Bahasa | English


REFORMASI BIROKRASI

DILAN pun Sudah Dilaksanakan

2 April 2019, 11:37 WIB

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government sudah dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Kerja. Dan ternyata, DILAN (digital pelayanan) ini hasilnya dapat meningkatkan efisiensi yang signifikan.


DILAN pun Sudah Dilaksanakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla serahkan hasil evaluasi SPBE 2018 kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (28/3/2019). Sumber foto: Antara Foto

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melaksanakan evaluasi pelakasanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government. Evaluasi pertama kali dilakukan pada pelaksanaan 2018. Penyerahan hasil evaluasi SPBE dilakukan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada beberapa instansi pemerintahan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Evaluasi ini untuk mengetahui maturity level (tingkat kematangan) pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan e-government di instansi pemerintah. "SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah supaya terintegrasi. Sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Tahapan evaluasi SPBE, antara lain, sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 616 instansi pusat, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda). Namun demikian masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam dan sambungan internet yang tidak bagus.

Tata kelola pemerintah yang masih belum menerapkan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Oleh karena itu Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akan membangun kebijakan SPBE yang bakal dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Sebelumnya Menteri PANRB Syafruddin pernah melaporkan, Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu bentuk e-government rupanya cukup efektif menekan anggaran. Total anggaran yang bisa dihemat pada 2018 mencapai Rp64,8 triliun, pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota. "Tahun sebelumnya (2017) Rp46 triliun.

Syafruddin memaparkan bahwa melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tapi melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu. SAKIP juga memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Di Indonesia, e-government mulai dikenal sejak 2001. Yaitu, sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika. Tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini yang belakangan dipopulerkan oleh Joko Widodo sebagai pemerintahan DILAN, digital melayani.

Setelah diterbitkannya Perpres tersebut, pemerintah memiliki prioritas untuk melaksanakan percepatan penerapan e-government yaitu mewujudkan integrasi layanan perencanaan, penganggaran dan pengadaan, informasi kepegawaian, kearsipan elektronik dan pengaduan publik, serta pembangunan infrastruktur SPBE seperti Pusat Data Nasional.

Di samping itu, secara bersamaan melakukan penyusunan arsitektur SPBE dan perbaikan tata kelola SPBE. Masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat bisa langsung memantau pelayanan publik yang ada di setiap birokrasi pemerintahan. Pemerintah ke depan nanti akan semakin kuat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Selama ini birokrasi pemerintahan termasuk yang menjadi sorotan lantaran maraknya penyimpangan dalam proses pelayanan kepada publik. Berbagai pelayanan konkret yang menyentuh langsung kepada masyarakat akan semakin baik dengan adanya perpres tersebut. Pelayanan SIM, STNK, IMB, SIUP nanti akan semakin mudah. Termasuk e-tilang itu bagian dari digitalisasi birokrasi. (E-2)

Ekonomi
Layanan
Sosial
Narasi Terpopuler
Janji Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat Semakin Nyata
Dengan keluarnya PMK baru, para pengembang diharapkan semakin bersemangat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). ...
Yogyakarta Istimewa, Banda Aceh Luar Biasa
Kota Yogya menorehkan skor tertinggi IPM di Indonesia. Banda Aceh ada di posisi ketiga. Kota-kota dengan IPM tinggi dapat  tumbuh dengan kreativitas dan inovasi warganya tanpa mengeksploitasi ala...
Guru Terus Dididik, Siswa Terus Dibantu
Meski IPM Indonesia masuk kategori tinggi, pembangunan SDM akan terus digenjot. Bantuan bidikmisi dan KIP-Kuliah akan menjangkau 818 ribu orang. Matematika, sains, literasi untuk siswa SD. ...
Sektor Manufaktur Masih Positif
Pemerintah terus genjot kapasitas produksi industri manufaktur agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, bahkan mampu mengisi permintaan pasar ekspor. ...
Biarkan Air Kembali kepada Gambut
Selain menjadi rusak, lahan gambut yang kering mudah dilalap api. Tidak hanya moratorium, Presiden juga ingin memperbaiki kondisi lahan gambut. Embung menjadi salah satu solusi untuk terus membuatnya ...
Momentum Tancap Gas, Pascaterbitnya PMK Antidumping
Kondisi industri TPT (tekstil dan produk tekstil) Indonesia secara umum justru masih menjanjikan. ...
Kolaborasi Negeri Serumpun Menolak Diskriminasi
Pengenaan bea masuk (BM) bagi produk biodiesel asal Indonesia dari Uni Eropa sebesar 8%-18%. Meskipun baru diterapkan pada 2020, bisa dikatakan telah melukai harga diri bangsa ini. ...
Jalur Inspeksi Dari Paiton Hingga Cilegon
Banten, DKI dan Jawa Barat, menyumbang 60 persen listrik Jaba-Bali. Karena bebannya tinggi, wilayah ini perlu pasokan 2.000-3.000 MW dari Timur. Jalur transmisi-distribusi tetap rawan tertimpa ganggua...
Sengon Tumbuh Tinggi Sabotase Jadi Alibi
Luput dari inspeksi, sengon pun tumbuh tinggi. Resistensi tanah dapat membuat arus  listrik petir mental dan memutus ground wire. Circuit breaker juga bisa meledak karena debu. Audit cermat agar ...
Alternatif Pengganti Kantong Plastik
Problem sampah plastik, menjadi masalah serius yang mencemari lingkungan di Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut terbesar kedua di dunia. Kini sudah bany...