Bahasa | English


INDUSTRI FARMASI

Regulasi Dipangkas, Obat pun Jadi Murah

27 November 2019, 10:21 WIB

Kepala negara telah memerintahkan untuk memangkas regulasi yang dianggap menghambat pengembangan industri farmasi.


Regulasi Dipangkas, Obat pun Jadi Murah Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (21/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Industri farmasi dalam negeri termasuk industri yang telah lama berdiri dan mampu memenuhi 75% kebutuhan obat dalam negeri. Sayangnya, harga obat dinilai masih mahal akibat ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 95%.

Kondisi inilah yang memicu keprihatinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala negara pun memerintahkan untuk memangkas regulasi yang dianggap menghambat pengembangan industri farmasi. Dengan cara ini Jokowi berharap harga obat bisa lebih murah.

Bagi Presiden Joko Widodo, pemangkasan regulasi merupakan salah satu upaya untuk mengikis penghambat pengembangan industri farmasi. Harapannya, harga obat pun bisa lebih murah.

"Dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan, sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah," katanya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun bergerak cepat. Dia menegaskan akan memangkas proses izin edar obat, termasuk obat tradisional, menjadi lebih cepat dengan tujuan menurunkan harga obat yang beredar di pasaran.

Terawan bahkan mengumpulkan pelaku industri farmasi dan alat kesehatan di Kantornya,  Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin (25/11/2019).

“Yang jelas, proses perizinan obat-obatan akan ditangani oleh Kementerian Kesehatan dengan proses yang lebih sederhana dan lebih cepat,” jelasnya.

Sebelumnya, proses perizinan tersebut dilakukan di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dalam rangka itu, Menkes Terawan mengatakan dirinya telah bertemu dengan Kepala BPOM. Dan keduanya menyepakati untuk mengembalikan proses perizinan obat berada di Kementerian Kesehatan.

Profil Industri

Sebagai gambaran, profil industri farmasi di dalam negeri memiliki sebanyak 206 perusahaan. Dari total perusahaan sebanyak itu, sekitar 178 perusahaan merupakan swasta nasional, serta diikuti sebanyak 24 perusahaan multinasional (MNC), dan 4 perusahaan BUMN.

Khusus sektor farmasi, mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapatkan prioritas pengembangan karena berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Selain itu, industri ini juga didukung oleh regulasi berupa Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Regulasi ini menginstruksikan 12 kementerian dan lembaga agar saling bersinergi dan mendukung dalam mendorong kemandirian obat nasional.

Menurut catatan Kementerian Perindustrian, industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional tercatat tumbuh sebesar 4,46% dan memberikan kontribusi industri tersebut terhadap PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 2,78% dan terus meningkat selama 5 tahun terakhir.

Wajar saja karena industri farmasi adalah sektor yang memiliki karakteristik capital intensive, high technology, R&D intensive, heavily regulated, dan fragmented market. Jadi, sudah seharusnya Indonesia memperkuat industri farmasi, sehingga pemerintah akan kasih sejumlah fasilitas seperti super deductible tax untuk vokasi sebesar 200% dan inovasi 300%.”

Di periode kedua Presiden Joko Widodo harus diakui kini tengah mengejar masuknya investasi selain soal infrastruktur. Dalam rangka itu, pemerntah juga kini tengah merencanakan melakukan regulasi sapu jagad, melakukan reformasi regulasi melalui Omnibus Law, salah satunya adalah mendorong tumbuhnya pemanfaatan bahan baku di dalam negeri.

Bahkan, pemerintah kini mendorong tumbuhnya TKDN di industry farmasi. Komponen meliputi soal kandungan aktif atau active ingredient, research and development (R&D), proses produksi dan kemasan atau packaging.

Apalagi, industry farmasi nasional saat ini cukup menikmati pasar farmasi nasional yang cukup signifikan dengan adanya JKN atau pasar BPJS dengan keanggotaan 271  juta jiwa.

Melalui skenario itu, industry farmasi didorong untuk mengembankan R&D dan menghasilkan produk dengan bahan baku aktif lokal. Ujungnya adalah bahan baku impor menjadi berkurang dan produk farmasi nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. (F-1)

Farmasi
Program Kesehatan Nasional
Narasi Terpopuler
Menunggu UU Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diyakini beleid itu dibuat untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. ...
Diolah Agar Menjadi Duit
Penanganan sampah merupakan buah kebijakan yang tertata dan konsisten. Selain, perubahan budaya masyarakat. Perangkat hukum yang pas harus disertai kesadaran masyarakat agar proses pengolahan sampah m...
Peremajaan dan Gairah Baru
Industri tekstil dan pakaian mengalami pertumbuhan cukup signifikan di awal 2019. Pembatasan impor tekstil memberi gairah baru bagi pengusaha. Butuh investasi Rp175 trilun untuk meremajakan mesin dan ...
Bisnis Digital Pun Menanti Lahirnya Omnibus Law
Bisnis berbasis digital sangat menjanjikan, dan menjawab tantangan di masa depan. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Angin Sejuk di Sela Ranting Beringin
Ketua Umum Airlangga Hartarto siap merangkul semua faksi. Konflik akan menyulitkan kader dalam pileg maupun pilkada. Stabilitas politik diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit. ...
Negara, Demokrasi, dan Pasar Gelap Kekuasaan
Dinamika politik dan ekonomi di dalam sebuah negara adalah sebuah sistem kompleks  yang selalu bisa memunculkan aktor-aktor yang berbeda, walaupun aturan main di dalamnya relatif tidak berubah. ...
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...