Bahasa | English


PERHUTANAN SOSIAL

Susu dan Madu Melimpah di Pinggiran Hutan

11 July 2019, 09:30 WIB

Kelompok Tani Wono Lestari bisa menjadi model keberhasilan program Perhutanan Sosial. Dukungan bank bisa meningkatkan kapasitas produksi. Petani sejahtera, hutannya terjaga.


Susu dan Madu Melimpah di Pinggiran Hutan Menteri BUMN Rini Soemarno saat kunjungan program Perhutanan Sosial di Dusun Karang Anyar, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (15/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Wono Lestari itu artinya hutan lestari. Nama itulah yang disepakati untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sekitar Desa Bumo, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Menghimpun 367 anggota, LMDH Wono Lestari itu kini aktif mengelola 940 kawasan hutan milik negara. Tidak ada lagi sebutan perambah hutan, karena anggota LMDH itu secara resmi telah mengantongi sertifikat lahan dalam skema Perhutanan Sosial yang berlaku 35 tahun.

Seiring dengan terbinya sertifikat resmi itu dua tahun lalu, ada pula Surat Keterangan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dari Kementerian Kehutanan. Anggota kelompok tani ini telah memiliki kepastian usaha dan bisa mengakses modal dari perbankan. Untuk mengawalinya, Bank BNI terjun ke Desa Simo dan merangkul LMDH Wono Lestari itu sebagai mitra binaannya, agar kelompok tani tersebut bisa mengoptimalkan skala usahanya.

Hasilnya, kini populasi sapi dan kambing di Desa Bumo berlipat ganda. Susu sapi berlimpah, Begitu pula madu hutan, buah pisang, getah damar, hingga rumput gajah. Bahkan, kelompok tani tersebut kini mencoba mengembangkan usaha pengolahannya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Jangan heran bila Desa Bumo kini menjadi sentra ekonomi yang penting bagi Kecamatan Senduro.

Tentu, semuanya tak diraih secara instan. Warga Bumo telah menjalin kerja sama dengan Perhutani sebagai pemangku hak pengelolaan kawasan hutan itu setidaknya sejak dua dekade lalu. Memasuki 2006, kerja sama itu lebih erat dalam skema pembinaan masyarakat pinggir  hutan, yang digalakkan Perum Perhutani.

Pada era Presiden Joko Widodo, kerja sama itu dilegalkan melalui program Perhutanan Sosial yang disusul dengan penerbitan sertifikat dan Surat Keterangan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Bukan hanya itu, begitu sertifikat dan Kulin KK terbit, Bank BNI diinstruksikan untuk mendukung bisnis wong cilik itu dengan KUR (kredit usaha rakyat) yang berbunga rendah dan bantuan  program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk sarana produksi yang bisa digunakan secara kolektif (traktor) serta kegiatan pemasaran.

Dengan suntikan modal KUR Rp4,6 miliar selama tiga tahun ini telah membuahkan hasil yang kasat mata. Populasi sapi di Desa Bumo meningkat dari 400 menjadi 882 ekor. Produksi susunya naik dari 3.000 menjadi 5.100 liter per hari. Polulasi kambing menjadi 11 ribu ekor, dari yang sebelumnya ada 8.000 ekor. Kredit bergulir lancar dan nyaris tak ada yang bermasalah.

Tidak heran bila Wono Lestari Desa Bumo dinyatakan sebagai satu dari 9 LMDH terbaik di Indonesia dalam penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di awal 2019. Selain berhasil mengembangkan perekonomiannya berbasis sumber daya kehutanan, anggota kelompok tani ini juga mampu menjaga kelestarian ekosistem hutan Perhutani itu dengan segala fungsi ekologisnya.

Bank BNI sendiri telah mendukung sejumlah LMDH di Jawa Timur. Sampai akhir 2018, tak kurang dari Rp11,8 miliar KUR telah disalurkan untuk 3.170 anggota LMDH  Jawa Timur. Di kalangan wong cilik ini, justru kredit macet tidak menjadi isu. Pembayaran KUR lancar.

