Bahasa | English


ELEKTRIFIKASI

2019, Indonesia Terang 100 Persen

7 September 2018, 09:44 WIB

Wilayah Indonesia yang luas dan terpisah lautan membuat target elektrifikasi bukan perkara mudah untuk direalisasikan. Masalahnya ada pada mahalnya biaya investasi untuk menarik sambungan kabel memasuki rumah-rumah penduduk.


2019, Indonesia Terang 100 Persen

Masalah yang juga rumit adalah melayani masyarakat di lokasi-lokasi terpencil atau daerah terluar. Demikian juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Tapi Presiden Jokowi tetap menargetkan, pada 2019 seluruh Indonesia sudah terang. Setidaknya, setiap wilayah sudah bisa diterangi dengan tenaga listrik.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi telah mengesahkan peraturan terkait penyediaan listrik bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Regulasi ini terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

 

Perpres 47/2017 ini mengatur ketentuan terkait penyediaan, pengawasan distribusi, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aturan terkait badan usaha pelaksana penyedia LTSHE

LTSHE merupakan perangkat pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Prinsip kerja LTSHE adalah energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik, kemudian disimpan di dalam baterai. Energi listrik di dalam baterai ini yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu.

LTSHE dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam. LTSHE merupakan terobosan program untuk menerangi desa-desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia. Paket program LTSHE, antara lain, mencakup panel surya kapasitas 20 watt peak, 4 lampu Light Emitting Diode (LED), baterai, biaya pemasangan, dan layanan purna jual selama tiga tahun.

Sesuai dengan amanat Perpres 47/2017, penyediaan LTSHE dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dibagikan secara gratis 1 kali untuk setiap penerima LTSHE. Tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp332,8 miliar dari APBN, dengan target sebanyak 95.729 paket LTSHE akan diserahkan kepada 6 provinsi tertimur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sedangkan pada 2018 Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana sekitar Rp1 triliun untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi

Guna mensukseskan Program LTSHE ini, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. "Pemerintah daerah melakukan penyediaan data calon Penerima LTSHE, kemudian bersama-sama dengan pemerintah pusat melakukan sosialisasi kepada calon penerima LTSHE dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan LTSHE," ujar Rida.

Pelaksanaan penyediaan LTSHE ini akan dilakukan oleh badan usaha. Menteri ESDM bertanggung jawab dalam menunjuk dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha pelaksana dan penyedia LTSHE. Tata cara penyediaan LTSHE oleh badan usaha ini nantinya akan dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM.

Badan usaha yang akan melakukan penyediaan LTSHE harus memiliki sarana dan fasilitas produksi LTSHE di dalam negeri, di mana produknya telah digunakan baik di dalam maupun di luar negeri.

Badan usaha tersebut juga harus menyediakan layanan purnajual paling kurang 3 tahun dan menyediakan jaminan ketersediaan suku cadang LTSHE.

Pembagian LTSHE ini merupakan program lanjutan dari Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimulai 2012. LTSHE ini pertama kali diperkenalkan kepada Presiden Republik Indonesia oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Februari tahun lalu.

Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...