Bahasa | English


KEKUASAAN YUDIKATIF

Orang Bakar Hutan, Pemerintah Divonis Bersalah

30 July 2019, 08:55 WIB

Putusan MA memvonis pemerintah bersalah. Hukumannya, memperbaiki tatanan hukum dan melaksanakannya sejumlah agenda. Yudikatif memaksa eksekutif melaksanakan produk legislatif. Akan muncul kerumiitan tata kelola kuasaan.


Orang Bakar Hutan, Pemerintah Divonis Bersalah Petugas dari Satgas Karhutla Provinsi Riau berusaha memadamkan bara api yang membakar lahan gambut di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (26/07/2019). Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Banyak kalangan yang mengapresiasi sikap Pemerintahan Jokowi-JK yang berani tegas pada pengusaha kehutanan. Pascakebakaran besar yang menghanguskan hutan seluas 2,6 juta ha pada 2015, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya bersikap antikompromi dalam menegakkan hukum dan peraturan terkait  kebakaran hutan. Kasus-kasus tindak kejahatan atas hutan dibawa ke pengadilan. Banyak yang diseret ke penjara, banyak  perusahaan dijatuhi denda  dan sanksi administrasi.

Tindak pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) digencarkan. Satuan tugas (satgas) karhutla dibentuk dengan jaringannya, perkakas pemadam api disediakan, termasuk heli untuk water bombing dan pompa penyembur air. Sejumlah kanal pengering lahan gambut disumbat agar gambut kembali basah. Hasilnya, kasus karhutla turun drastis.

Namun, sejumlah aktivis kehutanan menganggap apa yang dilakukan pemerintah tidak cukup. Dengan mengambil kasus kejadian kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, para aktivis itu menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, pertengahan 2016. Tuntutannya, antara lain, supaya pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Sebagai tergugat, yang dianggap mewakili pemerintah, antara lain, Presiden Joko Widodo, Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

PN Palangkaraya mengabulkan gugatan pada  22 Maret 2017. Dalam putusannya, Pemerintah  dihukum dengan sanksi menerbitkan Peraturan Perintah (PP) tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, PP tentang baku mutu lingkungan air, air laut, udara dan baku mutu lainnya sesuai perkembangan.

Ada pula putusan yang meminta diterbitkannya PP tentang  kriteria baku kerusakan lingkungan terkait kebakaran hutan dan atau lahan, PP tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup, PP tentang analisis risiko lingkungan hidup, PP penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta PP tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah diminta  membuat tim gabungan untuk meninjau ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang ada di Kalteng.

Masih ada lanjutannya, pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana, maupun administrasi atas perusahaan yang  lahannya terbakar, membuat roadmap pencegahan dini, penanggulangan serta pemulihan korban kebakaran hutan, dan pemulihan lingkungan.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah juga diwajibkan mendirikan rumah sakit khusus bagi  para korban pencemaran udara asap di Kalteng dan gratis bagi korban asap. Ada pula, tindakan kedua yang diminta ialah memerintahkan seluruh rumah sakit di Kalteng membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

Yang ketiga, membangun tempat evakuasi ruang bebas pencemaran. Keempat, menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dengan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar. Ditambah lagi, yang kelima, pemerintah juga harus membuat peta kerawanan kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan di Kalteng. Pemerintah juga diminta membuat kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan empat hal. Pertama, mengumumkan kepada publik perusahaan pemegang izin yang lahannya terbakar. Kedua, membangun sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng. Ketiga, mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan kebakaran dari perusahaan  yang lahannya terbakar. Keempat, mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan.

Atas putusan PN Palangkaraya, pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kalteng, dan kalah. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan kandas lagi. Putusan MA  yang diketok 16 Juli lalu itu menguatkan vonis PN Palangkaraya dan PT Kalteng. Presiden Jokowi serta  jajarannya dihukum. Pemerintah kini  berupaya untuk melakukan PK (peninjauan kembali) perkara di Mahkamah Agung.

Secara umum keputusan pengadilan itu berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup serta memberi rasa keadilan pada publik. Namun, apa jadinya jika perkara yang sama diajukan pula di PN Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, Samarinda, Jayapura, dan yang lainnya.

Bagaimana pula jika gugatan itu melebar ke urusan lain. Seperti  menggugat tanggung jawab pemerintah dalam bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, kecelakaan lalu lintas, wabah penyakit, wabah penyakit hewan, perumahan rakyat, harga produk pertanian, pencemaran sungai, pencemaran laut, halte bus, jembatan penyeberangan, kesempatan kerja, dan ratusan jenis isu publik lainnya? Belum lagi, jika urusan publik ini dikombinasikan dengan unsur lokalitas di lebih dari 500 kabupaten/kota.

Persoalan akan semakin rumit karena ada masalah keterbatasan anggaran, dampak politik, kepentingan investasi, pertumbuhan ekonomi, prioritas pembangunan jangka panjang dan menengah. Kemerdekaan lembaga hukum yang kelewat surplus akan menimbulkan keruwetan dalam tata kelola pemerintahan.

Pemisahan kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan eksekutif, bisa menghadirkan suasana yang harmoni  jika  tidak ada satu cabang kekuasaan yang bertindak berlebihan. Maka, mumpung fenomena surplus kekuasaan yudikatif  belum menjadi-jadi, perlu ada jalan konstitusional untuk membawa kekuasaan itu bisa berjalan secara lebih proporsional. (P-1)

Kebakaran Hutan
Sosial
Narasi Terpopuler
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...
Humanisasi Peradaban Dunia
Jauh hari sebelum Jokowi jadi presiden, saat masih menjabat Wali Kota Solo, ia sebagai pemimpin daerah tercatat sebagai pionir yang mempelopori kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Ya,...
Arus Liar Di Balik Agenda Amandemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amandemen yang melebar. Amandemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsodilasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Omnibus Law: Solusi dan Terobosan Hukum
Tantangan era masyarakat digital telah menghadang di depan mata. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Sebuah terobosan kebijakan haruslah segera dil...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Pentingnya Reformasi Birokrasi di Zaman Digital Informasi
Kritik Gus Dur terhadap kinerja Kementerian Agama tentu harus disikapi dengan terbuka. Kementerian Agama di Indonesia, sebagai salah satu dari lima kementerian terbesar berdasarkan alokasi anggaran be...