Jauh hari sebelum larangan mudik diluncurkan, pemerintah pusat telah berencana memberikan kompensasi kepada para perantau yang ada di DKI Jakarta agar tidak mudik. Dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Wododo pada Kamis (2/4/2020) diputuskan bahwa pemerintah pusat akan memberi bantuan sosial (bansos) kepada warga Jabodetabek yang tak mudik.
Tak hanya menyiapkan bansos, pemerintah juga menggeser cuti bersama Idul Fitri 2020 selama empat hari menjadi 28-31 Desember 2020. Sebelumnya, pemerintah menetapkan cuti bersama lebaran pada 26-29 Mei 2020. Perubahan cuti bersama Idul Fitri ini diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (9/4/2020). Muhadjir mengatakan, perubahan cuti bersama merupakan upaya percepatan penanganan virus corona Covid-19.
"Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam ratas antisipasi mudik lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait imbauan tidak mudik dan penggantian libur Lebaran 2020," kata Muhadjir.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang menggratiskan sejumlah tempat wisata di berbagai daerah untuk penunjang para pemudik yang bersedia tidak mudik lebaran. Tapi hal ini masih akan dibahas lebih lanjut. "Bisa di kemudian hari menggratiskan tempat wisata yang dimiliki oleh daerah. Saya kira kalau skenario tersebut dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," kata Presiden Jokowi, Kamis (2/4/2020).
Kebijakan tersebut diambil karena dalam perjalanannya tren kasus positif corona terus bertambah. Dikhawatirkan, para pemudik yang mayoritas berasal dari Jakarta yang menjadi episentrum virus bakal menjadi penyebar di kampung halamannya. "Ada 3,7 juta masyarakat yang harus dirawat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Potensi warga DKI yang akan mudik memang tergolong besar. Ini terungkap dari survei yang dilakukan Katadata Insight (KIC). Survei online yang melibatkan 2.437 responden pengguna internet di Indonesia pada 29-30 Maret 2020 menyebutkan, pemudik asal Jakarta yang akan mudik ke Jawa Tengah sebanyak 35%, Jawa Barat 18,3%, dan Jawa Timur 11,7%.
Penyaluran Bansos
Sebanyak 130 pengemudi roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat membawa paket sembako diberangkatkan dari depan Gerbang Istana Merdeka dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (20/4/2020).
Paket sembako itu merupakan bansos bagi warga DKI Jakarta yang terdampak Covid-19. Pendistribusiannya mengikutsertakan PT Pos Indonesia, operator ojek daring, pihak Karang Taruna, Pasar Tani, dan pengemudi ojek pangkalan. Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam keterangannya mengatakan bahwa bantuan tersebut nantinya juga akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang ada di wilayah Bodetabek.
“Apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah untuk memastikan kehadiran negara dalam penanganan Covid-19 khususnya bagi warga yang terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi (Bodetabek),” ujarnya di lokasi pemberangkatan.
Bantuan tersebut akan melingkupi 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta dan akan menyusul kepada 600.000 keluarga yang tersebar di Bodetabek. Bantuan berupa paket sembako dengan indeks senilai Rp600.000 per bulan tersebut akan digulirkan selama tiga bulan ke depan.
Pemberian bansos akan dilakukan dua kali dalam sebulan. Satu kali pemberian nilainya Rp300 ribu. Paket bansos Rp300 ribu itu berisi mie Instan 10 bungkus, sambal 1 botol, sarden 2 kaleng, susu 1 liter, beras 10 kg, teh celup 1 kotak, minyak goreng 2 liter, kecap manis 1 botol, kornet 2 kaleng, dan sabun mandi 3 batang
Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bansos itu tidak diberikan kepada mereka yang berpotensi mudik. "(Pemudik) kalau semua ya tidak. Untuk keluarga tidak mampu," kata dia.
Jurus Daerah
Itu dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga ada yang memberikan sumbangan serupa kepada warganya yang diduga bakal mudik. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, misalnya. Agar warganya yang ada di rantau tidak mudik, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin akan memberi kompensisasi senilai Rp600 ribu.
Syaratnya? Warga yang ber-KTP Trenggalek diminta mendaftar di website corona.trenggalekkab.go.id dan menunjukkan KTP asli Trenggalek. Gampang. Namun, jika sudah diberi tapi nekat mudik? "Kalau mudik uang harus dikembalikan. Bila tidak akan diancam pidana, karena salah satu kesepakatannya menunda mudik," kata Bupati Mochamad Nur.
Tawaran insentif juga diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka memberikan bantuan bahan pokok kepada mahasiswa agar tidak mudik. Bantuan itu diserahkan melalui Gerakan Sejuta Posko Relawan Jaring Pengaman Sosial kepada Dewan Mahasiswa UIN Alauddin dan HMI Cabang Gowa Raya. "Kita berharap dengan bantuan ini mereka bertahan, paling tidak mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mudik," kata Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Selain mengiming-imingin insentif dan bantuan, sejumlah daerah juga melakukan cara berbeda dalam menahan laju pemudik datang ke daerah. Rata-rata sejumlah daerah menyiapkan posko atau tempat isolasi bagi pemudik yang datang ke daerah itu.
Selain itu, ada juga yang punya cara lain. Di Purbalingga, misalnya. pemerintah setempat mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga sejumlah titik yang biasa digunakan pemudik masuk. Mereka yang datang akan didata dan disemprot disinfektan.
Tak hanya itu, para pemudik itu nanti akan dipasangi gelang karet sebagai identitas. Status mereka orang dalam pemantauan (ODP). "Jadi seluruh orang memakai gelang harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.
Beda Purbalingga, beda pula Sragen. Pemerintah daerah ini meminta pemudik untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jika membandel dan ngeyel, Bupati Sragen berkata, "Saya persilakan desa untuk melakukan langkah tegas. Kalau ada rumah kosong dan berhantu, masukkan di situ."
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menyampaikan pesan kepada seluruh warga Jawa tengah yang berada di wilayah Jabodetabek. Melalui sebuah video yang diunggah akun Twitter resminya, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jateng yang berada di wilayah DKI Jakarta yang memutuskan untuk tidak mudik hingga masa pandemi berakhir.
"Terima kasih kepada panjenengan yang memutuskan tidak mudik hingga pandemi ini berakhir," kata Ganjar.
Tidak hanya ucapan terima kasih saja kepada warga Jateng yang tidak mudik, sebaliknya Ganjar akan memberikan bantuan kepada mereka. Ganjar mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah yang terdampak Covid-19.
Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah di wilayah Jabodetabek yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, usahanya bangkrut, hingga ekonominya terpuruk. "Hingga mohon maaf, tidak bisa makan. Silakan melapor dan mengisi formulir pendaftaran di ketua RW di mana bapak atau ibu tinggal," ujarnya.
Selanjutnya dalam pengumumannya, Ganjar mengatakan jika mengalami kesulitan melakukan pendataan lewat RW silakan menghubungi hotline Badan Penghubung Jawa Tengah di nomor 081295880747.
Penulis: Fajar WH
Editor: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