Maka, berbekal pengalaman di beberapa site di Jawa, skema bantuan KUR untuk perhutanan sosial itu diperluas. Salah satu tempat tujuannya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan. Di Muba tercatat ada 3.646 penerima SK Perhutanan Sosial yang berupa SK Pengakuan Pelindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK),  SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta  SK Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Alokasi perhutanan sosial di Muba itu terhampar pada 26.886 hektar areal hutan negara. Jumlah ini bagian dari areal Perhutanan Sosial se-Sumatra Selatan seluas 55.940 Ha dengan total penerima SK sebanyak 9.476 Kepala Keluarga (KK).

Berbeda dengan skema Kemitraan Kehutanan yang di Jawa yang umumnya petani mengolah tanah di sela-sela pepohonan di area hutan produksi milik Perhutani, skema kerja di hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan berbeda. Di dua katagori terakhir ini, kelompok tani boleh memanfatkan kayu hutan dengan catatan, pohon-pohon itu ditanam oleh petani sendiri.

Namun, di Kabupaten Muba bukan hanya penanaman dan pemanenan kayu hutan yang dirancang untuk dikembangkan. Karena sebagian lahan berupa rawa, petani juga didorong membudidayakan kerbau rawa. Jika memungkinkan, petani juga boleh menanam tanaman perkebunan, sejauh tetap menjaga keragaman spesies di ekosistem hutan tersebut. Karena perbedaan pola produksinya, BNI pun perlu melakukan kajian lebih dulu untuk skema KUR-nya. Namun, secara prinsip, KUR disiapkan.

Secara nasional, Prsiden Joko Widodo merencanakan mengalokasikan areal seluas 12,7 juta hektar untuk program perhutanan sosial. Namun, hingga Maret 2019, realisasi pemberian ijin perhutanan sosial ini baru mencapai 2,56 juta hektar.

Program Perhutanan sosial ini selain didukung oleh pembiayaan APBN, juga mendapat dukungan dari sejumlah BUMN serta sejumlah swasta yang menyerap hasil produksinya. Jika dipersiapkan dengan matang, seperti LMDH Wono Lestari di Lumajang, program perhutanan sosial ini mampu membangkitkan perekonomian rakyat di daerah-daerah pinggiran. (P-1)

Ekonomi
Sosial
Narasi Terpopuler
Terpeka Pegang Rekor MURI Jalan Tol Terpanjang
Jalan Tol Terpeka telah diresmikan langsung Presiden sekaligus ditasbihkan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai ruas tol terpanjang di Indonesia. ...
Insentif untuk Daerah Penjaga Lingkungan
Kelak transfer bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tidak lagi dilakukan secara block-grant tanpa didasarkan pada kriteria dan indikator tertentu. Tapi harus berwawasan ekol...
Beternak di Kebun Sawit
Mentan Syahrul Yasin Limpo bertekad menggenjot produksi sapi potong. Banyak daerah punya sumber daya pakan untuk budidaya sapi, dan kebun sawit cukup menjanjikan. ...
15 Jawaban bagi Tantangan Ekonomi
Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menggagas 15 program prioritas untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Semuanya merupakan terjemahan teknis dan visi dan misi presiden bidang perekonomian. ...
Janetes Belajar Mengetuk Pintu Pasar
Anggur lokal kalah pamor dari jenis impor. Berbagai varietas unggul ditawarkan pemerintah tak dilirik petani dan tak disambut pasar. Kini Janetes SP-1 siap mengadu peruntungannya di lapangan. ...
Pemerintah Menjamin Penyerapan Melalui DMO
Strategi pemerintah menyerap komoditas batubara dalam lima tahun ke depan, antara lain, untuk kepentingan pembangkitan listrik. ...
Menahan Gempuran Impor Lewat Regulasi
Industri tekstil dalam negeri mendapatkan kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor produk kain. ...
Menuju Kelas Dunia
BPS sebagai representasi Indonesia tercatat sebagai Member of the Friends of the Chair (FOC) Group on Economics Statistics. Selain Indonesia, lembaga ini beranggotakan 10 negara seperti Amerika, Austr...
Penurunan Suku Bunga KUR, Pacu Usaha Kecil Berperan Besar
Pemerintah menurukan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menaikkan plafon KUR perdagangan. Tujuannya, tak lain untuk mengembangkan dan memperbanyak pertumbuhan UMKM yang  jumlahnya lebih dar...
Menanti Lahirnya Bandara Antariksa di Biak Numfor
Meski Indonesia sudah memiliki 25 satelit, negara ini tidak punya tempat untuk meluncurkan satelit skala besar. ...