Bahasa | English


DEMOKRASI

Indeks Indonesia Meningkat

12 August 2019, 09:32 WIB

Indeks demokrasi Indonesia membaik. Tapi masih butuh perhatian dan dukungan dari seluruh masyarakat.


Indeks Indonesia Meningkat Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 di Jakarta, Senin (29/7/2019). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Angka IDI mengalami peningkatan dibandingkan indeks 2017. Angka IDI meningkat dari 2017 yaitu pada 72,11 menjadi 72,39. Kenaikannya 0,28 poin.

Pengukuran IDI oleh BPS ini tidak hanya mengukur hasil kinerja pemerintahan dan  birokrasi, tapi juga mempertimbangkan penerjemahan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, peran DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan dan hukum.

Dari ketiga aspek yang diukur, nilai IDI dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46) dan penurunan aspek hak-hak politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79). Namun, dalam aspek lembaga demokrasi, angkanya mengalami kenaikan sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Hal ini karena adanya kegiatan kaderisasi yang intensif dilakukan oleh partai politik peserta pemilu.

Dari penurunan sejumlah indikator itu, yang perlu menjadi perhatian utama adalah aspek kebebasan sipil, karena di dalamnya ada indikasi ancaman atau penggunaan kekerasan. Hal ini terjadi karena Pemilu 2019 yang cukup panas, sehingga berita bohong pun merajarela  dan mengakibatkan friksi di masyarakat terutama di daerah.

Selain itu, ada beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.  Ada aspek yang masuk dalam kategori buruk (di bawah 60), yaitu di antaranya keterwakilan perempuan di DPRD. Karena keterwakilan ini penting untuk memberikan masukan anggaran dengan perspesktif perempuan kepada pemda dan untuk transparansi dari APBD.

Dalam mengukur IDI ini BPS menggunakan empat sumber data. Yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen seperti peraturan daerah dan peraturan gubernur, hasil focus group discussion (FGD) dengan pihak terkait, serta wawancara mendalam. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur IDI, BPS menggunakan tiga aspek, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Setiap aspek diterjemahkan ke dalam variabel di mana variabel diterjemahkan lagi ke dalam indikator.

Meskipun ada aspek, variable dan indikator IDI yang masih belum membaik, dari tahun ke tahun perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari skor IDI sejak 2009 sampai 2018 yang nilainya selalu berada pada kisaran 60-80 yang artinya demokrasi Indonesia sejak 2009 sampai dengan 2018 berada kategori sedang.

Ada fenomena menarik. Antara 2009 sampai dengan 2013 nilai IDI masih berada di bawah angka 70, tetapi sejak 2014 sampai 2018 angkanya sudah berada di atas 70. Lima tahun pertama dan 5 tahun kedua sama-sama sedang, tapi 5 tahun terakhir, yakni 2014-2018, menunjukkan perbaikan.

Dari data yang disampaikan, ada peningkatan ancaman kekerasan terhadap masyarakat dalam IDI 2018 ini. Untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah perlu membuat berbagai regulasi yang salah satunya diatur dalam PP no 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial. Namun kuncinya adalah masyarakat sendiri yang tidak arogan dalam merealisasikan kebebasan berkumpul dan berserikat tadi. Karena yang sekarang terjadi di daerah bukan masyarakat dengan aparat, tetapi masyarakat dengan masyarakat.

Sementara itu untuk mengatasi peningkatan ancaman kekerasan di masyarakat, perlu ada usaha pembekalan pendidikan politik bagi masyarakat. Bappenas perlu memprioritaskan program pendidikan politik di kalangan masyarakat dalam rencana pemerintah ke depan. Karena dengan pendidikan politik akan mudah berinteraksi bisa berkonsultasi, bertukar pikiran, supaya ketegangan dan kekerasan bisa dihindari. (E-2)

Sosial
Narasi Terpopuler
Jibaku Pemerintah Melawan Corona
Pengesahan anggaran senilai Rp405,1 triliun untuk berperang melawan virus mematikan, corona, tentu bukan hal mudah. ...
Stimulus sebagai Countercyclical Dampak Serangan Virus
Pemerintah memberi kelonggaran pembayaran cicilan kredit untuk pengemudi ojek, sopir taksi, nelayan, dan pelaku UMKM. Bank-bank dan lembaga pembiayaan siap mendukung. Sektor UMKM adalah pemain utama p...
Kemampuan Mutasi yang Lambat
Dibandingkan virus flu biasa, virus penyebab Covid-19 bermutasi dengan sangat lambat. Sehingga orang punya waktu dan kemampuan untuk menghadapinya dengan menciptakan vaksin. ...
Peran Daerah Semakin Penting
Berbagai langkah cepat dan serius dilakukan pemerintah demi menekan persebaran virus berbahaya, SARS COV-2. Termasuk, menegaskan adanya kewenangan daerah untuk menetapkan status kedaruratan bencana. ...
Rakyat Ditopang, Pengusaha Diringankan
Bantuan pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 mencapai Rp158 triliun. Warga menerima bantuan tunai, pengobatan gratis, dan penundaan cicilan motor/mobil. Pengusaha menerima stimulus pajak, bea masuk...
Memastikan Ekspor Batu Bara dan CPO Tepat Sampai Tujuan
Hak eksklusif armada kapal nasional untuk angkutan ekspor batu bara dan CPO dicabut. Ketidaksiapan armada berbendera Indonesia, tak bisa dibiarkan menghambat arus ekspor di tengah kesulitan akibat Cov...
Jejak Terlacak, Penyebaran Tak Melonjak
Sejumlah negara memanfaatkan teknologi untuk penelusuran dan pelacakan mereka yang terpapar virus corona. WHO memuji Singapura yang dinilai cermat dalam menghambat persebaran virus. Bisakah penggunaan...
Pulau Nustual Kota Masa Depan di Indonesia Timur
Pulau Nustual ditetapkan sebagai lokasi pelabuhan kilang LNG dari Blok Masela. Kota Saumlaki dan Pulau Yamdena akan menjadi lokasi pusat pertumbuhan ekonomi. Bisnis ratusan triliun akan segera berguli...
Cucuran Keringat di Balik Jaket Hazmat
Pemerintah bertekad memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga medis yang berada di garis depan melawan amukan Covid-19. Mereka diberi insentif khusus dan santunan. ...
Belajar dari Keberhasilan Negara Lain, Pemerintah Siapkan Dua Obat Covid-19
Pemerintah akan memberikan obat Avigan dan Chloroquine kepada pasien positif corona. Penggunaannya tak bisa sembarangan. ...