Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Parlemen

Parlemen adalah sebuah badan legislatif. Di sebuah negara yang menganut paham demokrasi, badan legislatif atau perwakilan politik merupakan hal yang sangat penting. Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tipe parlemen di Indonesia adalah bicameral, karena DPR dan DPD masing-masing memiliki golongan sendiri yang mereka wakili dan keduanya menjalankan fungsi legislasi.

Sejarah parlemen atau dewan perwakilan rakyat di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode dewan perwakilan jaman Hindia Belanda. Kedua, periode transisi dari Hindia Belanda ke Republik Indonesia atau periode revolusi yang sering disebut sebagai jaman perjuangan kemerdekaan. Ketiga, periode parlemen hasil pemilihan umum pertama Republik Indonesia. Keempat, periode DPR Gotong Royong. Kelima, periode DPR masa Orde Baru. Dan keenam, periode D.

 

Volksraad

Arti harfiah "volksraad" yang berasal dari bahasa belanda adalah dewan rakyat. Seiring dengan dinamika politik di Belanda yang menginginkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan di wilayah jajahan Hindia Belanda, pada tanggal 16 Desember 1916 pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai Gubernur Jendral JP Van Limburg Stirum dan Menteri Urusan Koloni Belanda Thomas Bastiaan Pleyte membentuk "volksraad".

Awal mula dewan rakyat jaman Belanda tentu masih sangat sederhana. Keanggotaan dewan rakyat ini sebagian berasal dari dewan provinsi yang meliputi berbagai daerah Hindia Belanda. Jumlahnya terdiri dari 10 anggota yang dipilih oleh wali pemilih dan 5 anggota yang diangkat oleh gubernur jenderal.  Sebagian lain yang lebih besar jumlahnya mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing dengan mekanisme 9 orang dipilih dan 14 orang diangkat. Ketua dewan ini tidak dipilih oleh anggota tetapi diangkat oleh Kerajaan Hindia Belanda.

Dalam perkembangannya dewan rakyat ini hanya berwenang sebagai penasihat. Baru pada tahun 1927, dewan rakyat ini memiliki kewenangan ko-legislatif untuk menyusun undang-undang dengan posisi Gubernur Jenderal yang memiliki hak veto. Perkembangan lebih jauh di tahun 1939 keanggotaan dewan ini diangkat melalui pemilihan tidak langsung. Pada saat adanya sistem pemilihan tidak langsung ini di Hindia Belanda yang mempunya hak pilih hanyalah 2000 orang dengan mayoritas adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.

Walaupun peran dewan rakyat jaman Hindia Belanda lebih mirip politik basa-basi untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman, tetapi dewan rakyat ini memunculkan berbagai tokoh dari berbagai wilayah di Indonesia yang dalam periode menjelang kemerdekaan sangat menentukan pembentukan dewan perwakilan yang lebih merepresentasikan suara rakyat dalam mengelola pemerintahan.

 

Organisasi Perwakilan Jaman Perjuangan Kemerdekaan

Pendudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 menghapus seluruhnya sistem perwakilan sebelumnya. Penguasa kolonial Jepang dalam waktu yang singkat mengubah sumber daya politik di Hindia Belanda untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang mereka kampanyekan. Awalnya penguasa Jepang hanya membuat organisasi persatuan nasional PUTERA yang memunculkan dua tokoh pergerakan nasional sebelumnya Sukarno Hatta, tokoh pendidikan senior Ki Hajar Dewantoro dan perwakilan pemuka agama KH Mas Mansyur.

Organisasi persatuan ini dalam perjalanannya tidak berjalan efektif sehingga penguasa Jepang membentuk Dewan Pertimbangan Pusat yang bernama Cuo Sangi In. Dewan ini mirip dengan dewan rakyat di jaman Hindia Belanda dengan perkecualian dewan ini lebih merupakan tempat bertemunya penguasa jepang dengan perwakilan dari berbagai wilayah di bekas Hindia Belanda dengan janji memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia.

