Pemerintah Indonesia dengan dukungan Green Climate Fund (GCF), Conservation International (CI) dan Konservasi Indonesia, meluncurkan 'Blue Halo S'. Blue Halo S Indonesia adalah pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengelola konservasi sumber daya alam kelautan dan perikanan. Termasuk di dalamnya, lingkaran ekologi dan ekonomi antara produksi dan perlindungan laut.

Peluncuran program Blue Halo S dilakukan pada Tri Hita Karana Forum yang merupakan bagian dari side event dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan konferensi Ocean 20 yang merupakan pertemuan dari para pemimpin KTT G20 Leaders Summit yang fokus pada isu kelautan. 

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi negara yang terdepan dalam isu perubahan iklim melalui proteksi ekosistem dan produksi perikanan yang terintegrasi.

“Program Blue Halo S Indonesia akan sangat menguntungkan Indonesia karena kita merupakan salah satu negara yang menggunakan kebijakan penangkapan ikan yang terukur dan berkelanjutan berdasarkan kuota penangkapan dan menghasilkan ekonomi baru dari karbon biru yang akan mendukung sektor laut,” kata Luhut B Pandjaitan yang hadir dalam acara Blue Halo S Launch and Signing of Blue Halo S with Green Climate Fund, pada 13 November 2022.

Inisiasi Blue Halo S mendukung ekonomi kelautan yang tangguh di Indonesia melalui penyelarasan secara insentif dari sisi ekologi dan ekonomi secara lebih baik. Blue Halo S juga mengintegrasikan dua elemen pengelolaan kelautan yang sering dianggap bertentangan, yakni perlindungan lingkungan dan produksi ekonomi.

Di bawah inisiasi Blue Halo S, manfaat ekonomi dari pengembangan sumber daya kelautan yang berkelanjutan diinvestasikan kembali dalam perlindungan lingkungan. Pada saatnya, proses ini meningkatkan sumber daya alam yang mendukung produksi komersial. Kerangka kerja “perlindungan-produksi” ini menjadi dasar untuk pendekatan Blue Halo S.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, kawasan konservasi perairan, sebagai kawasan konservasi terbatas, memberikan layanan lingkungan dan ekologi yang penting. Kawasan konservasi yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kesehatan laut dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Blue Halo S didukung melalui pendekatan blended finance.

Pendekatan itu berupaya untuk memobilisasi pendanaan publik dan filantropi secara strategis guna mendorong investasi swasta dalam konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan implementasi model keuangan dari Blue Halo S, mengawasi kegiatan lintas kebijakan, dan keuangan inovatif.

Dalam kesempatan yang sama Green Climate Fund (GCF) juga mengumumkan persetujuan Project Preparation Facility (PPF), senilai hingga USD1,5 juta, yang akan membantu dimulainya Blue Halo S di Indonesia. Penyusunan proposal pendanaan GCF akan dikoordinasikan oleh Conservation International yang akan berkontribusi senilai USD350,000 untuk bersama membiayai persiapan proyek.

Blue Halo S bertujuan untuk mengumpulkan dana sampai USD300 juta dari GCF dan sumber lain untuk skema blended finance, yang terdiri dari fasilitas hibah untuk Mekanisme Adaptasi Ekosistem Biru (BEAM) dan Blue Bond, untuk dikembangkan bersama dengan Pemerintah Indonesia.

“Inisiatif yang sangat inovatif ini akan menjadi model untuk konservasi laut dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Ini adalah contoh dari apa yang dapat dicapai dengan bekerja secara bermitra dan dengan jelas menunjukkan efek halo–perlindungan lingkungan dan produksi ekonomi tidak perlu saling eksklusif,” kata Yannick Glemarec, Direktur Eksekutif the Green Climate Fund.

Kegiatan percontohan Blue Halo S akan dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 yang terletak di bagian barat Sumatra. Kegiatan ini mencakup investasi dalam perlindungan dan rehabilitasi ekosistem karbon biru, dukungan untuk perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi biru yang inklusif. Semua hal itu diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklim di Indonesia.

“Indonesia telah lama menjadi yang terdepan dalam perlindungan laut, jadi kami senang melihat kerangka kerja Blue Halo S diujicobakan di sini. Model ini sangat skalabel dan dapat direplikasi. Kami optimistis, ke depannya model ini juga dapat diadaptasi untuk ekosistem laut di wilayah lain di dunia," ujar Meizani Irmadhiany, Ketua Pengurus, Konservasi Indonesia.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari