Selain mulus, ruas demi ruas jalan daerah itu kini semakin bagus. Jalan yang semula bergelombang karena kondisi tanah yang dinamis, dipermak beton sehingga lurus. Biaya perbaikan lumayan mahal, namun sepadan dengan hasilnya. Berkat jalan mulus, waktu tempuh perjalanan semakin singkat.

"Dulu saat masih rusak kondisi jalan, kami harus berjalan kaki untuk bisa mengangkut hasil bertani dan berkebun, sekarang dengan kondisi jalan yang sudah baik, kami bisa menggunakan sepeda motor sehingga lebih mudah dan cepat," kata Andi Zaenal Abidin, sebagaimana disimak www.indonesia.go.id, dari rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rsakyat (PUPR), Senin (15/5/2024).

Andi, petani di Desa Simpang Lima Kecamatan Tioro Selatan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengucapkan terima kasih dengan diperbaikinya jalan di wilayahnya. Andi tentu saja hanya satu contoh warga yang menikmati mulusnya jalan daerah.

Di Muna Barat tersebut ada dua ruas jalan  yang diperbaiki dengan total  biaya Rp42,4miliar. Dua ruas tersebut  merupakan bagian dari total 22 ruas jalan sepanjang 165 km di Sultra, yang telah selesai ditangani langsung Kementerian PUPR.

Ke-22 ruas jalan daerah itu diresmikan Presiden RI pada Senin (13/5/2024). Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, perbaikan jalan daerah itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau dikenal sebagai Inpres Jalan Daerah (IJD).

Jalur mulus logistik

Tujuan dasar IJD adalah agar jalan-jalan di tiap kabupaten/kota bisa mulus dan bagus sehingga meningkatkan kecepatan transportasi, distribusi logistik lebih baik, dan masyarakat mendapatkan manfaat dengan ruas-ruas jalan yang semakin baik. Total, merujuk rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR (2/11/2023), ada sebanyak 3.140 ruas jalan daerah provinsi dan kabupaten yang mendapat sentuhan langsung Kementerian PUPR.

Selain jalan, yang juga harus ditangani adalah jembatan sepanjang 2.700 meter. Pada anggaran (TA) 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat  alokasi anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh tanah air. Konkretnya, jalan-jalan daerah yang rusak diperbaiki melalui bantuan dari pusat. "Tujuan pelaksanaan IJD utamanya untuk peningkatan konektivitas serta meningkatkan kemantapan jalan daerah, guna memperlancar arus logistik, serta akses ke pusat-pusat produksi," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, pelaksanaan IJD diutamakan jalan penghubung kawasan produksi dan industri dengan outlet dan pasarnya. Dengan besaran dana Rp14,6 triliun di TA 2023 tersebut, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, pada Sabtu (10/2/2024), telah dilakukan penanganan jalan daerah sepanjang 3.194,22 km jalan dan 2.971,35 meter jembatan daerah.

Adapun program Inpres Jalan Daerah tahun 2023 itu dilaksanakan pada seluruh provinsi di 239 kabupaten dan 24 kota. Sebaran wilayah pelaksanaannya, yaitu di pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Semua jalan daerah yang telah selesai direhabilitasi, telah diresmikan oleh Kepala Negara secara langsung.

Selanjutnya, pemerintah pun berketetapan untuk melanjutkan program penanganan jalan daerah atau IJD. Menurut Dirjen Hedy, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada tahun 2024. Percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah, terutama untuk ruas-ruas pengungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses keterisolasian.

"Kriteria ruas prioritasnya yang pasti jalannya harus rusak, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas dengan jalan tol juga diprioritaskan. Pada intinya, kita memperbaiki konektivitas jalan daerah, sehingga menyambung dengan backbone jalan nasional," tutur Dirjen Hedy.

IJD di Sultra

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Freddy Siagian mengatakan, pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat di 22 ruas jalan sepanjang 165 km dengan biaya sebesar Rp631 miliar yang tersebar di 15 kabupaten/kota. "Salah satunya pada ruas Mekar Jaya-Sangia Tiworo di Kabupaten Muna Barat sepanjang 7 km dengan biaya penanganan Rp21,4 miliar yang menjadi pusat lokasi peresmian," ujarnya.

Untuk 21 ruas lainnya terdapat ruas Masara-Kambikuno di Kabupaten Muna Barat, ruas Wasolangka-Lamanu-Bente di Kabupaten Muna, ruas Kancebungi-Lianabanggai di Kabupaten Buton Tengah, ruas Budi Utomo Baru di Kota Kendari, ruas Waode Buri-Petetea di Kabupaten Buton Utara.

Selanjutnya penanganan IJD Sultra terdapat di ruas Salodongka-Lawata dan Lelewawo-Porehu & Bangsala-Ponggi di Kabupaten Kolaka Utara, ruas Teomokele-Enano di Kabupaten Bombana, ruas Unaasi-Bypass-Pesouha di Kabupaten Kolaka, ruas Ladongi Dalam Kota dan Peatoa-Wungguloko di Kabupaten Kolaka Timur.

Di Kabupaten Konawe Selatan terdapat penanganan pada ruas Anese-Kapuwila, Basala dan Ambaipua-Motaha, selanjutnya terdapat ruas Simpang Tiga Batumea-Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii) dan Nambo Jaya-Roko Roko di Kabupaten Konawe Kepulauan, ruas Ambemali dan Waotobi-Batas Kabupaten Konut di Kabupaten Konawe, ruas Poros Kantalai-Palabusa di Kota Baubau, dan ruas Taipabau-Bante-Popalia serta ruas Waha-Patua-Veva di Kabupaten Wakatobi.

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari