik seperti pada pemilihan presiden tak terjadi. PAN, PKKS, dan Partai Demokrat tak menunjukkan gelagat mau mendukung Ahmad Muzani habis-habisan. Dari 711 anggota MPR, yang hadir ke sidang paripurna ini hanya 383 orang dan 328 absen. Skema voting melemah, karena hampir semua fraksi menunjukkan dukungan ke Bambang Soesatyo.

Ayunan antara  voting dan aklamasi itu pun berakhir saat Ahmad Muzani menyampaikan pandangan di depan sidang, bahwa Gerindra mendukung Bambang sebagai Ketua MPR. Secara terbuka ia menyatakan pula bahwa keputusan itu diambil Ketua Umumnya Prabowo Soebianto setelah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoutri. ‘’Untuk kepentingan yang lebih besar,’’ kata Muzani.

Maka, keputusan pun diambil secara aklamasi dan Bambang Soesatyo ditetapkan sebagai Ketua MPR 2019-2024. Ia didampingi oleh sembilan wakil, yakni 1. Ahmad Basarah (Fraksi  PDI Perjuangan), 2. Ahmad Muzani (Gerindra), 3. Lestari Moerdijat (Nasdem), 4. Jazilul Fawaid (PKB), 5. Syarief Hasan (Partai Demokrat), 6. Hidayat Nur Wahid (PKS), 7. Zulkifli Hasan (PAN), 8. Arsul Sani (PPP), dari 9. Fadel Muhammad mewakili Dewan Perwakilan daerah (DPD).

Akan halnya pertemuan Prabowo Soebianto dengan Megawati menjelang pemilihan Ketua MPR-RI itu memang mengundang perhatian sendiri. Apapun pembicaraannya, tampaknya jadi isyarat menuju ke arah kondisi politik yang lebih stabil. Semua diminta tenang, tertib, agar rakyat pun tenteram. (P-1)

Pimpinan DPR
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...