Jelang situasi perang antara Jepang dengan Sekutu semakin genting, beberapa orang anggota organisasi dari berbagai wilayah ini atas restu Jepang membentuk Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berfungsi menyusun undang-undang dasar bagi negara yang akan lahir. Selanjutnya dibentuk semacam badan pekerja yang disebut sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sejarah mencatat, setelah dijatuhkannya bom atom sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada Sekutu. Desakan berbagai kepentingan pemimpin pergerakan dan pemuda di Indonesia memunculkan momentum proklamasi kemerdekaan 1945 tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI menetapkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sekaligus menetapkan Sukarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Beberapa hari sesudahnya Sukarno dan Hatta menunjuk beberapa orang yang dulunya merupakan anggota Cuo Sangi In menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang fungsinya menyerupai lembaga legislatif atau perwakilan rakyat.

 

Konstituante

Konstituante adalah nama lembaga perwakilan hasil dari pemilihan umum yang pertama di Republik Indonesia. Pemilihan umum yang diikuti oleh berbagai partai yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia menandai perkembangan demokrasi di negara republik yang masih sangat muda dalam dinamika yang sangat pesat. Setelah sebelumnya republik Indonesia mengalami periode transisi politik, gonta-ganti sistem pemerintahan, seiringan dengan dinamika revolusi dan negosiasi dengan Belanda dan dunia internasional, ancaman perang sipil, dan berbagai situasi krisis ekonomi dan politik membuat tidak terbentuknya sistem legislatif yang kuat, maka pemilihan umum Indonesia yang pertama merupakan angin segar. Dan ternyata pemilihan umum multi partai ini berlangsung dengan damai dan sukses sehingga melahirkan keanggotaan dewan Konstituante yang bertugas menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang baru menggantikan undang-undang dasar sebelumnya (UUD 45 dan UUD RIS) yang lahir dalam situasi darurat.

Konstituante merupakan dewan yang berkantor di Bandung, Jawa Barat terpisah dari wilayah pemerintahan di Jakarta. Konstituante bersidang sejak 9 Nopember 1956  hingga masa pembubarannya oleh Presiden Sukarno yang mengeluarkan dekrit presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959.

No Badan Legislatif Logo Ketua/Wakil Deskripsi Link
1 Ketua: Oesman Sapta Odang, Utusan dari Kalimantan Barat Wakil Ketua: Nono Sampono, Utusan dari Maluku Wakil Ketua: Darmayanti Lubis, Utusan Sumatera Utara Ketua: Oesman Sapta Odang, Utusan dari Kalimantan Barat Wakil Ketua: Nono Sampono, Utusan dari Maluku Wakil Ketua: Darmayanti Lubis, Utusan Sumatera Utara

DPD adalah lembaga legislatif yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang Jumlah Anggota: 132

Link
2 Ketua: Bambang Soesatyo, Golkar Wakil Ketua: 1. Fadli Zon, Gerindra 2. Agus Hermanto, Demokrat 3. Taufik Kurniawan, PAN 4. Fahri Hamzah, PKS 5. Utut Adianto, PDIP Ketua: Bambang Soesatyo, Golkar Wakil Ketua: 1. Fadli Zon, Gerindra 2. Agus Hermanto, Demokrat 3. Taufik Kurniawan, PAN 4. Fahri Hamzah, PKS 5. Utut Adianto, PDIP

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, yang terdiri dari anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) Jumlah Anggota: 560

Link
3 Ketua: Zulkifli Hasan, PAN Wakil Ketua: Mahyudin, Golkar Evert Ernest Mangindaan, Demokrat Hidayat Nur Wahid, PKS Oesman Sapta Odang, Kelompok DPD Ketua: Zulkifli Hasan, PAN Wakil Ketua: Mahyudin, Golkar Evert Ernest Mangindaan, Demokrat Hidayat Nur Wahid, PKS Oesman Sapta Odang, Kelompok DPD

Masa bakti para anggota MPR adalah MPR-RI 2014-2019, yang berisikan anggota DPR dan anggota DPD Jumlah Anggota: 692 -Anggota DPD: 132 -Anggota DPR: 560

Link